Pemerintah perlu mengevaluasi relaksasi berupa izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) bagi PLN. Sebab, biaya produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar solar akan jauh lebih mahal jika dibandingkan menggunakan pembangkit listrik energi terbarukan. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan, untuk daerah 3T yang sukar dijangkau, opsi penggunaan energi terbarukan sebenarnya lebih feasible. “Bangun PLTD akan sulit untuk delivery bahan bakar dan biaya produksi listrik akan sangat mahal,” kata Fabby kepada Katadata.co.id, Jumat (28/7).

Baca lebih lanjut di Katadata (28 Mei 2021)