Merdeka.com – Pemerintah dinilai banyak kalangan belum konsisten dalam mewujudkan target listrik 35.000 mega watt (MW). Hal ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat antar menteri hingga wakil presiden. Maka kisruh antar Menko Rizal Ramli-Menteri ESDM Sudirman Said-Wapres Jusuf Kalla harus segera diselesaikan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa melihat kondisi ketidakpastian itu menurunkan minat investor untuk menanamkan modal dalam kelistrikan Tanah Air. Alhasil baru sedikit investor memberanikan diri berkecimpung di proyek ini.
“Yang investasi baru 17 persen dari 35.000 MW. Ini tugas pemerintah. Makanya jangan timbulkan ketidakpastian,” kata Fabby dalam diskusi Energi Kita kerja sama merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Jakarta, Minggu (13/9).
Fabby mengakui bahwa antara kemampuan penyediaan dengan kebutuhan listrik saat ini memang berbeda jauh. Maka dari itu, tugas pemerintah cukup berat dalam membangkitkan gairah perekonomian dalam negeri.
“Kalau tidak ekonomi menurun dan industri ekspansi terhambat, kita kehilangan peluang,” ungkapnya.
COO IPP Sewatama, Suryantoro Prakoso mengaku pihak swasta memang memerlukan kepastian pemerintah dalam menjalankan investasinya. Sebab, ini merupakan proyek jangka panjang, dari segi pengembalian modal.
“Kepastian agar kita lebih senang kalau pemerintah memberikan satu suara, kepastian arahan juga penting, dan kepastian hukum bukan hanya pada membangun, investasi listrik ini pengembaliannya kan lama,” terang Suryantoro.[bim]
Sumber: merdeka.com.
