Jakarta, 27 Juni 2022 – Transisi energi menjadi perhatian dunia akhir-akhir ini. Seiring dengan meningkatnya desakan untuk mengatasi perubahan iklim, transisi energi menjadi salah satu tindakan kunci dalam menjaga suhu global. Pembakaran bahan bakar fosil diyakini sebagai salah satu pencemar GRK terbesar yang menyebabkan kenaikan suhu. Oleh karena itu, mengubah sistem energi menjadi sistem energi terbarukan sangat penting untuk mengurangi emisi polusi.
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam seminar G20 bertajuk “Unlocking Innovative Financing Scheme and Islamic Finance, to Accelerate a Just Energy Transition in Emerging Economies” mengatakan bahwa selama ini transisi energi merupakan tantangan.
“Dengan adanya Covid-19 dan eskalasi konflik antara Ukraina dan Rusia, transisi energi menjadi tantangan terutama bagi Indonesia sebagai presiden G20 tahun ini,” katanya.
Menteri Tasrif menambahkan, dengan strategi yang komprehensif, Indonesia dapat mendorong transisi energi. Pembiayaan menjadi salah satu masalah karena Indonesia membutuhkan sekitar 1 triliun USD pada tahun 2060 untuk transisi energi.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mendorong pengembangan obligasi syariah untuk mendanai transisi energi. Ia juga menekankan peran keuangan syariah dalam transisi energi.
“Salah satu potensi pembiayaan transisi adalah Sukuk/Obligasi Syariah sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat untuk transisi energi. Inovasi dan promosi sukuk perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih tertarik untuk berinvestasi,” kata Amin.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang mencari cara strategis untuk membiayai transisi energi melalui berbagai skema.
“Kami baru saja meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) dengan ADB untuk mendukung penghentian penggunaan batubara. Kami juga akan menerapkan mekanisme penetapan pajak karbon untuk PLTU batubara, serta mengembangkan pembiayaan campuran (blended finance). Sejak 2018 Indonesia telah menerbitkan sukuk hijau, dan dialokasikan untuk sektor hijau dan proyek mitigasi iklim,” pungkasnya.
Sri Mulyani juga menambahkan, untuk memenuhi target NDC Indonesia, APBN hanya mampu menutup sekitar 34% dari anggaran yang dibutuhkan. Selebihnya, kita perlu mencari cara, untuk membiayai transisi.
Sistem ekonomi berbasis fosil telah mendukung perekonomian Indonesia selama beberapa dekade. Tidak hanya ekonomi, sistem kelistrikan dan energi juga didominasi oleh bahan bakar fosil. Tidak heran mengubahnya menjadi sistem berbasis energi terbarukan terasa penuh tantangan, juga membutuhkan investasi besar. Namun kita juga tidak bisa hanya tinggal dalam ekonomi berbasis fosil. Permintaan batu bara di seluruh dunia akan menurun seiring dengan menguatnya komitmen iklim, dan daerah penghasil batu bara akan segera merasakan dampaknya pada tahun 2030. Batubara telah mendatangkan pendapatan bagi Indonesia khususnya untuk provinsi penghasil batu bara, bertransformasi dari batu bara berarti kita akan kehilangan pendapatan ini. Hal ini harus diantisipasi atau akan ada dampak bencana pada transisi batubara.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform menyoroti bahwa menyediakan dana yang cukup untuk transisi tidak hanya mengatasi masalah keuangan tetapi juga dampak dari transisi energi itu sendiri.
“Ini (pembiayaan transisi) menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai transisi yang adil dan inklusif yang mengarah pada pemerataan pembangunan,” kata Fabby.
Selain mencari pembiayaan yang terjangkau, harus ada perubahan perilaku dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan Indonesia kebanyakan tidak memiliki kemampuan teknis untuk menilai risiko proyek energi terbarukan. Hal ini perlu segera diantisipasi. Amjad Abdulla, Head of Partnership IRENA, menekankan hal ini.
Dalam hal pensiun batu bara, pemerintah perlu menghitung berapa banyak biaya yang bisa diakomodasi oleh skema transisi yang adil, dan berapa banyak yang belum terakomodasi sehingga kita perlu mempersiapkannya; ini termasuk untuk meningkatkan keterampilan pekerja, menciptakan diversifikasi ekonomi, dll.
Udetanshu, analis Climate Transition, mengatakan selain anggaran yang harus disiapkan, pemerintah juga perlu memastikan agar tenaga kerja lokal yang sebelumnya bekerja di PLTU atau sektor batubara mendapatkan lapangan pekerjaan baru.
“Jika memungkinkan, pembangkit baru (yang merupakan pembangkit energi terbarukan) harus dibangun di dekat pembangkit lama, untuk memastikan bahwa lebih banyak pekerja lokal yang dipekerjakan dalam proyek tersebut,” katanya.
