Jakarta, 15 Desember 2022 – Berbagai peristiwa geopolitik dunia sepanjang 2022 telah mempengaruhi naiknya harga komoditas energi fosil. Sebagai sektor yang mempengaruhi dan menggerakkan sektor lain, sektor energi memainkan peran penting dalam berbagai aspek mulai dari sosial-ekonomi hingga politik. Krisis energi global di 2022 dapat menjadi peluang yang Indonesia manfaatkan untuk mempercepat transisi energi.
Pasar energi Indonesia yang masih banyak bergantung pada subsidi membuat Indonesia kurang merasakan dampak krisis energi global akibat melambungnya harga komoditas fosil. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kapasitas fiskal pemerintah tidak lagi seluas 2-3 tahun ke belakang mengingat begitu banyak subsidi energi yang dikeluarkan .
Hal ini disampaikan oleh Dannif Danusaputro, Direktur Utama PT Pertamina New & Renewable Energy dalam acara peluncuran laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2023, oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), Kamis 15 Desember 2022.
“Ruang fiskal yang semakin sempit mau tidak mau akan memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tidak populer dan hal ini dapat ditangkap sebagai momentum akselerasi energi terbarukan,” jelas Danif.
Bukan hanya krisis energi global yang dapat menjadi momentum akselerasi energi terbarukan, tapi juga masuknya komitmen pendanaan transisi energi di Indonesia. Dalam KTT G20 bulan November 2022, Indonesia mendapatkan pendanaan transisi energi sebesar 20 miliar dolar melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Dana ini dikucurkan oleh International Partners Group yang terdiri dari negara-negara G7 ditambah dengan Denmark dan Norwegia.
Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif Viriya ENB, mengatakan bahwa dana JETP belum cukup untuk membiayai proses transisi energi di Indonesia, namun bukan berarti perannya menjadi tidak penting.
“Yang lebih penting adalah (dana ini) mau untuk apa. Apakah USD 20 billion ini akan meletakkan dasar-dasar untuk kita bisa bertransisi lebih cepat atau tidak,” kata Suzanty.
Dirinya menambahkan penting bagi Indonesia untuk belajar dari Afrika Selatan (penerima pendanaan JETP sebelumnya), tentang investment plan yang sesuai dengan kebutuhan negara penerima.
Harris, Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, menyatakan bahwa sejak KTT G20, minat pengusaha untuk berinvestasi pada energi terbarukan terutama panas bumi meningkat. Hal ini merupakan hal baik untuk mengejar target energi terbarukan di RUPTL.
“RUPTL yang saat ini ada, saya rasa belum perlu dinaikkan targetnya tapi kita harus pastikan target yang ada sebanyak 51% (20,9 GW) benar-benar tercapai,” kata Harris.
Ditambahkannya, penting untuk memastikan target RUPTL tercapai karena beberapa kali pemerintah tidak mencapai target RUPTL.
Selain penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan, efisiensi energi juga menjadi salah satu strategi untuk mencapai status net-zero emission terutama pada sektor industri. Dijelaskan oleh Octavianus Bramantya, anggota tim kerja harian Net Zero Hub, KADIN, bahwa sektor industri sudah cukup aware dengan kebutuhan untuk bertransisi ke sumber energi yang lebih bersih namun mereka masih menunggu kepastian regulasi.
“Ada ledakan gerakan net-zero dari companies. Perusahaan tidak lagi bersaing melalui price dan product quality, namun karena ada penilaian carbon footprint untuk ekspor, maka perusahaan sudah mulai terpacu untuk memikirkan carbon footprint mereka,” kata Bramantya.
Perusahaan yang bergerak di pasar luar negeri (foreign market) sudah memikirkan tentang hal ini. Untuk perusahaan lokal masih menganggap perhitungan karbon ini sebagai halangan, sehingga menjadi tantangan bagi salah satunya KADIN Net-Zero Hub untuk membantu merestrukturisasi nilai capex dan menunjukkan bahwa low carbon development justru menguntungkan.