Media Briefing dan Diskusi Pernyataan aspirasi bersama untuk RUU EBT
Siaran Tunda
Seiring dengan dibutuhkannya regulasi dan kebijakan energi terbarukan di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT) sebagai salah satu Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Di awal Agustus 2021, DPR RI telah menyerahkan draf RUU EBT ke Badan Legislasi (Baleg). Pada Maret 2022 lalu telah disampaikan draft terbaru sebagai bagian dari proses harmonisasi.
Namun draft terbaru semakin menyimpang dari rancangan awal RUU yang ditujukan untuk energi terbarukan saja, dimana dalam draft terbaru, porsi energi baru lebih diperkuat dengan tambahan beberapa ayat dan pasal. Misalnya, pasal 6 yang mengatur secara spesifik tentang pemanfaatan energi tak terbarukan dalam proses transisi energi dan pengaturan penyediaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri dengan nilai jual tertentu(domestic market obligation/DMO).
Di sisi lain, berbagai kalangan dan kelompok komunitas telah menyuarakan pandangannya pada RUU EBT, diantaranya kelompok pemuda, kelompok tani dan nelayan, kelompok perempuan, koalisi CSO dan perwakilan organisasi lainnya. Sudah selayaknya draft RUU EBT dapat merefleksikan suara dari kelompok-kelompok tersebut. Pada media briefing ini, akan disampaikan aspirasi dari berbagai kelompok tersebut bersamaan dalam suatu pernyataan bersama.
Materi Presentasi
Dr. Sonny Keraf – Universitas Katolik Atma Jaya
220519-Media-Briefing-Sony-Keraf-Tarian-Poco-poco-Transisi-EnergiSugeng Suparwoto – Ketua Komisi VII DPR RI
220519-media-briefing-RUU-EBT-tanggapan-Pak-Sugeng-DPR-RI
Speakers
-
Mike Verawati Tangka - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
-
Harmanto - Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)
-
Tulus Abadi - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
-
Paul Batubara - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)
-
Aji Said Iqbal Fajri - Adidaya Initiative
-
Dr. Sonny Keraf - Universitas Katolik Atma Jaya
-
Sugeng Suparwoto - Ketua Komis VII DPR RI