Peluncuran Laporan dan Diskusi – Rencana dan Kebutuhan Pembiayaan untuk Percepatan Pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Batubara yang Berkeadilan di Indonesia
Tayangan Tunda
Selama COP26 di Glasgow, pemerintah Indonesia telah menandatangani Pernyataan Transisi Batubara Global ke Energi Bersih, di mana pemerintah akan mempertimbangkan percepatan penghapusan batubara pada tahun 2040-an dengan pembiayaan dan bantuan teknis dari negara lain. Beberapa hari kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengumumkan kemungkinan penghentian pembangkit listrik tenaga batubara 9,2 GW secara bertahap pada tahun 2030-an, 5,5 GW akan dihentikan lebih awal dan sekitar 40% atau sekitar 3,7 GW akan dihapus dan diganti dengan energi terbarukan. Kemungkinan untuk menghapus beberapa unit pembangkit batubara secara bertahap dan menggantinya dengan energi terbarukan akan membantu mengembalikan Indonesia ke jalur yang benar dengan tujuan Perjanjian Paris. Argumen relevan yang sama dapat dilihat terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara yang masih dalam rencana pengembangan.
Transisi batubara ke energi terbarukan akan berdampak luas kepada pemangku kepentingan, oleh karena itu elemen yang adil dalam penghentian batubara harus selalu disorot dan diakomodasi. Dampak langsungnya adalah para pekerja di PLTU, pemilik PLTU, dan rantai pasok yang mendukung operasional PLTU termasuk industri suplai bahan bakar. Di sisi lain, ada juga manfaat bagi para pemangku kepentingan, yaitu karena beberapa PLTU batubara di Indonesia juga terletak di dekat masyarakat, tidak akan ada lagi dampak pencemaran PLTU bagi masyarakat tersebut.
Penting juga untuk memahami investasi yang diperlukan untuk kapasitas pengganti dari energi terbarukan. Pemerintah perlu memastikan proyek dan pembiayaan yang dibutuhkan akan membantu mengakomodasi transisi batubara ke energi terbarukan di negara ini. Skala investasi yang dibutuhkan untuk proyek ini tergantung pada beberapa faktor: jenis dan kapasitas pembangkit terbarukan, jenis kontrak terkait aset batubara yang diganti, risiko investasi yang terkait dengan investasi khusus ini, dan kelayakan proyek.
Institute for Essential Services Reform, bekerja sama dengan Center for Global Sustainability University of Maryland dan didukung oleh Bloomberg Philanthropies telah menilai pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada dan yang sedang beroperasi dan menentukan prioritas pensiun menggunakan kerangka multi-kriteria di bawah jalur emisi yang kompatibel dengan 1,5 0C untuk Indonesia. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk menentukan biaya dan manfaat dari skenario penghentian awal batubara dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, bagi pemangku kepentingan yang lebih luas. Peluncuran laporan studi, dan sesi diskusi diadakan untuk menyebarluaskan temuan-temuan utama dan rekomendasi laporan kepada para pemangku kepentingan di Indonesia.
Materi Presentasi
Financing Indonesia’s Coal Phase-out: A Just and Accelerated Retirement Pathway to Net-Zero
UMD-IESR-IndonesiaCoalPhaseout-3August2022-1
Speakers
-
Dr. Ryna Yiyun Cui - Assistant Research professor University of Maryland
-
Dr. Dadan Kusdiana - Director General of New Renewable Energy and Energy Conservation Ministry of Energy and Mineral Resources
-
Febrio Nathan Kacaribu Ph.D. - Head of Fiscal Policy Agency Ministry of Finance
-
Sinthya Roesly - Director of Finance and Risk Management PT PLN Persero
-
Prof. Nathan Hultman - Director Center for Global Sustainability University of Maryland
