Request for Proposal (RFP) Strategic Communication and Advocacy Plan in Promoting Low Carbon Solutions Adoption for Indonesia’s Large Industries & Small-Medium Industries

Latar Belakang

Pencapaian target pembangunan ekonomi nasional pada tahun 2045 akan mendorong perluasan kapasitas di beberapa industri utama di Indonesia, seperti industri besi dan baja, semen, amonia, pulp dan kertas, dan tekstil. Menurut studi terbaru IESR, kelima industri tersebut bertanggung jawab atas sekitar sepertiga emisi industri nasional pada tahun 2020 atau sekitar 102 MtCO2. Hal ini disebabkan karena banyak dari pelaku industri tersebut menggunakan teknologi produksi yang sudah ketinggalan zaman dan tidak efisien serta mengkonsumsi bahan bakar fosil baik sebagai bahan baku maupun bahan bakar. Dalam kasus lain, industri tersebut merencanakan ekspansi kapasitasnya dengan menggunakan teknologi padat karbon yang dapat menyebabkan penguncian emisi selama beberapa dekade ke depan. Selain itu, rendahnya penggunaan bahan baku yang berkelanjutan pada industri semen, besi dan baja, serta industri pembuatan kertas mendorong peningkatan emisi sebesar 50 MtCO2 per tahun pada tahun 2050, dan secara kolektif dengan subsektor industri lainnya, akan meningkatkan emisi sektor ini menjadi dua kali lipat pada tahun yang sama.

Selain itu, dengan lanskap industri dan sektor komersial di Indonesia yang didominasi oleh usaha kecil sekitar 99%, maka sangat penting untuk mempertimbangkan peran usaha kecil dalam portofolio emisi Indonesia. Dari studi IESR, terungkap bahwa dengan jumlah UMKM yang mencapai 65 juta usaha di tahun 2021, perkiraan paling tidak dari total estimasi emisi terkait energi dapat mencapai 216 MtCO2 per tahun di tahun 2023, atau sekitar separuh dari emisi sektor industri, termasuk emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar, proses industri, dan limbah. Tingginya emisi CO2 ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai cara menerapkan langkah-langkah efisiensi energi serta kurangnya kapasitas finansial dan teknis untuk memanfaatkan bahan bakar dan listrik terbarukan untuk mendukung bisnis mereka.

Memahami urgensi yang tepat waktu untuk mendekarbonisasi industri dari semua skala, Institute for Essential Services Reform (IESR) bermaksud untuk merumuskan rencana komunikasi dan advokasi strategis untuk meningkatkan kesadaran publik tentang topik ini dan mendorong perubahan transformasional industri serta meningkatkan adopsi teknologi rendah karbon dan praktik-praktik berkelanjutan di kalangan industri besar dan UKM. Diharapkan konsultan mengembangkan rencana komunikasi dan advokasi sesuai dengan prinsip Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound (SMART) dengan jangka waktu setidaknya satu tahun. Konsultan yang terpilih akan memberikan masukan mengenai metode, konten, dan strategi implementasi. Strategi tersebut harus mencakup penggunaan alat bantu online dan media baru, termasuk akun media sosial dan situs web IESR yang sudah ada.

Syarat dan Ketentuan

  1. Proposal
  2. Dokumen wajib yang diperlukan
    • Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Ketentuan Prakualifikasi
    • Surat Pernyataan Tidak Terlibat dalam Organisasi Terlarang
    • Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi
    • Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha
    • Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan
    • Pernyataan Minat
    • Surat Pernyataan Kesediaan Mengerahkan Personil dan Peralatan
    • Pernyataan Komitmen Keseluruhan
    • Surat Pernyataan Kesanggupan Lapangan
    • Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
    • Pakta Integritas

Seluruh dokumen yang diperlukan dapat diunduh melalui tautan berikut (s.id/documentsrfpcommsiesr), dan diharapkan dapat diterima oleh IESR hingga pukul 22. 00 WIB pada hari Jumat, 19 April 2024. Proposal yang diterima setelah tanggal dan waktu tersebut tidak akan diterima. Semua proposal harus ditandatangani oleh tenaga ahli, agen resmi, atau perwakilan perusahaan yang mengajukan proposal.

Proposal akan diterima hingga pukul 22.00 WIB pada hari Jumat, 19 April 2024. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi Program Manager Transformasi Energi IESR di deon@iesr.or.id dan Koordinator Proyek Dekarbonisasi Industri di faricha@iesr.or.id.

Untuk lebih detail, silakan baca berkas berikut :

RFP-IESR-Strategic-Communication-and-Advocacy-Plan-in-Promoting-Low-Carbon-Solutions-Adoption-for-Indonesias-Large-and-Small-Medium-Industries.docx-1

Unduh

Are coal power plants the best option to provide electricity? A Climate perspective

The vice minister of Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, Alue Dohong, leading the Indonesian delegation at COP 25 Madrid, 2-15 December 2019

The Government of Indonesia will stay committed to the implementation of the Paris Agreement. At least, it is the message that the Indonesian delegate wishes to communicate in the UNFCCC-COP25 in Madrid last December. Despite the critics that the COP 25 is not successful because the world has failed to come to an agreement, especially in article 6 of the Paris Agreement, Indonesia’s vice minister is positive that Indonesia as a country has gained success in the negotiation. One of the evidence he later provided is that Indonesia is among the countries that promote renewable energy as a key mitigation activity in the energy sector to fulfill the NDC[1].

But how does Indonesia contribute to the climate mitigation goal, especially in the energy sector? With the ratification of the Paris Agreement through Law no. 16/2016, Indonesia is committed to limit global warming below 20C. However, is our commitment explained in the Nationally Determined Contribution (NDC) target enough? Let us have a closer look at this document.

The latest report from Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)[2] states that the commitment to limit global warming below 1.50C means that the world should see a greenhouse gas (GHG) emission peak before 2030 and achieve the net-zero emission by 2050. Indonesia NDC targeted a 29% reduction of GHG emission by 2030 against Business as Usual (BAU) scenario and an additional 12% if there is international support toward mitigation efforts. In numbers, these targets are actually translated into an increase of total GHG emission from 1334 Mton CO2e in 2010 into 2034 and 1784 Mton CO2e in 2030 (without and with international support respectively). The energy sector contributes to 67-71% of the total GHG emission in 2030. Compared to its 2010 level, the energy sector emission grows by three times even if Indonesia achieved its NDC. The power sector shares the highest GHG emission in the energy sector, and the coal power plant is the source of 70% of the power sector GHG emission[3].

A quick assessment by distributing the 1.50C GHG emission limit proportionately to each sector show that Indonesia should limit their GHG emission from coal power plant into 182 Mton CO2e by 2020, 112 Mton CO2e by 2030 and achieve net-zero emission before 2050 (possibly by 2047). On the other hand, the current RUPTL is planning to add 27 GW of coal power plant up to 2028, which will increase the GHG emission from coal power plant from 192 Mton CO2e into 301.3 Mton CO2e[4]. The large gap between 1.50C GHG emission limit with PLN projection for coal power plant emission suggests that, contrary to current RUPTL, Indonesia should not build any new coal power plant and would need to carry out a phase-out plan in the next few years.

GHG emission from coal power plants with moratoria of new coal plant and coal phase out policies (based on 20 years of lifetime) implemented. Source: IESR

GHG emission from coal power plants with moratoria of new coal plant and coal phase-out policies (based on 20 years of lifetime) implemented. Source: IESR

So what is (are) the policy (policies) that can help Indonesia to meet climate goals in the power sector? By using a specific emission factor from IEA, we could estimate a GHG emission from the coal power plant. Using combination of phase-out policy, moratoria on new coal power plant, and efficiency improvement in our model, we found that a combination of moratoria on new coal plant and phase-out strategy (based on 20 years lifetime of coal power plant) are the policy options that could bring Indonesia back on track in achieving the 1.5 C climate target. Consequences of these policies are that PLN has to shut down their oldest coal power plant (Suralaya 1-4 & Paiton 1-2) by 2020. By 2030, PLN has to phase-out 30% of its current capacity while only allowing coal power plant that is currently under construction and has received PPA contract to be built, and by 2048 all coal power plant should not operate anymore[5]. 

Following through with this policy scenario will require multi-sectoral consideration. In the power sector, the government will have to build a strategy on integrating more renewable energy sources and mitigating economic losses in the coal power plant. It is a major task, as the current power system structure, and the market might not be able to support a quick transition. As a vertically integrated utility and a single off-taker of electricity, PLN would probably bear the majority of the losses. A moratorium on new coal plant would be necessary to cut the possible losses for PLN in the future.

In a broader sense, less coal power plant means less coal is needed. The coal industry, thus, will be impacted, as well as the provinces where this coal industry is located. The coal industry is the backbone of the economy in the four coal-producing provinces: East Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, and South Sumatera. About 35% of GDP in East Kalimantan in 2017 is coming from the coal sector[6]. This is not counting the multiplier effect of the coal industry for other sectors.

On the national level, Indonesia would also have to diversify its economies so as not to rely on coal export to balance the trade deficit. The government should identify key potential industry/sector to be developed in the near futures, which could replace the possibly declining coal export revenue. It is a significant task for the government and Indonesia to pave a way that could minimize adverse impacts from such a plan. Ultimately, the decision will be in the hand of the government and has to be made soon.

 

[1] https://news.detik.com/berita/d-4842063/indonesia-bicara-keberhasilan-pada-konferensi-perubahan-iklim-di-madrid/1

[2] https://www.ipcc.ch/sr15/

[3] Analyzed from GHG Emission Inventory MEMR

[4] PLN RUPTL 2019/2028

[5] IESR Discussion paper 2019 https://iesr.or.id/pustaka/implikasi-paris-agreement-terhadap-masa-depan-pltu-indonesia/

[6] IESR Study report 2019 https://iesr.or.id/pustaka/indonesias-coal-dynamic-full-report/

Belajar dari Wind Farm di Feldheim, Jerman: Catatan Researcher IESR dalam program Fellowship Agora Energiewende

Kontributor: Deon Arinaldo, Energy Information Specialist; Researcher

Sebagai bagian dari program Fellowship yang dikelola Agora Energiewende dan Renewables Academy Jerman. Energy Information Specialist kami beserta 11 delegasi lainnya berkunjung ke Wind Farm di Feldheim.

Pembangkit Tenaga Angin dengan Kapasitas 123MW ini menyuplai sebagian besar produksi listrik ke jaringan setelah memenuhi kebutuhan listrik desa. Untuk kebutuhan panas (heater), koperasi petani Feldheim memiliki PLTBG yang menggunakan material dari hasil pertanian dan peternakan mereka sendiri.

Tenaga angin untuk listrik sepenuhnya terpenuhi, dan menggunakan Biogas plant dan wood chip biomass sebagai cadangan (backup) untuk panas (ada heating gridnya). Produksi tahunan PLTB sekitar 250 GWh, sedangkan kebutuhan desa adalah sekitar 1 GWh, sehingga 99% lebih di ekspor ke grid. Di lokasi yang sama, developer lainya juga membangun 10 mw baterry storage yang membantu menjaga stabilitas grid.

Kapasitas PLTB di desa ini sangat besar, sehingga meskipun angin tidak banyak, listriknya masih cukup dari PLTB untuk desa. Selain itu mereka punya PLTBG untuk CHP sebagai sumber listrik lainnya.  

Jika memang tidak ada sama sekali listrik dari keduanya, mereka menggunakan mobile diesel generator tapi selama ini belum pernah ada kejadian menggunakan mobile diesel generator tersebut.

PLTBG (biogas plant) nya memiliki kapasitas 500 kW.

Wind farm ini di kelola oleh developer (Energiequelle). Mereka hanya menyewa pada pemilik lahan (landowner). Maintenance contract langsung dgn EPCnya yaitu enercon. Sedangkan untuk koperasi petani, mereka bangun grid sendiri sehingga mereka beli listrik lebih murah dibandingkan listrik normal (agreement dengan developer). Unutk biogas plant dan heating grid, yang punya koperasi petaninya juga. Pemerintah setempat memberikan subsisdi untuk modal awalnya.

Mirip dengan Studi Kasus di Amerika Serikat untuk rural electrification, koperasi milik petani, punya peran penting dalam elektrifikasi dengan pinjaman lunak dari pemerintah. 

##