Desakan untuk Meningkatkan Literasi Perubahan Iklim

Menelaah Buku Jejak dan Langkah Energi Terbarukan di Indonesia

Jakarta, 16 Desember 2021 – Perjanjian Paris tahun 2015 menyampaikan bahwa dunia telah berkomitmen untuk melakukan mitigasi dan upaya pencegahan lain untuk memastikan kenaikan suhu global tidak mencapai 2° celcius. Sebagai salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh berbagai negara adalah dengan melakukan transisi energi, yang semula menggunakan energi fosil menjadi energi terbarukan. Namun, bukan tanpa tantangan – khususnya di Indonesia yang sistem ketenagalistrikannya terpusat dan diatur negara, perubahan sumber energi terkait dengan banyak hal didalamnya, misal investasi dan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik yang sesuai.

Hal ini menjadi banyak catatan penting bagi banyak pihak. Bagaimana upaya transisi energi khususnya di Indonesia menjadi hal yang sangat sulit dilakukan. Namun pada kesempatan diskusi bedah buku yang berjudul “Jejak dan Langkah Energi Terbarukan di Indonesia”, sebagai rangkaian program dari proyek Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia (CASE) – Aris Prasetiyo, Penulis utama buku ini menyampaikan bahwa dalam proses mempersiapkan buku ini, banyak ditemui praktik-praktik ramah-iklim dan pemanfaatan energi terbarukan pada tingkat akar rumput, tanpa memerlukan permodalan besar dan aturan kebijakan tertentu.

Aris lewat buku ini menceritakan bahwa sebagai contoh, di Hutan Akitajawe Halmahera –  adanya sebuah kearifan lokal yang berdampak pada upaya mitigasi iklim. Laki-laki yang hendak menikah, serta kelahiran anak laki-laki pada suku Tobelo Dalam, diwajibkan untuk menanam sepuluh (10) pohon. Hal ini mereka yakini sebagai bentuk pengembalian kepada alam sebagai sumber mata pencaharian mereka. Pada kesempatan diskusi bedah buku ini, Aris menyampaikan bahwa yang dilakukan suku Tobelo Dalam ini merupakan sebuah kerangka sosial yang patut dicontoh untuk meningkatkan literasi atas perubahan iklim di Indonesia.

Pada kesempatan ini juga, Meidella Syahni, Peneliti Mongabay yang bertugas sebagai moderator menyampaikan juga pentingnya literasi atas isu perubahan iklim yang perlu lebih di suarakan lagi di Indonesia. “Menjadi PR untuk masyarakat modern, bagaimana literasi perubahan iklim sepertinya perlu untuk diperhatikan lagi pada berbagai lapisan pemangku kepentingan. Misalnya pada Pemerintah Indonesia dan DPR yang cukup cepat meratifikasi aturan-aturan dan kebijakan yang terkait namun secara riil, dampak dan hasil dari kebijakan tersebut belum terasa nyata untuk iklim global.”

Julius Adiatma, Peneliti dan Penulis Utama Laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2022, IESR yang juga ikut berdiskusi pada kegiatan bedah buku ini menyampaikan bahwa adanya perkembangan positif terkait isu perubahan iklim dan energi transisi yang sudah menjadi trend sebagai poin bahasan. “Kita lihat bahwa pemerintah sampai dengan 2021 ini memiliki banyak agenda dan rencana. Contohnya adanya pledge untuk berhenti membangun PLTU dan phase-out batubara, kemudian target net-zero 2070. Kita lihat sebelumnya bahwa banyak juga komitmen pemerintah yang paling tidak sudah dijadikan kebijakan walaupun belum dikerjakan juga.” ujar Julius pada diskusi tersebut.

Tidak berhenti disitu, diskusi berlanjut terkait akses pembiayaan proyek energi terbarukan yang dirasa masih menjadi tantangan bagi sebagian besar pelaku usaha energi terbarukan. “Itu (transisi energi) merupakan hal baru untuk bank-bank, khususnya bank di Indonesia. Saya rasa kita perlu untuk support mereka, meningkatkan literasi mereka terkait hal ini agar akses-akses modal dan skema pembiayaan inovatif juga bisa dihadirkan oleh institusi keuangan.” ujar Julius menjawab pertanyaan dari perwakilan pengembang proyek energi terbarukan pada diskusi tersebut.

Dalam merumuskan kesimpulan diskusi, moderator juga menyampaikan terkait pentingnya membaca buku ini untuk meningkatkan pemahaman kenapa transisi energi dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi penting bagi masyarakat umum. Selain itu, para panelis dan moderator setuju bahwa hal yang paling penting untuk dilakukan sekarang adalah untuk menjalankan komitmen-komitmen yang sudah dituangkan dalam bentuk gagasan dan kebijakan.

“Dalam waktu cepat, kita perlu untuk mengikuti arahan terkait transisi energi. Negara ini sudah ada panduannya, apa yang mau dicapai di 2025, apa yang mau dicapai di 2050. Kita hanya perlu melakukan apa yang perlu dilakukan. Menurut saya, yang paling cepat untuk dilakukan ya bertransisi menggunakan kendaraan listrik, walaupun tidak serta-merta merubah bauran listrik namun pesan-pesan ramah iklim yang disampaikan menjadi awalan yang baik sebagai langkah awal literasi terkait perubahan iklim ini.” ujar Aris menutup diskusi bedah buku ini.

Krisis Energi atau Krisis Energi Fosil?

Jakarta, 11 Oktober 2021 – Dalam beberapa bulan belakangan banyak media memberitakan krisis energi di Eropa. Di Inggris contohnya, banyak perusahaan utilitas listrik dan gas bangkrut dan terpaksa tutup. Masyarakat juga terlihat mengantri di SPBU untuk membeli bahan bakar. Fenomena ini menunjukan kepada kita bahwa negara-negara dengan ekonomi yang kuat pun ternyata masih cukup rentan terhadap isu keamanan energi. 

CASE for Southeast Asia Project mengadakan sebuah diskusi bertajuk “Energy Crisis in UK and Europe: Lessons Learned for Indonesia’s Energy Transition” yang mengundang narasumber dari Inggris dan Eropa (11/10/2021). Pada diskusi ini, publik di Indonesia diajak untuk berdiskusi dan mengetahui berbagai fakta dan temuan penting terkait isu krisis energi yang sedang melanda Inggris dan Eropa. 

Di Inggris sektor industri dan rumah tangga cukup bergantung pada gas alam. Dengan  musim dingin yang semakin dekat, permintaan gas menjadi semakin meningkat karena kebutuhan untuk menghangatkan rumah juga meningkat. Kondisi ini, yakni ketika  suatu negara sangat bergantung pada sumber energi yang rentan terhadap pasar global, menimbulkan pertanyaan: apakah ini benar-benar krisis energi, atau krisis energi fosil? 

William Derbyshire, Direktur dari Economic Consulting Associates (ECA) Inggris pada kesempatan ini memberikan paparan terkait fakta bahwa bauran energi primer di Inggris bergantung pada gas alam sebanyak 42%. Lebih lanjut, William juga menunjukkan data yang memberi gambaran bahwa sejak 2017, harga gas alam berangsur naik hingga 2021 yang mengakibatkan harga jual listrik yang juga naik. 

“Jika harga bahan bakar fosil yang tinggi adalah masalahnya, maka jawabannya adalah mengurangi ketergantungan pada batu bara dan gas, bukan menambah lebih banyak bahan bakar fosil,” tutur William.

Atas kesimpulan tersebut, energi terbarukan menjadi solusi yang baik untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun bukan tanpa tantangan, Inggris yang memiliki pembangkit listrik tenaga bayu sebanyak 16% di bauran pembangkitnya ternyata memiliki beberapa catatan. Misalnya, Gareth Davies, Managing Director dari Aquatera memaparkan bahwa PLTB di Inggris memiliki skala variabilitas yang cukup tinggi.

Menanggapi tantangan ini, Gareth menyampaikan perlunya melakukan analisis dan perencanaan spasial terkait daerah yang memiliki potensi hembusan angin yang cukup, dengan memperhitungkan data iklim historis. 

“Dengan mendistribusikan produksi tenaga angin di wilayah geografis yang lebih luas, akan membantu meningkatkan ketahanan energi dan menyeimbangkan pasokan energi Inggris melalui energi terbarukan,” ujar Gareth. 

Senada dengan pernyataan William terkait pentingnya untuk segera melakukan transisi energi, Dimitri Pescia, Program Manager Southeast Asia dari Agora Energiewende memaparkan fakta bahwa sebagai contoh di Jerman, biaya investasi untuk membangun pembangkit listrik energi terbarukan sudah jauh lebih murah dibandingkan untuk membuat pembangkit listrik fosil. Dalam konteks ini, Dimitri menjelaskan bahwa investasi pada energi terbarukan merupakan strategi lindung nilai (hedging strategy) atas penggunaan energi fosil dalam masa transisi energi beberapa tahun mendatang. 

Dari diskusi ini, publik dibantu untuk memahami keadaan riil dan pelajaran yang bisa diambil untuk proses transisi energi di Indonesia. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR menyampaikan bahwa Indonesia perlu secara cepat mengadopsi penggunaan energi terbarukan untuk meminimalisir resiko krisis energi akibat bergantung kepada energi fosil. Fabby menambahkan, pengembangan potensi EBT yang melimpah di Indonesia perlu dibarengi dengan efisiensi energi, pengembangan teknologi penyimpanan energi, juga interkonektivitas antar pulau. 

“Perlu diingat bahwa krisis energi yang terjadi saat ini merupakan krisis energi fosil. Volatilitas harga energi fosil sangat tinggi. Kenaikan harga masing-masing energi fosil saling mempengaruhi,” ujar Fabby menegaskan penyebab krisis energi di Inggris dan Eropa.

Menutup diskusi ini, Fabby menyampaikan urgensi untuk publik bisa mengetahui isu ini secara kontekstual sehingga tidak timbul kepanikan di masyarakat. “Indonesia sendiri tidak perlu khawatir terhadap krisis energi yang terjadi di Eropa, China, Inggris, India, karena Indonesia mempunyai keunggulan untuk merancang transisi energi menuju dekarbonisasi lebih awal dengan lebih baik,” tutup Fabby.


Demi Percepatan Transisi Energi, Media Mainkan Peran Penting untuk Suarakan Dekarbonisasi

Jakarta, 22 September 2021 – Media berperan penting sebagai ujung tombak untuk memperkenalkan transisi energi bagi masyarakat. Sesuai dengan fungsinya untuk mengedukasi masyarakat, pemahaman yang benar tentang transisi energi yang diberikan oleh media akan mampu memobilisasi dukungan masyarakat akan percepatan upaya dekarbonisasi sistem energi di Indonesia. Penggunaan gaya penulisan, serta bahasa dan istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat menjadi salah satu aspek yang krusial dalam menyampaikan pesan transisi energi ini

Merespon perkembangan transisi energi di Indonesia, editor maupun jurnalis senior dari media terkemuka di Indonesia berdiskusi pada acara side event Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 berjudul Melaporkan Transisi Energi: Bagaimana Energi Menjadi Berita Utama di Media Indonesia yang diselenggarakan oleh Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE) Project. 

Pada kesempatan ini, Revolusi Riza Zulverdi (panggilan Revo), Deputy Editor in Chief, CNN Indonesia menjelaskan bahwa masih sedikit media di Indonesia yang secara khusus fokus pada isu transisi energi. Revo menjelaskan bahwa media secara umum melihat isu-isu yang berkembang, sebagai contoh pandemi COVID-19. Pun begitu, beliau menyampaikan peran media sangatlah penting untuk mengawal proses transisi energi. 

“Begitu juga dengan dokumen rencana umum energi nasional atau kebijakan energi nasional yang disebutkan 23% energi di Indonesia berasal dari energi terbarukan pada 2025. Baru mencapai 10,5% (red: tahun 2020), dari hal ini Indonesia harus melompat 2 kali dalam waktu 5 tahun,” tutur Aris Prasetyo, Jurnalis Senior, Harian Kompas. Setuju dengan Revo, Aris juga menyampaikan bahwa media perlu bekerja lebih keras lagi untuk menyuarakan dekarbonisasi dan transisi energi.

Sebagai perwakilan non-media, Tenny Kristiana, Konsultan Peneliti dari The International Council on Clean Transportation menilai bahwa fokus berita masih berputar pada sudut pandang yang diberikan oleh pemerintah dan pelaku bisnis. Sepakat dengan Tenny, Dr. Desy Ayu Pirmasari, Research Fellow for Gender, Generation and Climate Change, School of Earth and Environment, University of Leeds berharap bahwa narasi transisi energi bisa lebih banyak berasal dari perspektif masyarakat agar lebih berhubungan dengan perhatian dan keseharian masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Yura Syahrul, Editor in Chief Katadata.co.id menyampaikan bahwa kolaborasi antara peneliti, media, dan sektor pendidikan menjadi penting dilakukan untuk menciptakan karya-karya jurnalistik yang baik untuk mendukung isu transisi energi ini. Selain itu, Yura juga menyampaikan bahwa media memiliki peran penting untuk mengawal perencanaan transisi energi yang dilakukan oleh pemerintah.

“Kita (media) tidak menyampaikan agenda setting yang dilakukan para pembuat kebijakan. Itu adalah tugas media untuk mengawasi, benar tidak para pembuat kebijakan membuat kebijakan tersebut. Apakah kebijakannya berjalan lancar atau ternyata hanya jargon semata yang ternyata eksekusinya molor atau sama sekali tidak dilakukan” ujar Yura.

Saksikan kembali diskusinya berikut ini:

Peta Jalan Energi Bersih, Terjangkau dan Aman untuk Mencapai Emisi Nol Bersih Indonesia di 2050

Para pemangku kepentingan di Indonesia sudah menyadari bahwa perubahan iklim menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor kunci sesuai kaidah pembangunan berkelanjutan, aspek penurunan emisi juga memerlukan perhatian khusus agar cepat mencapai emisi nol bersih. Atas dasar tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerjasama dengan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) mengadakan sebuah paparan dan diskusi terkait peta jalan menuju emisi nol bersih Indonesia pada 2050.

Pada kesempatan ini Koordinator Riset IESR, Pamela Simamora, menyatakan bahwa dalam membentuk strategi untuk mencapai penurunan emisi adalah dengan mengingat kembali Perjanjian Paris tahun 2015 tentang perubahan iklim. Terkait pada perjanjian dan target global tersebut, Pamela mengatakan bahwa pemerintah perlu mengacu kembali kepada komitmen Indonesia (melalui UU No.16 Tahun 2016, tentang Pengesahan Persetujuan Paris) untuk menurunkan emisi sebanyak 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. 

Namun pada perjalanannya, sesuai laporan yang dikeluarkan oleh Climate Action Tracker pada tahun 2020, dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia pada tahun tersebut tidak sejalan dengan target yang disetujui pada Persetujuan Paris. Selain itu, dokumen Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) Indonesia juga tidak menunjukan nir emisi sebagai target yang harus dicapai pada tahun 2050. Pamela mengatakan, perencanaan yang dilakukan pemerintah melalui dokumen-dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon tadi tidak sejalan dengan tren penurunan harga listrik dengan sumber energi terbarukan (yang diharapkan dapat berkontribusi banyak terhadap penurunan emisi).

Studi IESR yang berjudul Deep Decarbonization on Indonesia’s Energy System: A Pathway to Zero Emission by 2050 menunjukkan bahwa sektor energi (pembangkit listrik, transportasi dan industri) dapat mencapai nol emisi pada tahun 2050 karena sudah mencapai kelayakan teknis dan ekonomis. Peta jalan tersebut memiliki 4 pilar utama, yaitu energi terbarukan, elektrifikasi, pengurangan bahan bakar fosil, dan bahan bakar bersih. Studi tersebut menyatakan bahwa peningkatan drastis penggunaan energi terbarukan, kendaraan listrik, dan pemanas listrik perlu terjadi dalam dekade ini.

Kajian ini juga menyatakan perlunya penerapan moratorium batubara untuk mencapai puncak karbon dari batubara pada tahun 2025. Studi ini juga memproyeksikan bahwa sektor ketenagalistrikan akan menjadi sektor pertama yang bebas emisi karbon pada tahun 2045 dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan teknologi baterai. Atas dasar inilah, Pamela mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia bisa lebih meningkatkan target penurunan emisi. 

Menanggapi paparan tersebut, Satya Widya Yudha dari Dewan Energi Nasional mengatakan bahwa sejalan dengan Persetujuan Paris, Indonesia juga memiliki target dan visi Indonesia Emas pada tahun 2045 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6%. Atas target tersebut Indonesia memiliki strategi untuk mengembangkan dan menumbuhkan industri manufaktur dan jasa, yang tentunya akan mengikuti kaidah pertumbuhan hijau. Berdasarkan hal ini Satya mengatakan bahwa konsumsi energi akan meningkat juga, sehingga puncak emisi nasional dirasa masih sulit dicapai bahkan pada tahun 2040-2050.

Selain aspek pertumbuhan industri, Satya juga menanggapi masukan IESR terkait moratorium batubara yang perlu diberhentikan penggunaannya secepat mungkin. Satya menjelaskan bahwa ada resiko hukum dan dampak finansial yang merugikan Indonesia jika penggunaan batubara secepatnya dihentikan, hal ini dikhawatirkan menjadi kebijakan yang prematur dan dirasa masih perlu banyak dipelajari lagi strategi implementasinya. 

Hal serupa disampaikan juga oleh Chrisnawan Anditya, Direktur dari Direktorat Aneka Energi Terbarukan, Ditjen. EBTKE, Kementerian ESDM. Chrisnawan menyatakan bahwa adanya kebutuhan studi terkait penghitungan puncak emisi Indonesia yang meliputi seluruh Industri yang terkait. Hal ini dirasa menjadi hal yang sangat penting sebagai basis perencanaan pembangunan net zero emission di Indonesia. Chrisnawan menyampaikan pula, bahwasanya penggunaan teknologi baru seperti baterai dan pumped storage perlu ditargetkan oleh Kementerian ESDM untuk diaplikasikan pada 2030.

Disamping itu, aspek penting akibat pandemi COVID-19 juga sempat dibahas pada acara ini. Rachmat Mardiana, Direktur dari Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Komunikasi Bappenas, menyatakan bahwa diproyeksikan sampai dengan tahun 2022, perubahan dinamika geopolitik global dan pemulihan ekonomi global yang belum merata sedikit banyak akan menjadi tantangan sendiri untuk Indonesia, khususnya dalam hal transisi energi. Untuk mengimbangi hal ini, Rachmat mengatakan Indonesia perlu dengan cepat merubah struktur ekonomi, menjadi ekonomi yang lebih hijau. Beliau juga menyampaikan bahwa sub-sektor energi memiliki struktur yang sangat kompleks sehingga mempengaruhi struktur sektor lain seperti ekonomi dan populasi, hal ini menyimpulkan bahwa perencanaan energi perlu dilakukan melalui kajian yang teliti. 

Noor Syaifudin, Analis Kebijakan Ahli Madya PKPPIM BKF, Kemenkeu menyampaikan bahwa menuju target penurunan emisi 41%, Indonesia memerlukan bantuan global, yang sejauh ini didapati hanya berbentuk pinjaman yang memiliki konsekuensi pengembalian dana publik. Selain hal ini, Noor juga mengatakan perlunya mempersiapkan strategi pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya alam yang ada, juga strategi transisi energi yang terjangkau untuk Indonesia. Menutup sesi panel, Noor menyampaikan pemerintah daerah juga memiliki andil penting dalam mencapai target emisi nol bersih. 

Sebagai penutup acara, panelis dan pembicara bersepakat bahwa keterlibatan anak muda dan mahasiswa dalam proses transisi energi dan mensukseskan target emisi nol bersih sangatlah penting. Sebagai contoh, mahasiswa bisa melakukan riset-riset yang berkaitan dengan efisiensi teknologi sehingga biaya energi baru terbarukan diharapkan akan menjadi semakin murah. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pembuatan kebijakan pendukung, yang selama ini masih dipengaruhi anggapan bahwa energi terbarukan merupakan teknologi yang mahal.

Paparan Pamela Simamora, Peta Jalan Menuju sektor energi nol emisi di 2050

Shareable_Net Zero Indonesia by 2050_ Roadmap for Clean, Affordable, and Secure Energy

Unduh