Menilik Integrasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan dalam Taksonomi Berkelanjutan

Farah Vianda

Jakarta, 25 April 2024- Pembangunan berkelanjutan di Indonesia perlu disertai kegiatan ekonomi yang memperhitungkan aspek lingkungan hidup dan sosial. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mentransformasi Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) pada Februari 2024.  Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang bertujuan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) untuk menilai performa pengelolaan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan. Penilaian PROPER meliputi tingkat yang tertinggi dan terendah dalam pengelolaan lingkungan. Bahkan perusahaan yang mendapatkan dua kali penilaian terendah dapat dituntut dan pencabutan izin usaha.

Farah Vianda, Koordinator Pembiayaan Berkelanjutan dari Institute for Essential Services Reform (IESR), menjelaskan dengan memasukkan persyaratan PROPER ke dalam syarat TKBI, diharapkan implementasi TKBI di tingkat industri dapat berjalan lebih baik. Hal ini juga dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha yang masih minim pengetahuan terkait TKBI.

“Dengan banyaknya sektor energi dan pertambangan yang terlibat dalam PROPER, hal ini dapat meningkatkan ketaatan lingkungan dari perusahaan-perusahaan tersebut. PROPER menjadi salah satu indikator penting dalam penentuan kegiatan usaha apakah sudah masuk ke kategori hijau atau belum. Sementara di TKBI, masih dilakukan secara self assesment oleh lembaga keuangan dan sedangkan PROPER dinilai oleh KLHK dan sudah mengikuti langkah tertentu,” ungkap Farah dalam Webinar Ailesh Beyond Compliance: Menavigasi TKBI Melalui PROPER pada Kamis (25/4/2024).

Namun demikian, Farah menambahkan, secara umum sejauh ini pelaksanaan PROPER tidak bersifat mengikat dan tidak wajib dilakukan. Menurut Farah, banyak perusahaan yang mendaftar hanya untuk mendapatkan peringkat tertinggi dari PROPER sehingga meningkatkan reputasi perusahaan, terutama dalam menarik sumber pendanaan hijau.

“Dengan kondisi demikian, belum ada keterikatan yang kuat antara PROPER dan TKBI. Dengan TKBI yang hanya bersifat panduan, belum menjadi “mandatory” dalam mengklasifikasi usaha. Sehingga dalam kondisi ini, PROPER belum menjadi faktor penarik yang cukup kuat untuk mendorong penerapan TKBI secara lebih luas,” kata Farah.

IESR: Second NDC Indonesia Perlu Cerminkan Target Ambisius Penurunan Emisi

press release

Jakarta, 25 April 2024Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyusun dokumen kontribusi nasional penurunan emisi kedua (Second Nationally Determined Contribution, SNDC). Berbeda dengan dokumen Peningkatan Target NDC (Enhanced NDC) yang diterbitkan pada 2022, penetapan target penurunan emisi pada dokumen SNDC tidak lagi diukur berdasarkan penurunan emisi dari skenario pertumbuhan dasar (business as usual). SNDC akan membandingkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) terhadap tahun rujukan (reference year) 2019, yang berbasis inventarisasi GRK. Pemerintah menganggap metode penetapan emisi ini akan lebih akurat dan berkontribusi terhadap target pengurangan emisi GRK global sebesar 43 persen pada 2030 dibandingkan emisi pada tahun 2019. 

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemutakhiran skenario yang tidak lagi berdasar pada business as usual dan beralih ke skenario yang mengacu pada reduksi emisi historis sebagai rujukan penetapan target, merupakan langkah maju. Pendekatan ini sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan IESR tahun lalu.

“Target penurunan emisi di SNDC Indonesia harus selaras dengan target Persetujuan Paris (Paris Agreement). Temuan Inventarisasi Global (Global Stocktake) pertama di COP 28 yang menunjukan bahwa masih terdapat kesenjangan target penurunan emisi global 20,3-23,9  gigaton setara karbon dioksida, harus menjadi pertimbangan target penurunan emisi di 2030 yang lebih ambisius,” ungkap Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Fabby menambahkan salah satu aksi mitigasi yang dapat meningkatkan target penurunan emisi di SNDC berasal dari peningkatan bauran energi terbarukan. Supaya selaras dengan jalur 1,5 derajat Celcius maka bauran energi terbarukan dalam energi primer perlu mencapai  55 persen di 2030. Sayangnya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang sedang disusun oleh Dewan Energi Nasional (DEN) hanya membidik target bauran energi terbarukan 19-21 persen pada 2030. Tidak hanya itu, secara target penurunan emisi, untuk sektor energi RPP KEN mengisyaratkan target tingkat emisi di sektor energi yang masih besar yaitu 1.074-1.233 juta ton setara karbon dioksida di 2030.

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi, IESR mengungkapkan jika target pengurangan emisi sektor energi di SNDC mengacu pada RPP KEN, maka bisa dipastikan bahwa target tersebut masih tidak selaras dengan Paris Agreement. Padahal menurutnya, sektor energi, terutama sektor kelistrikan dapat menjadi sektor paling strategis dalam meningkatkan level ambisi mitigasi emisi Indonesia dengan adanya opsi energi terbarukan yang sudah tersedia luas dengan keekonomian yang kompetitif.

“Hanya kurang dari 7 tahun menuju 2030, jadi aksi mitigasi emisi di sektor energi perlu difokuskan pada strategi yang bisa diimplementasi dan akselerasi sekarang. Energi terbarukan perlu secara masif dibangun di sektor kelistrikan sehingga dapat mengoptimalkan penurunan emisi melalui elektrifikasi baik sektor transportasi melalui kendaraan listrik, maupun boiler listrik dan pompa panas (heat pump) di sektor industri. Semua opsi di atas sudah tersedia komersial dan biayanya kompetitif. Pemerintah sebaiknya jangan terlena dengan opsi lain seperti nuklir dan CCS yang baru bisa operasi setelah 2030, sehingga strategi yang nyata bisa mengurangi emisi jadi tersendat implementasinya” jelas Deon.

Delima Ramadhani, Koordinator Kebijakan Iklim IESR, menyampaikan bahwa proyeksi emisi terbaru oleh  Climate Action Tracker (CAT) terhadap Enhanced NDC menunjukan kenaikan emisi hingga 1,7- 1,8 giga ton setara karbon dioksida pada tahun 2030; 70-80 persen lebih tinggi dari emisi tahun 2019. Jumlah emisi ini belum termasuk emisi dari sektor kehutanan dan lahan. Indonesia perlu menargetkan reduksi emisi 2030 pada kisaran 829-859 juta ton setara karbon dioksida untuk sejalan dengan target 1,5 derajat Celcius atau  970-1060 juta ton setara karbon dioksida (kedua kisaran level emisi, diluar emisi sektor kehutanan dan lahan) untuk target dibawah 2 derajat Celcius. 

“Pemerintah perlu memasukan aspek keadilan (fairness) dan memberikan alasan mengapa target reduksi emisi yang tertera dalam SNDC ini dinilai sebagai bagian yang adil (fairshare) dari kontribusi Indonesia dalam upaya mitigasi iklim global. Dengan demikian, dapat terlihat apabila SNDC sudah mencerminkan “ambisi tertinggi paling memungkinkan” (highest possible ambition) dalam pengurangan emisi,” imbuh Delima.

Di sisi lain, IESR menyoroti perlunya penekanan aspek keadilan dan tata kelola yang baik pada dokumen SNDC. Aspek keadilan dan transparansi ini perlu tercermin pada proses penyusunan SNDC yang memuat di antaranya praktik baik, relevan dengan keadaan nasional, keterlibatan institusi dalam negeri dan partisipasi publik.

KBR | Konflik Iran-Israel dan Kendaraan Listrik

Perang Iran dan Israel menambah deretan konflik geopolitik yang berdampak pada harga minyak dunia. Bagi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dan produk minyak (BBM), efeknya sangat signifikan. Masyarakat pasti resah kalau ada isu kenaikan harga BBM, karena otomatis bakal mengerek harga-harga lain. Selama bertahun-tahun pemerintah mengerem dampak ini dengan skema subsidi.

Tonton selengkapnya di KBR.

Menghadapi Eskalasi Konflik Iran-Israel: Tantangan dan Solusi bagi Stabilitas Energi Indonesia

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa

Jakarta, 24 April 2024 – Eskalasi konflik antara Iran dan Israel telah menciptakan ketegangan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia. Faktor utama kekhawatiran adalah potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga minyak, terutama karena Selat Hormuz di Iran merupakan jalur perdagangan vital untuk ekspor minyak dunia.  Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa dalam Talk show Ruang Publik KBR – Harga Minyak Dunia Naik, Apa Kabar Kendaraan Listrik? pada Rabu (24/4/2024). 

“Untuk itu, kita perlu mewaspadai dinamika harga energi fosil tersebut dengan mengurangi risiko impor minyak mentah dan mencari cara diversifikasi impor energi. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menjadi faktor penting yang akan berdampak pada biaya produksi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia,” ujar Fabby.

Berkaca dari hal ini, Fabby menegaskan, sebaiknya Pemerintah Indonesia lebih agresif mendorong pengembangan energi terbarukan untuk mensubstitusi BBM. Misalnya saja pembangkit listrik diesel di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) dapat diganti dengan pembangkit energi terbarukan. Kemudian, Indonesia juga dapat meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam produksinya. 

“Tidak hanya sawit, Indonesia juga kaya sumber bahan bakar nabati lainnya seperti  jarak pagar, nyamplung, kemiri sunan, dan mikroalga. Saat ini Indonesia juga tengah mengembangkan bioetanol sebagai campuran pada BBM jenis bensin. Apabila Indonesia berhasil mengembangkan bioetanol sebagai campuran pada BBM jenis bensin, maka hal tersebut akan berdampak pada menurunnya impor produk BBM,” kata Fabby. 

Namun demikian, Fabby mengatakan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan energi terbarukan. Pertama, faktor kepentingan dari kalangan tertentu. Kedua, adanya berbagai inkonsistensi dalam kebijakan dan regulasi sehingga membuat pelaku usaha ragu berinvestasi dalam energi terbarukan. Misalnya saja dalam sektor ketenagalistrikan, energi terbarukan terkendala karena hanya PLN saja yang bisa membeli listrik dari pengusaha listrik swasta (Independent Power Producer, IPP) dan pengusaha listrik swasta tersebut tidak bisa menjualnya ke konsumen. Ketiga, aspek bisnis energi terbarukan dengan mempertimbangkan resiko. 

“Dengan kondisi tersebut, yang menjadi kunci ialah kemauan politik (political will) pemerintah dan berbagai pihak lainnya sehingga dapat mengembangkan energi terbarukan secara lebih agresif. Perlunya transisi energi merupakan bagian dari Persetujuan Paris untuk mencapai net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat,” kata Fabby. 

Festival Energi Terbarukan: Dorong Aksi Nyata Turunkan Emisi

press release
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR di Festival Energi Terbarukan 2024
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR di Festival Energi Terbarukan 2024

Jakarta, 21 April 2024 – Kenaikan suhu global akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca berdampak pada krisis iklim yang memicu meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data World Meteorological Organization (WMO), suhu rata-rata bumi pada 2014-2023 telah berada pada 1,2 -1,3 derajat Celcius di atas rata-rata tahun 1850-1900. Upaya pembatasan suhu bumi agar tidak melewati ambang 1,5 derajat Celcius perlu didorong secara serius dengan aksi dan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca. 

Sebagai bagian dari memperingati Hari Bumi dan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk aksi penurunan emisi, Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga think tank di bidang energi terbarukan dan lingkungan, menggelar Festival Energi Terbarukan pada Minggu, 21 April 2024. Melalui festival ini, IESR mengajak masyarakat untuk berkontribusi pada aksi penurunan emisi pribadi dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan demi mitigasi kenaikan suhu global. Festival ini memuat tiga rangkaian acara yang terdiri dari jalan santai rendah emisi, seminar dan pemaparan tentang energi terbarukan. Sekitar 108 peserta terlibat dalam acara ini.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR mengungkapkan acara Festival Energi Terbarukan merupakan upaya untuk menggerakkan aksi nyata dalam mendukung transisi energi di Indonesia demi tercapainya target nir emisi di 2060 atau lebih cepat. 

“Masyarakat berperan besar sebagai pelopor pemakaian energi terbarukan dan duta yang menyuarakan pentingnya energi terbarukan Indonesia. Dengan demikian, dapat mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pengurangan emisi juga akan membuat masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan energi melalui penghematan energi,” ungkap Fabby.

Fabby menambahkan pemahaman masyarakat yang tepat terkait energi terbarukan akan mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar untuk pengurangan emisi pribadi maupun skala nasional. 

Aksi nyata individu dalam menurunkan emisi yang didorong dalam acara ini di antaranya dengan menggunakan energi secara hemat, mengandalkan transportasi publik atau kendaraan listrik yang minim emisi serta penggunaan energi terbarukan seperti energi surya.

Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR menyebut kolaborasi antara pemerintah, komunitas masyarakat sipil, akademisi dan pemangku kepentingan akan memperkuat upaya bersama untuk menurunkan emisi lebih cepat dan masif. 

“Dengan kolaborasi, kita dapat menjangkau masyarakat lebih luas di Indonesia dan menularkan semangat untuk berperan untuk menciptakan momentum percepatan transisi energi dan mewujudkan Indonesia nol emisi,” ungkap Marlistya.