Institute for Essential Servicecs Reform (IESR) meminta pemerintah untuk melengkapi dan memperbaiki kerangka regulasi yang memungkinkan pengembangan setrum bersih agar

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendorong PT PLN (Persero) maupun swasta memperluas pengembangan stasiun pengisian

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pembicaraan mengenai transisi energi dari energi kotor ke energi

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essensial Services Reform (IESR) mengatakan, pemerintah tak semestinya menganggap pendanaan energi terbarukan sebagai beban,

Transisi energi tidak hanya berhenti pada teknologi pembangkitan atau bagaimana energy mix kita antara energi fosil dan energi EBT. Tidak

Dalam webinar ”Cegah Krisis Iklim dengan Energi Bersih” pada September lalu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby

Institute for Essential Services Reform (IESR) pesimistis rancangan undang-undang energi baru terbarukan atau EBT yang masih dibahas akan berdampak pada

Rencana penerbitan beleid tersebut telah berulang kali terjadi. Pada tahun ini, setidaknya pemerintah beberapa kali pemerintah memasang targeg penerbitan regulasi

Kamar Dagang dan Industri Indonesia ( Kadin ) menilai, transisi energi tidak hanya berhenti pada teknologi, tetapi harus didukung dengan

Temuan Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2022 menilai, kesiapan ekosistem untuk beralih ke

Report 2021 terbitan IESR mencatat 82 persen sektor pembangkit tenaga listrik Indonesia dikuasai oleh bahan bakar fosil. Dari jumlah itu,

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa pemerintah masih gamang dalam melakukan transisi energi. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa