Pengolahan sampah menjadi bahan bakar turunan sampah atau refused derived fuel (RDF) dinilai lebih efisien dibandingkan dengan membangun pembangkit listrik

Institute for Essential Service Reform (IESR) menilai bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) tidak ekonomis. Direktur Eksekutif IESR Fabby

Jakarta, CNBC Indonesia – Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai bahwa biaya investasi teknologi pembangkit listrik tenaga

Subsidi BBM akan mendorong konsumsi bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon yang membuat pengurangan emisi melalui perdagangan karbon tidak

Pemulihan ekonomi mulai mendongkrak permintaan listrik. Hal itu tercermin dari penjualan setrum PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Meski masih mencatatkan

Indonesia mengatakan akan berhenti membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru setelah tahun 2023 untuk memenuhi tujuan netral karbonnya —

Harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan ke depan lebih mengarah ke pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) harus mulai ditindaklanjuti

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) digadang-gadang bisa mendorong target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan juga jalan keluar dari permasalahan

Indonesia kini berencana membangun pabrik baterai, tak hanya untuk kendaraan listrik, namun juga untuk menopang operasional energi baru terbarukan seperti

Indonesia punya pekerjaan rumah menangani sampah, karena per tahunnya menghasilkan sampah hingga 67 juta ton. Pemerintah pun menawarkan solusi dengan

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai langkah pemerintah untuk melanjutkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

PLN diminta untuk tidak membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) paling tidak pada 2025, terutama jika ingin menjadi perusahaan yang