Mengejar Ekonomi Hijau di tengah Inkonsistensi Kebijakan dan Kelimpahan Batubara
Pemerintah dinilai belum mampu menyediakan regulasi yang mendorong dunia usaha untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan mengurangi dampak emisi gas
Pemerintah dinilai belum mampu menyediakan regulasi yang mendorong dunia usaha untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan mengurangi dampak emisi gas
Jakarta, Kompas — Pengembangan energi terbarukan di Indonesia menghadapi masalah inkonsistensi dalam hal kebijakan. Dalam laporan yang diterbikan Institute for
JAKARTA, KOMPAS.com – Institute for Essential Service Reform (IESR) memaparkan hasil kajian mereka soal prospek energi terbarukan di 2019. Laporan
JAKARTA – Program pengembangan kelistrikan tahun depan diperkirakan masih akan dihadapkan sejumlah tantangan. Salah satunya di sektor energi baru terbarukan
TEMPO.CO, Jakarta – Institute for Essential Services Reform atau IESR merilis laporan yang memperkirakan bahwa pada 2019, prospek perkembangan energi
TEMPO.CO, Jakarta – Institute for Essential Services Reform atau IESR memperkirakan investasi di sektor energi terbarukan pada 2019 bakal terhambat
Jakarta, Gatra.com – Pertumbuhan dan perkembangan energi terbarukan atau energi bersih (clean energy) di Indonesia pada tahun 2018 dianggap mandek,
Jakarta, CNBC Indonesia- Dalam kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), yang bertajuk Indonesia Clean Energy Outlook: Reviewing 2018, Outlooking
Institute Essentials Services Reform (IESR) mencatat tidak ada kemajuan yang berarti dalam pengembangan energi terbarukan di tahun 2018. Diperkirakan 2019
Institute Essentials Services Reform (IESR) mencatat tidak ada kemajuan yang berarti dalam pengembangan energi terbarukan di tahun 2018. Diperkirakan 2019
Menteri Ignatius Jonan akhirnya menandatangani dan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 49 tahun 2018 tentang penggunaan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya
JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan kendaraan listrik di Indonesia harus diperkuat dengan pengembangan industri baterai di dalam negeri. Selain itu, pemerintah