Asumsi Harga Minyak dalam APBN Jangan Konservatif
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah hendaknya segera mengubah asumsi harga
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah hendaknya segera mengubah asumsi harga
Oleh: Morentalisa Selama beberapa dekade perkembangan industri ekstraktif (minyak, gas dan tambang), industri ini dikenal sebagai industri yang bersifat sangat
Oleh: Fabby Tumiwa Dalam perjalanan menuju salah satu resort di kawasan Pelabuhan Ratu, kendaraan yang kami tumpangi harus mengisi kembali
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai aksi Iran menghentikan ekspor minyak mentah
JAKARTA — Manajemen PT PLN (Persero) mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. Penggunaan batu bara terus
BY WILDA ASMARINI JAKARTA (IFT)– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan investor asal Jepang melakukan studi kelayakan proyek pembangkit
Oleh: Morentalisa Hutapea Pertamina itu sapi perah pemerintah! Imej tersebut telah melekat kuat selama berpuluh-puluh tahun institusi tersebut berdiri. Selain itu,
Koran Tempo, 1 Februari 2012 JAKARTA – Sejumlah pengamat mendukung rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik. Direktur Eksekutif Institute for
Upaya untuk melepas ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak BBM seringkali disampaikan oleh pemerintah, tetapi nyatanya Indonesia masih bersandar pada bahan
Kebijakan energi sektor transportasi harus menjadi rencana jangka panjang. Pemerintah akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi mulai 1 April mendatang, tetapi
Pemerintah mengaku kesulitan menyediakan konverter kit untuk transportasi, dalam program pengalihan penggunaan Bahan Bakar Minyak BBM ke Bahan Bakar Gas BBG. Dalam
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah disarankan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi premium secara bertahap ketimbang memaksa masyarakat untuk