Proyek CASE (Clean, Affordable, and Secure Energy) berupaya merangkul banyak pihak untuk mendorong transisi energi di Indonesia agar dapat terealisasi dengan baik. Salah satunya dilakukan lewat diskusi selama 3 hari (22-24/3) yang berlangsung secara daring. Para pemangku kepentingan ini berasal dari berbagai lembaga pemerintah, institusi keuangan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil,yang berbagi tentang aktivitas-aktivitas yang sudah mereka lakukan untuk berkontribusi dalam transisi energi. 

Pertemuan ini sangat krusial untuk memastikan kegiatan CASE nantinya tetap selaras dan saling melengkapi dengan program kerja yang tengah atau telah direncanakan instansi terkait lain perihal transisi energi, sekaligus mencerminkan inklusivitas proyek CASE.

Saat ini transisi energi masih menjadi suatu isu yang terkesan eksklusif atau dibicarakan oleh kalangan tertentu saja. Sebaliknya topik transisi energi muncul karena adanya perhatian ilmiah tentang krisis iklim yang dialami dan akan berdampak oleh semua orang, maka penting untuk mengenalkan proses ini untuk membentuk kesadaran kolektif tentang langkah-langkah menghindari dampak krisis iklim yang lebih ekstrim melalui transisi energi. 

Masukan dan pendapat dari berbagai pihak ini juga penting untuk melihat berbagai kendala dan situasi yang dialami oleh masing-masing pihak dan bagaimana proyek CASE dapat berperan dalam situasi tersebut. 

Dari sektor keuangan misalnya, diskusi masih adanya kesulitan untuk memberikan pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan karena masih terhalang oleh beberapa hal, salah satunya tentang penilaian risiko dari proyek energi terbarukan.

“Kami perlu memahami risiko investasi di bidang energi terbarukan ini, dan cara mitigasinya, sehingga proyek energi terbarukan ini lebih bankable,” terang seorang eksekutif dari salah satu lembaga perbankan di Indonesia yang terlibat dalam diskusi ini. 

Dilanjutkannya, “Selain itu perlu adanya suatu badan yang dapat menjadi semacam konsultan untuk memberikan penilaian objektif tentang supply dan demand di sektor ini, terutama untuk menjawab pertanyaan, apakah proyek ini selaras dengan rencana pembangunan pemerintah? Terlebih penting, bagaimana dukungan pemerintah untuk proyek tertentu ini?” 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut selama ini belum direspon oleh pemerintah. Beberapa lembaga berinisiatif untuk mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan ini, namun jawaban pasti dari pemerintah dalam bentuk kebijakan atau aturan resmi dianggap tetap penting dan krusial sebagai sinyal positif dukungan pemerintah. 

“Secara kelembagaan kami sudah memiliki target dan rencana kerja untuk tahun 2021 yang dapat dikolaborasikan dengan program CASE. Beberapa diantaranya adalah kampanye untuk menumbuhkan awareness dari lembaga finansial maupun investor tentang potensi proyek energi terbarukan, juga pertemuan antar lembaga yang akan membahas tentang green recovery dan green jobs,” jelas salah satu pejabat kementerian di Indonesia ini.

Semua pihak sepakat bahwa diperlukan sinergi dari semua pihak untuk merespon isu penyediaan energi bersih yang terjangkau dan berkelanjutan. Hanya saja, pemerintah tetap perlu menjadi inisiator yang pertama kali menggerakkan pihak-pihak tersebut.

“Seperti judul proyek ini CASE, Clean and Affordable, kalau bicara affordable pasti berhubungan dengan harga dan model bisnis. Jadi PLN harus mencari bisnis model yang pas untuk menyediakan energi bersih yang terjangkau untuk masyarakat,” tutur salah satu pejabat dari perusahaan BUMN di Indonesia.

“Sebagai akademisi, kami terbuka untuk dilibatkan dalam pembuatan kajian maupun pengembangan pilot project dari aktivitas di bawah program CASE ini. Kami juga memiliki kelompok-kelompok yang fokus pada pengembangan energi bersih, maka kami menanti pembicaraan lanjut tentang kegiatan yang bisa kita kerjakan bersama,” papar salah satu akademisi kampus teknik di Indonesia.

Kegiatan ini ditutup dengan menyepakati komitmen bersama dari semua pihak yang hadir untuk menyukseskan agenda program penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. Pertemuan dan diskusi lanjutan untuk membahas masing-masing agenda kegiatan dengan lebih detail akan segera dilakukan. 

Ditekankan oleh moderator pada plenary session bahwa Kementerian PPN/BAPPENAS sangat mengharapkan adanya sinergi dari masing-masing pihak yang diundang dalam workshop kali ini, sehingga capaian proyeknya semakin baik. Seperti yang tersurat dalam tagline “To Mobilize Stakeholders, to Make the Output Better”.

Proyek CASE merupakan sebuah inisiatif dari pemerintah Jerman, didanai oleh German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety (BMU). Secara umum, program ini bertujuan untuk mendorong terjadinya peningkatan pemahaman masyarakat umum tentang isu transisi energi di Asia Tenggara. 

Program CASE ini memiliki cakupan wilayah kerja regional di 4 negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Di Indonesia, program CASE dijalankan oleh GIZ Indonesia bekerjasama dengan Institute for Essential Services Reform dan Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai perwakilan pemerintah untuk bermitra dengan CASE. Secara global program ini juga didukung mitra konsorsium internasional Agora Energiewende dan New Climate Institute.