Jateng Solar Series – Green Healthcare Forum: Jawa Tengah Dorong Adopsi PLTS di Fasilitas Kesehatan

Jakarta, 26 April 2022– Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah mengeluarkan Pedoman Rumah Sakit Ramah Lingkungan (Green Hospital) di Indonesia pada tahun 2018. Jawa Tengah memiliki potensi power output energi surya yang cukup tinggi, yaitu 4,05 kWh/kWp (keluaran harian). Untuk itu, perkembangan kebijakan, manfaat, dan skema pembiayaan PLTS atap yang tersedia untuk fasilitas kesehatan didiskusikan dalam Webinar “Energi Surya Atap untuk Sektor Fasilitas Kesehatan”. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan IESR yang berlangsung secara daring.

Membuka diskusi, Mustaba Ari Suryoko, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka EBT, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM menyatakan bahwa Indonesia memiliki setidaknya 3 target yaitu 23% energi terbarukan di 2025, penurunan emisi di tahun 2030, dan net zero emission tahun 2060. Menurutnya, target penetrasi energi terbarukan, khususnya PLTS atap yakni sebesar 3,6 GW hingga 2025 cukup tinggi, namun implementasinya masih minim. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan Kementerian ESDM untuk percepatan penggunaan energi surya khususnya di sektor kesehatan meliputi penerbitan Permen PLTS atap untuk mempercepat penetrasi PLTS atap, peningkatan sosialisasi ke sektor kesehatan, seperti pembangunan PLTS atap Rumah Sakit Bali Mandara 2020, kapasitas 100 kWp. Ari menginformasikan bahwa saat ini, sekitar 15 rumah sakit di Indonesia telah memasang PLTS atap.

“Pembangunan rendah karbon sudah menjadi kesepakatan global, dan kita termasuk di dalamnya. Sektor kesehatan memiliki kebutuhan energi yang cukup besar, bahkan ada unit yang harus beroperasi 24 jam. Untuk itu, diperlukan efisiensi energi, bukan hanya penghematan, namun juga bagaimana kita menghasilkan dan menggunakan energi dengan efektif dan efisien,” ucap Sujarwanto Dwiatmoko, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

Sujarwanto mengatakan bahwa audit energi, penggantian sistem penerangan yang hemat energi, serta sistem pemisahan jalur operasi listrik yang non–stop dan stop  perlu dilakukan pada rumah sakit. Untuk mendukung konsep green hospital, rumah sakit dapat menggunakan energi terbarukan, salah satunya yakni PLTS atap. Menurut Sujarwanto, untuk mengoptimalkan penggunaan PLTS atap, perlu dilihat kebutuhan penggunaan listrik, seperti alat apa saja yang beroperasi pada siang atau malam serta menentukan sistem PLTS (offgrid/ongrid) yang akan digunakan. Mendukung transisi energi, ESDM Jateng akan menerbitkan penghargaan khusus untuk upaya hemat energi dan green building. 

Menambahkan, Romadona, Ketua Tim Sarana Prasarana Fasyankes Rujukan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa prinsip rumah sakit yang ramah lingkungan di antaranya bangunan yang aman dan menjamin keselamatan pasien, memperhatikan berbagai kondisi pasien (seperti difabel), menyesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran, hemat energi dan ramah lingkungan. Romadona menjabarkan bahwa kriteria ramah lingkungan sendiri dibedakan menjadi dua jenis yakni desain dan konstruksi, serta kriteria operasional. sayangnya penerapan kriteria sempat terputus saat pandemi. 

Di lain sisi, Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan, IESR menyebutkan beberapa keunggulan energi surya seperti potensinya melimpah dan teknologi PLTS atap mudah diakses, tidak memerlukan lahan, perawatannya mudah, dan ukurannya dapat disesuaikan dengan luasan rumah, secara hukum legal–dapat secara on grid maupun off-grid. Marlistya mengatakan bahwa pengembalian modal rata-rata PLTS atap di Indonesia untuk skala kecil adalah 10-12 tahun. 

“PLTS atap dapat bertahan selama 25-30 tahun, dan setelahnya tetap bisa dipakai namun dengan daya yang sedikit menurun,” ungkapnya.

Marlistya menjelaskan bahwa terdapat beberapa skema pembiayaan PLTS atap seperti beli-putus tunai, cicilan/kredit, dan performance-based renting. Marlistya menginformasikan bahwa di Balaikota Semarang, pemanfaatan PLTS Atap mampu menurunkan tagihan hampir 50% dari Rp13 juta menjadi Rp 6,5 juta. Di lain sisi, untuk rumah kecil, penghematannya bisa mencapai 60%.

Penghematan biaya listrik sebesar Rp 810 juta/tahun, serta perawatan PLTS yang sangat mudah dan minim merupakan salah satu testimoni penggunaan 327,6 kWp PLTS atap di RS Pertamina Cilacap. Muhidi, Bidang Rumah Tangga, RS Pertamina Cilacap mengutarakan pemasangan PLTS atap di RSnya merupakan upaya efisiensi dan penghematan serta bentuk dukungan pada pemerintah untuk mencapai bauran energi 23% tahun 2025.

Turut mendukung pengembangan PLTS di Indonesia, UNDP sedang menggarap program Sustainable Energy Fund (SEF) dengan total insentif PLTS Atap sebesar Rp 23 miliar.

“Skemanya seperti performance based; memasang terlebih dahulu baru mengajukan permintaan insentif,” jelas Verania Andria, Senior Advisor for Sustainable Energy UNDP.

Verania menerangkan bahwa persyaratan pengajuan insentif yakni pelanggan PLN yang sudah atau sedang memasang PLTS atap per 1 Desember 2021, hanya bisa mengajukan satu kali permohonan, tidak berlaku untuk PLTS yang didanai pemerintah melalui APBN/APBD, serta pemasangannya tidak dilakukan sendiri karena UNDP ingin menjamin kualitas pemasangan PLTS atap yang diinstal. Di samping itu, pengajuan modal dapat diakses melalui aplikasi dan situs daring https://isurya.mtre3.id. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa sejauh ini, sudah tersalurkan insentif sebesar Rp 155 juta.

Ing. Eko Supriyanto, Ketua Umum Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia yang hadir pada kesempatan yang sama menginformasikan bahwa green healthcare terdiri atas berbagai aspek; salah satunya konservasi energi dan pengurangan emisi. Ia mengatakan bahwa digitalisasi rumah sakit penting untuk mengatasi beberapa isu di rumah sakit seperti arsitektur bangunan, metode pengolahan limbah, penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan, over-use energi listrik. Salah satu contoh digitalisasi, terang Eko yakni Smart Integrated Electricity System, sistem digital yang dapat memantau perencanaan sampai penggunaan energi di rumah sakit.

“RS masih melihat sisi ekonomis untuk memasang PLTS atap. RS juga memiliki prioritas pelayanan yang mengutamakan pasien dan pelayanan kesehatan maka keputusan untuk menggunakan PLTS atap perlu pertimbangan yang komprehensif. Dengan teknologi dan biaya PLTS atap saat ini sudah saatnya RS mulai mempertimbangkan untuk memasang PLTS atap,” ungkap Eko.

Konsultasi C20 dengan Kelompok Kerja G20 Lainnya Untuk Sinergikan Isu Prioritas

Jakarta, 25 April 2022 – Perhelatan Presidensi G20 sepanjang tahun ini menyajikan beragam tema yang mencoba menampung sejumlah aspirasi dari beragam kelompok kerja. Salah satunya dari kalangan sipil atau Civil of 20 (C20). C20 telah merumuskan isu-isu prioritas yang berhubungan dengan isu lingkungan, keadilan iklim, keuangan berkelanjutan, dan transisi energi. Demi menyelaraskan isu prioritas Kelompok Kerja Lingkungan, Keadilan Iklim, dan Transisi Energi (ECEWG) C20 menggelar pertemuan konsultasi  dengan kelompok kerja pemerintah di bawah sherpa-track di bidang transisi energi (ETWG), keberlangsungan iklim (EDM-CSWG), dan kelompok kerja keuangan berkelanjutan (SFWG). 

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Priambudi menyampaikan bahwa saat ini tidak hanya menyelesaikan pandemi, namun saat ini Indonesia juga mendapat tambahan mandat baik di Presidensi G20 dan berperan sebagai Co-Chair pada UN Global Crisis Response Group (GCRG). 

“Pekerjaan Rumah (PR) dan tantangan pun bertambah, khususnya untuk mitigasi tiga krisis global, yaitu ketahanan pangan, transisi energi, dan menghadapi keterbatasan fiskal,” ujarnya. 

Edi mengaitkan hal tersebut dengan hak setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 28H untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan hidup sehat. Menurutnya, kesempatan ini patut digunakan untuk menunaikan kewajiban bersama dan menjaga lingkungan dan berharap agar Indonesia bisa berkolaborasi dalam mencari cara untuk menerapkan praktik terbaik kepada hasil yang konkret. 

Fabby Tumiwa,  Co-Chair C20 dan Direktur Eksekutif IESR, menuturkan bahwa C20 tengah menggalang aspirasi dari anggotanya untuk mendorong transisi energi berkeadilan.

“Saat ini C20 terdiri dari 177 lembaga yang terdiri dari 35 negara dan dari workshop ini semua pihak akan terinformasikan proses dan hasil diskusi dengan anggota G20 serta menyelaraskannya dengan isu-isu prioritas. Tentunya perencanaan kegiatan C20 nantinya akan memastikan pendekatan people-at-center juga transisi adil dan inklusif,” ujar Fabby.

Mendukung pernyataan Fabby, Lisa Wijayani memaparkan kegiatan yang dilakukan oleh ECEWG sejak Januari 2022 di antaranya  engagement group discussion, global-networking event, peningkatan kapasitas, serta rencana kegiatanwebinar terkait temuan  Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC). 

“Adapun isu prioritas yang menjadi perhatian para anggota yaitu keadilan iklim (adaptasi dan mitigasi yang inklusif, inklusivitas energi bersih, keadilan transisi); lingkungan (restorasi ekosistem, biodiversitas laut, sampah plastik); dan transisi energi (coal as stranded assets, keuangan berkelanjutan, green jobs),” imbuhnya.

Sementara itu, Prahoro Yulianto Nurtjahjo, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan hasil  pertemuan pertama  ETWG pada bulan Maret lalu. Ia menjelaskan bahwa isu prioritas yang dibahas dan disetujui adalah 3 pilar enegi transisi tentang mengamankan aksesibilitas energi, peningkatan teknologi energi bersih dan cerdas, juga memajukan pembiayaan energi.

“Selanjutnya, pada ETWG-2 akan diadakan serial webinar sebagai langkah penyusunan communique draft dan building blocks,” ujarnya. 

Di sisi lain, delegasi iklim yang tergabung di EDM-CSWG telah membahas isu prioritas yaitu pemulihan lahan, tindakan untuk melestarikan laut, dan mobilisasi sumber daya dalam mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan iklim. 

“Hasil beberapa pertemuan bahwa para negara berkembang menekankan adaptasi yang sama pentingnya dengan mitigasi dan menekankan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR_RC). Tak kalah penting mobilisasi keuangan dan partisipasi dari sektor swasta dan kemitraan juga perlu diperkuat,” papar Emma Rachmawati, perwakilan dari EDM-CSWG  dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sementara itu, demi menyokong pendanaan terkait kebijakan iklim, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Dalyono, melalui SFWG  tengah menyusun peta jalan keuangan berkelanjutan. 

“Kami juga tengah menyusun tiga workstream, diantaranya melaporkan kemajuan peta jalan keuangan berkelanjutan, meningkatkan kredibilitas institusi keuangan, dan meningkatkan instrumen keuangan yang lebih mudah diakses dan terjangkau”.

Pembahasan bersama dengan kelompok kerja ini setuju akan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia ini diharapkan tidak hanya bersifat narasi atau kesepakatan tertulis, namun juga bersifat konkret dan memberikan manfaat nyata dan inklusif, tidak hanya untuk Indonesia namun juga dunia. 

Kesiapan SDM Berkualitas dalam Menyongsong Orde Gigawatt Energi Surya

Jakarta, 20 April 2022Salah satu hal penting dalam membangun ekosistem PLTS di Indonesia adalah kesiapan sumber daya manusianya. Mengukur kesiapan Indonesia memasuki orde gigawatt, Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengelar webinar berjudul “Orde Gigawatt Energi Surya, Siapkah Indonesia?” dalam rangkaian Indonesia Solar Summit 2022.

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menargetkan kapasitas PLTS sebesar 6,5 GW di 2025. Hal ini membuka peluang bagi tingginya permintaan PLTS. Bahkan RUEN pun memandatkan untuk pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30 persen dari luas atap dari seluruh bangunan pemerintah, dan sebesar 25 persen dari luas atap bangunan rumah mewah. 

Anthony Utomo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia memandang kesempatan ini perlu diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja lokal untuk menyediakan, memasang, memelihara dan merawat PLTS.

“AESI dalam program solarpreneur bekerja sama dengan universitas agar pelatihan (terkait PLTS atap) tersedia kepada masyarakat, pemasangan dapat dilayani dengan baik dan ujungnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru,” jelas Anthony.

Ratna Muntiowati, Direktur Pemasaran, TotalEnergies Renewables DG menandaskan bahwa melihat perkembangan PLTS makin marak di Asia Tenggara, maka ke depannya pasar PLTS tidak hanya di Indonesia. Oleh sebab itu, menurutnya, kurikulum tentang energi terbarukan bisa diterapkan di seluruh bidang ilmu.

“Tantangan yang kita hadapi dalam instalasi di atas bangunan ialah struktur bangunan tidak terlalu kuat. Hal ini bisa juga dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan.Bahkan saat ini, Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk civil construction, sudah memasukkan ketentuan untuk instalasi solar panel. Ini yang bisa diimplementasikan oleh lembaga pendidikan. Sehingga saat ada instalasi atau desain pabrik baru (untuk PLTS atap), sudah diperhitungkan sesuai SNI,”ujarnya.

Daniel Pianka, Universitas Kristen Immanuel (UNKRIM), Yogyakarta sepakat bahwa pelatihan dan edukasi energi terbarukan memainkan peran penting dalam membangun SDM yang berkualitas. Berdasarkan pembelajaran dari pemasangan 10 kWp panel surya di universitasnya, Daniel mengungkapkan bahwa kemampuan SDM yang mumpuni dalam melakukan instalasi panel surya turut menentukan keawetan sistem panel surya yang digunakan.

“Instalasi yang belum baik misalnya menyambungkan kabel hanya dengan isolasi (perekat) akan membuat kabel mudah terbakar jika ada daya yang tinggi. Instalasi yang berkualitas akan membuat sistem surya panel bisa digunakan lebih lama,” tuturnya.

Lebih lanjut, Daniel menjelaskan UKRIM telah membangun program energi. Program ini bertujuan untuk melatih mahasiswa, yang dominan berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) untuk menjadi teknisi, melakukan instalasi yang rumit dan merawat PLTS.

“Program ini diharapkan mampu menghasilkan SDM yang terlatih dan termotivasi untuk terjun dalam sektor energi terbarukan, menciptakan banyak proyek energi berkelanjutan, gaya hidup yang lebih baik dan emisi karbon yang rendah,” tukasnya.

Di sisi lain, Eng Purnomo Sejati, Kepala SMK Ora et Labora, BSD menuturkan pihaknya senantiasa beradaptasi terhadap dinamika sektor energi di Indonesia. Semula, sekolahnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan SDM pembangunan PLTU 35 GW. Namun, penyesuaian target baru terkait energi terbarukan maupun rencana moratorium PLTU, mendorong lembaga pendidikan yang ia pimpin bertransformasi menuju energi terbarukan.

“Sejak tahun lalu, kami bermanuver untuk membuka area lain seperti energi terbarukan dan surya. Kami sudah melakukan penetrasi dan bermitra dengan perusahaan terkait. Kami juga ingin mengembangkan kendaraan listrik, industrial internet of things (IIOT), dan perawatan gedung dan fasilitas. Bidang ini kami lihat yang akan sustain ke depan,” papar Purnomo.

Teknologi PLTS Semakin Maju dan Murah Menjadi Pendorong Pemanfaatan Energi Surya Indonesia

Jakarta, 20 April 2022 – Pemerintah Indonesia telah menetapkan proyek strategis nasional berupa pemasangan PLTS atap sebesar 3,6 GW pada tahun 2025 untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23%. Ketersediaan teknologi PLTS, mekanisme pembiayaan PLTS yang terjangkau dan pengembangan PLTS atap, PLTS terapung maupun PLTS berskala besar akan mendukung pencapaian target tersebut.

Harga jual rata-rata modul surya mengalami penurunan signifikan dari sekitar US$ 4,12/W pada tahun 2008 menjadi US$ 0,17/W pada tahun 2020. International Energy Agency melaporkan bahwa PLTS saat ini menjadi sumber listrik termurah di sebagian besar negara. Bahkan di Indonesia, hasil pelelangan PLTS di tahun Sebagai contoh di Indonesia, hasil lelang PLTS terakhir menghasilkan biaya listrik USD 0,04/kWh, lebih rendah dari rata-rata PLTU batubara yang menelan biaya USD 0,05-0,07/kWh.

IESR bekerjasama dengan CASE, GIZ, dan Kementerian PPN/Bappenas mengadakan workshop Solar Energy Technologies yang  dihadiri oleh beberapa pakar yaitu Professor Martin Green, Scientia Professor di University of New South Wales, Sydney, dan Director of the Australian Centre for Advanced Photovoltaics; Noor Titan Putri Hartono, Peneliti Pascadoktoral di Departemen Bahan Aktif dan Solar Perovskite Stabil Helmholtz-Zentrum Berlin; Beny Adi Purwanto Perwakilan dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia; dan Jen Tan, CEO Sembcorp Energy untuk Indonesia.

Percepatan aksi mitigasi krisis iklim sangat penting untuk pengembangan energi berkelanjutan. Prof. Martin-Green menjelaskan pilihan teknologi energi terbarukan, khususnya energi surya telah tersedia untuk dikembangkan untuk mencapai dekarbonisasi Indonesia.

“Teknologi sel surya berkembang sangat pesat. Jadi jika kita ingin memulai membangun pabrik komponen PLTS, tersedia rekomendasi teknologi sel surya sesuai  industri yang ada di Indonesia. Namun tantangan  utamanya adalah pemilihan lokasi tempat pemasangan PLTS yang membutuhkan radiasi tinggi yang akan diserap  oleh panel surya,” kata Martin.

Selain silikon sebagai salah satu bahan utama sel surya, Perovskite Solar Cells (PSC) menjadi pilihan yang menjanjikan bagi teknologi PLTS. Noor Titana mengungkapkan bahwa ebagai produsen timah terbesar kedua, Indonesia berpeluang mengembangkan Perovskite Solar Cells (PSC) . PSC  memiliki efisiensi penyerapan energi tinggi di atas 20%, contohnya yaitu Perovskite, CIGS, dan CdTe. Minat untuk menggunakan PSC terus tumbuh karena sifat dan biayanya yang lebih kompetitif. Analisis tekno ekonomi pada tahun 2017 menunjukkan bahwa PSC lebih murah, dengan asumsi tingkat degradasi sama dengan silikon kristal yang ketahanannya hingga 20-25 tahun.

Noor menuturkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam  pengembangan PSC.

“Beberapa tantangan untuk mewujudkan PSC yaitu perovskite tidak stabil dan memiliki umur yang pendek dibandingkan dengan silikon. Selain itu, PSC berkinerja tinggi mengandung limbah yang beracun dan larut dalam air. Namun sebagai produsen timah terbesar ke-2, Indonesia ternyata masih memiliki peluang untuk mengembangkan PSC di masa depan.” tambah Noor.

Selain teknologi, mekanisme pembiayaan PLTS yang terjangkau juga mulai berkembang. Pilihan pembiayaan yang terbatas seringkali menghambat minat masyarakat untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya atap. Berbagai pihak berupaya memberikan akses pendanaan PLTS komunal untuk mengatasi hal tersebut. 

“Tren penggunaan modul surya juga paling banyak digunakan dalam negeri dengan kapasitas di bawah 450 Wp. PLTS membutuhkan modul surya di atas 500 Wp dengan sel surya efisiensi lebih tinggi (sel surya tipe M6). Produksi modul surya dengan kapasitas di atas 500 Wp memerlukan peralatan yang termutakhir, maka diperlukan insentif dan jaminan pasar untuk investasi. Dalam jangka pendek, kapasitas modul surya di bawah 450 Wp akan dimaksimalkan untuk proyek PLTS skala kecil (de-dieselization) dan PLTS atap,” ujar Beny Adi Purwanto Perwakilan dari Kemenperin RI. 

Selain PLTS atap, Indonesia membutuhkan pengembangan PLTS skala besar atau PLTS terapung untuk mencapai target bauran energi terbarukan pada tahun 2025. Selanjutnya, peluang investasi energi surya di berbagai skala perlu mendorong PLTS yang lebih kompetitif juga perbaikan di kualitas pembiayaan. Inovasi teknologi juga terus memungkinkan PLTS menghasilkan efisiensi energi yang lebih tinggi. Hal tersebut diungkapkan oleh Jen Tan. 

“Untuk keberlanjutan masa depan, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan saat memasang PLTS skala besar. Salah satunya adalah, kita harus peduli terhadap lingkungan karena bisa saja PLTS ditempatkan di ladang tenaga surya atau di daerah tangkapan air setempat yang dipenuhi dengan flora dan fauna. Dalam mengelola PLTS skala besar juga diperlukan alat untuk proses pemantauan, salah satunya terkait akuisisi data. Diperlukan layanan metering incumbent melalui application programming interface (API) yang memuat navigasi peta, tampilan aset global, agregasi alarm, dan statistik keberlanjutan juga dibutuhkan,” kata Jen Tan.***

Indonesia Perlu Manfaatkan Kepemimpinan G20 untuk Kejar Pengembangan PLTS

Jakarta, 20 April 2022 – Mengusung transisi energi sebagai topik utama kepresidenan Indonesia di G20, Indonesia perlu menunjukkan kepemimpinannya dalam mengejar kapasitas energi terbarukan yang lebih masif, khususnya energi surya. Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman negara-negara G20 dalam mendorong pertumbuhan energi surya dan mempercepat penyebaran energi surya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Institute of Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan BloombergNEF dan International Solar Alliance ( ISA) mengadakan lokakarya untuk mengambil pelajaran dari negara-negara G20 dalam mendorong penerapan tenaga surya yang relevan dengan negara berkembang. Lokakarya ini juga tidak terbatas pada kerangka kebijakan, instrumen fiskal dan keuangan, kesiapan pasar, dan pengembangan sumber daya manusia.

 Ali Izadi – Najafabadi, Kepala Riset APAC, BloombergNEF menyatakan optimismenya bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mempercepat transisi energi.

“Beberapa analis mengatakan Indonesia tertinggal dari negara-negara G20 lainnya dalam energi terbarukan, terutama PLTS, tapi saya yakin Indonesia bisa mengejar. Ada banyak peluang bagi Indonesia untuk mereformasi kebijakan atau langkah-langkah regulasi khusus dengan fokus pada peningkatan ekonomi energi dan lingkungan,” kata Ali.

Senada dengan Ali, Rohit Garde, Senior Associate untuk Pembiayaan Energi Surya di BloombergNEF, mengatakan bahwa BloombergNEF mengukur kebijakan negara di sektor listrik dan kebijakan karbon. Jerman dan Inggris dengan skor masing-masing 84% dan 83% yang mengindikasikan bahwa kedua negara mempunyai kebijakan yang baik untuk PLTS. Sementara itu, Levelized Cost of Electricity (LCOE) PLTS di India, China, UEA, dan Chili adalah yang terendah karena tingkat radiasi surya yang tinggi dan pengembangan PLTS skala besar. Sedangkan LCOE PLTS di Indonesia termasuk yang tertinggi karena skalanya yang kecil dan biaya modal yang tinggi.

“Indonesia harus meningkatkan ambisinya dengan merevisi regulasi dan menghilangkan hambatan pembangunan,” tambah Rohit Garde.

Salah satu isu penting dalam kepemimpinan Indonesia di G20 adalah transisi energi.  Yudo Dwinanda Priadi, Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan rencana pembangunan pembangkit tersebut sudah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. RUPTL yang lebih hijau merupakan landasan untuk mencapai nol karbon pada tahun 2060.

“Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) memiliki optimasi terbesar di Indonesia, dan akan mencapai 4.680 MW pada tahun 2030. Energi surya memiliki potensi paling melimpah. Selain itu, biayanya terus menurun, dan perkembangan teknologi PLTS yang pesat menjadikan pembangkit listrik tenaga surya sebagai prioritas. Pengembangan PLTS atap juga mencakup implementasi dan insentif yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin memasang PLTS atap. Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No.26/2021, dan peta jalan PLTS atap sedang dalam proses sebagai Program Strategis Nasional (PSN),” kata Yudo .

Di sisi lain, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dan Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mengatakan perkembangan energi surya di Indonesia cukup lambat dengan beberapa kendala.

“Pada tahun 2021, potensi teknisnya hanya 0,001 persen yang terimplementasi. Namun, pembangkit listrik tenaga surya atap terus meningkat dalam tiga tahun terakhir dan itu karena adanya dukungan dari peraturan pemerintah. RUPTL 2021 merupakan sinyal untuk menambah lima kali lipat menjadi 4,7 MW, dan ada juga proyek lain seperti ekspor ke Singapura, Kepulauan Riau, dan Batam. Proyek ini memiliki potensi untuk pengembangan energi surya secara besar-besaran,” kata Fabby Tumiwa.

Fabby juga menambahkan beberapa alasan kendala transisi energi di Indonesia seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Permasalahan dalam pengembangan proyek seperti pertanahan dan peraturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); proyek-proyek yang ada membutuhkan perangkat modul surya dari 40% hingga 60%, dan ini belum dipenuhi oleh industri di Indonesia dan belum mendapat bantuan dana dari negara; negosiasinya cukup panjang sementara negara lain cenderung lebih cepat. Pemerintah Vietnam memiliki kemauan dan komitmen politik yang kuat, regulasi, implementasi, dan insentif untuk kebijakan tarif terkait net metering. Yang juga penting adalah kepastian kebijakan dan transmisi Perusahaan Listrik Negara (PLN),” ungkap Fabby.

Kanaka Arifcandang Winoto, Senior Business Developer dari Mainstream Renewable Power, memaparkan bagaimana Indonesia perlu berakselerasi untuk memenuhi target bauran energi terbarukan 2025 sebesar 23%.

“Indonesia adalah konsumen energi terbesar di ASEAN, terhitung hampir 40 persen dari total penggunaan energi ASEAN. Dengan potensi sumber daya surya, panas bumi, angin, dan tenaga air yang signifikan, Indonesia berada di posisi yang tepat untuk berkembang dalam sistem energi rendah karbon,” tandasnya.

Menurut Kanaka, Indonesia adalah pemain kunci dalam mencapai 1.50C sehingga diperlukan  kerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peta jalan nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan keamanan iklim.

Dyah Roro Esti, Anggota DPR, Komisi VII menjelaskan pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat terutama pada kebijakan energi terbarukan yang tengah dibahas di DPR RI.

 “Data dari DEN, Indonesia harus mengoptimalkan 2,5 GW, dan setiap daerah memiliki potensi, baik matahari maupun angin. Oleh karena itu, perlu adanya motivasi dan kemauan politik untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan merealisasikan potensi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang mengerjakan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) dan akan terbuka untuk saran. Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT masih dalam pembahasan,” urai Dyah Roro. .

Di sisi lain, menyangkut kebijakan di tingkat daerah, Ngurah Pasek, Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Daerah, Bappedalitbang Provinsi Bali, menambahkan bahwa Bali telah  menerapkan Perda 29 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang turunannya adalah Pergub 45 Tahun 2019 tentang Bali Clean Energy.

“Instalasi hingga kabupaten dan kota di Provinsi Bali yang saat ini sudah mencapai 8,5 MW. Target Pemprov Bali mengenai refocusing anggaran adalah bagaimana pemasangan PLTS atap (solar rooftop) di perkantoran atau perusahaan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

Pengembangan PLTS atap juga terjadi di Jawa Tengah.  Nathan Setyawan, Sub-Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjelaskan beberapa kemajuan dalam dukungan energi terbarukan di daerahnya.

“Jawa Tengah adalah satu-satunya provinsi yang telah mengembangkan dan mengintegrasikan pemulihan ekonomi dan penggunaan energi terbarukan. Pada 2021, kami akan mendorong tidak hanya pemerintah provinsi tetapi juga bupati dan walikota dan sektor swasta untuk penerapan PLTS atap.”

Ia menegaskan peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan Kementerian ESDM akan mendorong pemanfaatan PLTS komunal di daerah terpencil. Selain itu Nathan berharap ketersediaan teknologi pendukung energi bersih yang terjangkau akan membantu pembangunan industri energi terbarukan lokal.

“Harapannya akan ada lembah silikon mini untuk mengembangkan industri berorientasi energi baru terbarukan,” imbuhnya.***

Mencari Skema Pendanaan dan Kesiapan Pengembangan Proyek PLTS

Workshop Financing Solar Energy - Indonesia Solar Summit

Jakarta, 20 April 2022– Isu pembiayaan masih menjadi salah satu kendala besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti PLTS atap di Indonesia. Terdapat jarak (gap) yang cukup besar antara agenda pemerintah untuk mempercepat penetrasi surya dengan akses pada pendanaan baik untuk proyek developer maupun skala rumah tangga. Sulitnya akses pendanaan juga dapat menjadi tantangan pengembangan energi surya di Indonesia.

Antusiasme untuk mengembangkan energi surya berkembang pesat di Indonesia. Dalam Indonesia Solar Summit 2022 setidaknya 31 pihak berkomitmen untuk memasang PLTS dengan kapasitas mencapai 2.300 MW. Ketersediaan mekanisme pembiayaan yang murah dapat mendukung tercapainya komitmen tersebut. 

Elvi Nasution, Direktur Solutions Initiatives, menjelaskan bahwa terdapat satu skema pembiayaan yang belum banyak tersedia yaitu project financing. Project financing adalah pembiayaan terbatas dari proyek baru yang akan dijalankan melalui pendirian perusahaan baru (terpisah dari perusahaan existing). Lembaga pemberi project finance dapat berupa bank atau lembaga keuangan khusus (special mission vehicle).  

“Dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Filipina project financing di Indonesia tergolong mahal. Faktor penyebabnya antara lain jaminan pemerintah, jumlah hutang, dan struktur bisnis kelistrikan yang saat ini dimonopoli oleh PLN, sehingga pengembang kerap menemui kesulitan sebab hanya ada satu offtaker di Indonesia,” jelas Elvi.

Jagjeet Shareen, Asisten Director General International Solar Alliance, dalam forum yang sama melihat pentingnya peran institusi keuangan seperti bank untuk ikut serta dalam percepatan penetrasi surya. 

“Memberikan training pada pegawai bank penting untuk membuat mereka mengenal karakter dan menghitung risiko pembiayaan untuk PLTS. Biaya pemasangan PLTS mungkin masih relatif mahal, namun sebenarnya tidak terlalu mahal karena biaya PLTS terus mengalami penurunan,” katanya.

Jagjeet membagikan pengalaman India dalam untuk memberikan training masif pada pegawai bank yang berdampak signifikan sebab pihak bank kemudian menjadi lebih familiar dengan proyek-proyek PLTS, risiko serta kesempatan pengembangannya.

Baik Elvi dan Jagjeet sepakat bahwa untuk mempercepat penetrasi PLTS, diperlukan sinergi berbagai pihak seperti lembaga keuangan yang perlu mempelajari struktur pembiayaan berdasarkan kondisi dan potensi di tiap-tiap lokasi.

PLN sebagai single offtaker di Indonesia juga perlu mentransformasi model bisnisnya supaya relevan dengan situasi saat ini dan ke depan di mana energi terbarukan akan semakin besar porsinya. Khusus untuk pengembangan surya, PLN perlu membuat perencanaan lelang teratur dan mematangkan rencana pengembangan (pipeline). Perencanaan proyek yang baik dan jelas akan meningkatkan keyakinan investor dan lembaga keuangan untuk mendanai suatu proyek PLTS.

Calon pengguna PLTS atap sudah sedikit banyak mengetahui situasi pengembangan energi surya di Indonesia yang masih perlu banyak perbaikan. Erwin Kasim, salah satu peserta workshop Financing Solar Energy Indonesia Solar Summit 2022, menanyakan tentang minimnya subsidi biaya pemasangan awal bagi rumah tangga yang ingin memasang PLTS atap dan kira-kira skema apa yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan calon konsumen PLTS atap.

Pihak bank, sebagai pihak yang diharapkan menyediakan solusi bagi permasalahan biaya awal ini menekankan peran pemerintah dalam membuat kebijakan yang ramah bagi semua pihak dalam pengembangan PLTS atap ini.

“Penggunaan surya perlu ada campur tangan pemerintah untuk membuat skema, melindungi bank dari gagal repayment, dan insentif,” tutur perwakilan Bank Rakyat Indonesia yang hadir dalam forum yang sama. 

Peran Pemerintah untuk menerbitkan kebijakan pembiayaan PLTS atap yang ramah pelanggan memang sangat dinanti. Sebab saat ini, pembiayaan melalui pihak bank terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak pengembang dengan bank tanpa ada kebijakan khusus dari pemerintah yang mengatur tentang pembiayaan PLTS atap oleh bank.

Konflik Rusia – Ukraina dan Dampaknya untuk Sektor Energi Indonesia

Jakarta, 14 April 2022 – Konflik militer yang melibatkan Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga saat ini. Sejumlah dampak langsung maupun tidak langsung mulai dirasakan sejumlah negara, terutama negara-negara Eropa sebab Rusia merupakan salah satu pemasok utama gas dan minyak untuk sejumlah negara Eropa. 

Sikap politik Rusia yang terus melancarkan aksi militer membuat negara ‘pembeli’ minyak dan gas Rusia berada dalam dilema. Jika mereka tetap membeli minyak dan gas dari Rusia secara tidak langsung mereka ikut mendanai perang. Jika mereka tidak membeli minyak dan gas tersebut, ketahanan energinya terancam. Gas dan minyak yang tersedia saat ini pun harganya sudah melonjak yang berarti biaya yang harus dikeluarkan lebih tinggi. 

Apakah situasi perang Rusia – Ukraina ini akan berdampak pada Indonesia? Proyek Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia (CASE), menggelar diskusi publik bertajuk “The Geopolitics of Energy Transition” untuk melihat dampak perang Rusia- Ukraina pada sistem energi global dan pembelajaran bagi transisi energi Indonesia. 

Fabian Hein, analis skenario dan statistik energi, Agora Energiewende menjelaskan bahwa saat ini negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, sedang berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil terutama gas.

“Terdapat dua pendekatan untuk mengatasi krisis ini. Pertama pendekatan jangka pendek dengan mengganti gas dengan batubara dan minyak. Kedua rencana strategis jangka panjang dengan memperbesar kapasitas energi terbarukan dalam sistem energi,” Fabian menjelaskan.

Ketergantungan pada energi fosil bukan hanya terjadi pada Jerman, atau negara-negara Uni Eropa. Indonesia pun memiliki ketergantungan besar pada energi fosil baik untuk pembangkitan energi listrik maupun bahan bakar minyak untuk sektor transportasi.

Widhyawan Prawiraatmadja, dosen SBM ITB, memperingatkan Indonesia untuk cermat dalam melihat dan menyikapi isu geopolitik ini.

“Persoalan krisis energi saat ini bukan hanya ketidakseimbangan antara supply-demand, namun ada faktor lain yaitu perang sehingga harga komoditas energi menjadi fluktuatif dan dalam konteks Indonesia pemerintah ada dalam pilihan sulit antara memberi subsidi lebih banyak atau menaikkan harga energi seperti BBM,” Widhyawan menjelaskan.

Pilihan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan porsi energi fosil bahkan memberi subsidi melalui berbagai kebijakan semakin tidak relevan di waktu-waktu ini. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa pelajaran yang dapat diambil dari dampak konflik Rusia-Ukraina utamanya pada negara Eropa adalah ketergantungan pada satu komoditas adalah suatu ancaman bagi ketahanan energi suatu wilayah.

“IEA juga mengkritik bahwa negara-negara Eropa gagal mengimplementasikan prinsip pertama dari ketahanan energi yaitu variasi suplai. Selain bergantung pada satu jenis komoditas, Eropa juga sangat bergantung pada satu negara sebagai pemasok, hal ini rentan untuk keamanan pasokan energi disana,” katanya.

Fabby melanjutkan, bahwa konflik Rusia-Ukraina memiliki dampak global yang signifikan pada pengembangan energi. Energi terbarukan lebih bersifat resilien dalam hal harga dan pasokan karena sifatnya yang lokal. Maka mengembangkan energi terbarukan di Indonesia semakin menjadi kebutuhan di masa depan untuk menjamin ketahanan energi.

Pemprov Jateng Genjot Pemanfaatan PLTS Atap di Lingkungan Pemda

JAKARTA – Terletak di kawasan Khatulistiwa dengan matahari yang bersinar hampir sepanjang tahun, pemanfaatan energi surya di Indonesia tidak terlalu menggembirakan. Memiliki potensi energi surya hingga 3 – 20 GW, berdasarkan kesesuaian lahan, Indonesia baru memanfaatkan energi surya sekitar 400 MW saja. Di waktu yang sama, Pemerintah Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk meningkatkan bauran energi terbarukannya untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada bauran energi nasional di tahun 2025.

Sejumlah langkah untuk pemenuhan target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 telah dilakukan, seperti Peraturan No.26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap yang telah diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Peraturan ini menekankan bahwa PLTS atap bisa menjadi strategi dalam meningkatkan bauran energi secara nasional. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis untuk percepatan energi terbarukan dengan membuat kebijakan strategis untuk pengembangan energi terbarukan di wilayahnya. Jawa Tengah, sebagai provinsi surya pertama di Indonesia mencatatkan bauran energi terbarukan sebesar 13.38% pada tahun 2021. Pemerintah provinsi Jawa Tengah juga terus mendorong perluasan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di lingkungan pemerintah daerah sebagai komitmen dari inisiatif Central Java Solar Province, kerjasama Dinas ESDM Jawa Tengah dan IESR.

Dalam sambutan Dirjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, yang disampaikan oleh Direktur SUPD I, Kemendagri, Edison Siagian, menyampaikan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional dan secara khusus kebijakan transisi energi daerah juga kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan standar dan capaian target. Namun hingga saat ini, wewenang pemda masih sangat terbatas dan menjadikan gerak langkah dalam pengembangan energi terbarukan juga terbatas.

“Langkah Pemprov Jawa Tengah yang terus mengupayakan pengembangan program dan kegiatan patut di apresiasi. Khususnya dalam keterbatasan kewenangan yang dipunyai oleh Pemprov, Jawa Tengah telah melibatkan unsur sekda yang mempunyai fungsi koordinasi, mengawal penerapan, dan menurunkan peranan konservasi energi pada berbagai lintas OPD untuk terus berinovasi,” ungkapnya dalam kegiatan ‘Implementasi PLTS Atap di Lingkungan Pemerintah Daerah’ pada 13 April 2022 lalu yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkolaborasi dengan Institute for Essential Services Reform (IESR).

Berbagai narasumber juga turut dihadirkan untuk melihat bagaimana pembelajaran pemerintah daerah dapat berperan serta dalam implementasi energi terbarukan. Ir. Tedjo Prabowo perwakilan Bappeda Pemprov Jateng mengungkapkan bahwa komitmen Pemprov telah tertuang pada Perda RUED 2018 hingga 2050 dengan target bauran energi baru terbarukan 2025 diharapkan mencapai 21,32%. “Tantangan dalam mencapai target EBT masih sama yaitu akses kepada energi fosil lebih mudah. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Kemendagri, kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral masih terbatas. Namun, komitmen untuk mewujudkan kedaulatan energi akan terus didukung semua sektor baik dari Dinas Lingkungan Hidup, Swasta, dan Masyarakat,” ujarnya.

Marlistya Citraningrum, Manager Akses Energi Berkelanjutan IESR juga menyampaikan bahwa melalui RUED telah diterbitkan surat edaran gubernur Jawa Tengah dan surat edaran sekretaris daerah untuk mengimplementasikan secara mandiri di kantor Bupati atau DPRD untuk pembangunan PLTS di sektor sosial dan produktif untuk pemulihan ekonomi hijau. “Walau pasti ada tantangan pada anggaran pemerintah yang terbatas, maka diperlukan inovasi menggunakan berbagai skema pembiayaan seperti leasing, ESCO, dan third party financing (skema cicilan). Sejalan dengan hal tersebut, tentu prioritas pembangunan di wilayah masing-masing dan pemahaman pemangku kebijakan di lingkup pemda terkait PLTS atap harus ditingkatkan,” tutur Citra.

Pemanfaatan energi surya seperti yang disebutkan oleh Citra tentang penerapannya pada PLTS atap juga disebut oleh Hevearita Rahayu, Wakil Walikota Semarang yang juga sudah memulai langkah awal sebagai komitmen kepada energi baru terbarukan di Kota Semarang. “Pada tahun 2019 melalui Bappeda, Pemkot Semarang telah melakukan kajian potensi pengembangan ET dan menjadi Perda No. 6 Tahun 2022 yang kemudian menjadi visi RPJMD tahun 2021-2026. Pada tahun 2020 juga ada proses hibah dari KESDM yang saat itu juga kami adakan pembangunan gedung parkir baru untuk menempatkan Solar PV 75kWp. Hasilnya penghematan tagihan listrik hingga hampir 60 persen. Penyerahan hibah oleh KESDM juga berlanjut di tahun 2021 untuk menerapkan instruksi program prioritas RPJMN 2021-2026. Saat ini dalam RPJMD 2022, Semarang menyusun Studi Kelayakan (feasibility Study) solar panel yang akan dibangun di balaikota, dinas-dinas, maupun sekolah. Targetnya 2023-2026 akan melakukan pembangunan fisik secara bertahap di seluruh kantor pemerintahan Semarang,” ujarnya.

Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Sujarwanto juga memberikan pendapatnya terkait dengan kebijakan energi yang menjadi komitmen bersama. “Perlu ada semangat untuk menekan laju emisi CO2 atau membangun tanpa emisi karbon berlebih. Jawa Tengah sudah punya komitmen Rencana Aksi Daerah Pengendalian Gas Rumah Kaca sejak 5 tahun silam oleh karena itu Institusi pemerintah harus menjadi contoh pembangunan rendah karbon. Bersama komitmen yang makin kuat dengan global, Indonesia berkomitmen dalam sektor energi. Sudah banyak kabupaten/kota yang menganggarkan untuk program ini. Tahun ini akan ada refocusing anggaran. Harapannya anggaran daerah akan diprioritaskan ke energi surya di tahun ini karena pengendalian Covid-19 sudah membaik. Dinas ESDM siap memberikan asistensi mulai dari pilihan teknologinya, bagaimana mengatur energi di kantor, dan ruang konsultasi bersama IESR,” tegasnya.

Dukungan dalam penerapan PLTS atap harus terus berjalan juga informasi kebijakan dan pelaksanaan di Provinsi Jateng akan selalu digaungkan. Sehingga jika semua pihak dapat berkolaborasi dengan baik, maka pelaksanaan transisi energi yang menjadi mandat pembangunan nasional akan dapat terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat Jateng. Lebih jauh lagi Jawa Tengah turut berkontribusi nyata pada pencapaian target energi terbarukan nasional.

Percepat Dekarbonisasi untuk Masa Depan Berkelanjutan

Makassar, 22 Maret 2022 – Akselerasi penggunaan energi bersih menjadi poin fundamental dalam memastikan masa depan perekonomian serta sektor lainnya tetap terjaga dalam konteks keberlanjutan. Hal tersebut mengemuka dalam Sustainability Forum atau Forum Keberlanjutan yang diselenggarakan PT Vale Indonesia Tbk pada Selasa kemarin (22/03). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Dekarbonisasi untuk Masa Depan Berkelanjutan”.

Pada kegiatan tersebut,Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengungkapkan transisi energi berbasis fosil menjadi mutlak dilakukan agar ambisi nol emisi karbon (net zero emission atau NZE) mampu menjadi keniscayaan dengan estimasi terwujud pada 2050 mendatang. Ia menegaskan bahwa langkah yang kerap disebut dekarbonisasi itu, mesti selaras dengan target Persetujuan Paris yaitu membatasi kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius. Jika tidak ada upaya dekarbonisasi yang terencana maka diproyeksikan sektor energi akan menjadi penghasil emisi terbesar di Indonesia pada tahun 2030 dan mempersulit pencapaian target Persetujuan Paris.

“Pada tahun 2022 ini pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus berusaha keras meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan mendorong efisiensi energi di bangunan dan industri. Pada 2025, pemerintah harus mencapai target 23% bauran energi terbarukan dan setelah itu harus mengejar emisi sektor energi mencapai puncaknya sebelum 2030. Sehingga memang, harus ada upaya akseleratif transisi ke energi bersih, dengan dekarbonisasi. Untuk jangka panjang, ini memberikan efek berganda terhadap daya saing perekonomian kita jadi lebih optimal,” tegasnya.

Fabby memandang Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah di Tanah Air yang sudah berada pada tatanan transisi energi dengan bauran energi terbarukan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan pembangkit-pembangkit berbasis energi terbarukan seperti tenaga bayu (angin), air hingga surya, di mana bauran energi bersih sudah berada pada level sekitar 30% dari daya terpasang di Sulsel. Pencapaian ini dinilai tidak lepas dari kolaborasi seluruh elemen, yang mulai relatif agresif menerapkan langkah dekarbonisasi pada proses produksi, diantaranya adalah PT Vale Indonesia Tbk.

“Ini saya rasa sudah sangat bagus, PT Vale sendiri sudah memiliki peta jalan dekarbonisasi 33% untuk 2030 dan menargetkan sudah net zero di 2050. Tetapi untuk tahapan ke 2050, tentu masih perlu ada assesment lebih lanjut,” papar Fabby.

Pada kesempatan sama, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengemukakan pemerintah telah menyusun peta jalan transisi energi menuju karbon netral yang diproyeksikan mencapai titik optimal pada 2060.

“Kita memang targetkan dekarbonisasi energi menuju Net Zero Emission 2060 atau bahkan lebih cepat tercapai. Bauran energi baru terbarukan (EBT) sudah secara penuh pada saat itu tercapai dengan penurunan emisi 1.562 juta ton CO2,” tegasnya.

Demi mencapai target bauran  EBT,  Dadan memaparkan, ada sejumlah upaya percepatan yang dilakukan pemerintah mulai dari penyelesaian Rancangan Perpres Harga EBT, penerapan Permen ESDM PLTS Atap No. 26 tahun 2021, lalu mandatori bahan bakar nabati hingga, pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk EBT. 

“Kemudian tentu saja kemudahan perizinan berusaha segmen EBT hingga mendorong demand ke energi listrik pada sejumlah aktivitas primer bahkan pada skala personal di masyarakat,”ungkap Dadan.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Febriany Eddy menjelaskan, perseroan yang bergerak pada sektor pertambangan ini juga telah membangun peta jalan guna menurunkan emisi karbon untuk scope 1 dan 2 sampai sepertiga di tahun 2030 dan net zero tahun 2050.

“Untuk rencana smelter baru di Sulawesi Tengah, kami bersama dengan partner dari Tiongkok telah berkomitmen menggunakan LNG bukan batubara untuk pembangkit listrik disana,” ujarnya. 

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Andi Mappatoba menyampaikan keberadaan PT Vale yang secara konsisten praktik keberlanjutan, serta upaya pengurangan efek rumah kaca melalui langkah dekarbonisasi membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang rendah karbon.

“PT Vale sudah berupaya memberikan kontribusinya terhadap keberlangsungan/keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi Sulsel dengan semua langkah sustainability-nya. Kedepan, semoga akan selalu menjadi mitra pemerintah provinsi dalam membangun ekonomi dan sasaran netral karbon seperti yang dicanangkan pemerintah.”