Para pemangku kepentingan di Indonesia sudah menyadari bahwa perubahan iklim menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor kunci sesuai kaidah pembangunan berkelanjutan, aspek penurunan emisi juga memerlukan perhatian khusus agar cepat mencapai emisi nol bersih. Atas dasar tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerjasama dengan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) mengadakan sebuah paparan dan diskusi terkait peta jalan menuju emisi nol bersih Indonesia pada 2050.

Pada kesempatan ini Koordinator Riset IESR, Pamela Simamora, menyatakan bahwa dalam membentuk strategi untuk mencapai penurunan emisi adalah dengan mengingat kembali Perjanjian Paris tahun 2015 tentang perubahan iklim. Terkait pada perjanjian dan target global tersebut, Pamela mengatakan bahwa pemerintah perlu mengacu kembali kepada komitmen Indonesia (melalui UU No.16 Tahun 2016, tentang Pengesahan Persetujuan Paris) untuk menurunkan emisi sebanyak 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. 

Namun pada perjalanannya, sesuai laporan yang dikeluarkan oleh Climate Action Tracker pada tahun 2020, dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia pada tahun tersebut tidak sejalan dengan target yang disetujui pada Persetujuan Paris. Selain itu, dokumen Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) Indonesia juga tidak menunjukan nir emisi sebagai target yang harus dicapai pada tahun 2050. Pamela mengatakan, perencanaan yang dilakukan pemerintah melalui dokumen-dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon tadi tidak sejalan dengan tren penurunan harga listrik dengan sumber energi terbarukan (yang diharapkan dapat berkontribusi banyak terhadap penurunan emisi).

Studi IESR yang berjudul Deep Decarbonization on Indonesia’s Energy System: A Pathway to Zero Emission by 2050 menunjukkan bahwa sektor energi (pembangkit listrik, transportasi dan industri) dapat mencapai nol emisi pada tahun 2050 karena sudah mencapai kelayakan teknis dan ekonomis. Peta jalan tersebut memiliki 4 pilar utama, yaitu energi terbarukan, elektrifikasi, pengurangan bahan bakar fosil, dan bahan bakar bersih. Studi tersebut menyatakan bahwa peningkatan drastis penggunaan energi terbarukan, kendaraan listrik, dan pemanas listrik perlu terjadi dalam dekade ini.

Kajian ini juga menyatakan perlunya penerapan moratorium batubara untuk mencapai puncak karbon dari batubara pada tahun 2025. Studi ini juga memproyeksikan bahwa sektor ketenagalistrikan akan menjadi sektor pertama yang bebas emisi karbon pada tahun 2045 dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan teknologi baterai. Atas dasar inilah, Pamela mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia bisa lebih meningkatkan target penurunan emisi. 

Menanggapi paparan tersebut, Satya Widya Yudha dari Dewan Energi Nasional mengatakan bahwa sejalan dengan Persetujuan Paris, Indonesia juga memiliki target dan visi Indonesia Emas pada tahun 2045 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6%. Atas target tersebut Indonesia memiliki strategi untuk mengembangkan dan menumbuhkan industri manufaktur dan jasa, yang tentunya akan mengikuti kaidah pertumbuhan hijau. Berdasarkan hal ini Satya mengatakan bahwa konsumsi energi akan meningkat juga, sehingga puncak emisi nasional dirasa masih sulit dicapai bahkan pada tahun 2040-2050.

Selain aspek pertumbuhan industri, Satya juga menanggapi masukan IESR terkait moratorium batubara yang perlu diberhentikan penggunaannya secepat mungkin. Satya menjelaskan bahwa ada resiko hukum dan dampak finansial yang merugikan Indonesia jika penggunaan batubara secepatnya dihentikan, hal ini dikhawatirkan menjadi kebijakan yang prematur dan dirasa masih perlu banyak dipelajari lagi strategi implementasinya. 

Hal serupa disampaikan juga oleh Chrisnawan Anditya, Direktur dari Direktorat Aneka Energi Terbarukan, Ditjen. EBTKE, Kementerian ESDM. Chrisnawan menyatakan bahwa adanya kebutuhan studi terkait penghitungan puncak emisi Indonesia yang meliputi seluruh Industri yang terkait. Hal ini dirasa menjadi hal yang sangat penting sebagai basis perencanaan pembangunan net zero emission di Indonesia. Chrisnawan menyampaikan pula, bahwasanya penggunaan teknologi baru seperti baterai dan pumped storage perlu ditargetkan oleh Kementerian ESDM untuk diaplikasikan pada 2030.

Disamping itu, aspek penting akibat pandemi COVID-19 juga sempat dibahas pada acara ini. Rachmat Mardiana, Direktur dari Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Komunikasi Bappenas, menyatakan bahwa diproyeksikan sampai dengan tahun 2022, perubahan dinamika geopolitik global dan pemulihan ekonomi global yang belum merata sedikit banyak akan menjadi tantangan sendiri untuk Indonesia, khususnya dalam hal transisi energi. Untuk mengimbangi hal ini, Rachmat mengatakan Indonesia perlu dengan cepat merubah struktur ekonomi, menjadi ekonomi yang lebih hijau. Beliau juga menyampaikan bahwa sub-sektor energi memiliki struktur yang sangat kompleks sehingga mempengaruhi struktur sektor lain seperti ekonomi dan populasi, hal ini menyimpulkan bahwa perencanaan energi perlu dilakukan melalui kajian yang teliti. 

Noor Syaifudin, Analis Kebijakan Ahli Madya PKPPIM BKF, Kemenkeu menyampaikan bahwa menuju target penurunan emisi 41%, Indonesia memerlukan bantuan global, yang sejauh ini didapati hanya berbentuk pinjaman yang memiliki konsekuensi pengembalian dana publik. Selain hal ini, Noor juga mengatakan perlunya mempersiapkan strategi pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya alam yang ada, juga strategi transisi energi yang terjangkau untuk Indonesia. Menutup sesi panel, Noor menyampaikan pemerintah daerah juga memiliki andil penting dalam mencapai target emisi nol bersih. 

Sebagai penutup acara, panelis dan pembicara bersepakat bahwa keterlibatan anak muda dan mahasiswa dalam proses transisi energi dan mensukseskan target emisi nol bersih sangatlah penting. Sebagai contoh, mahasiswa bisa melakukan riset-riset yang berkaitan dengan efisiensi teknologi sehingga biaya energi baru terbarukan diharapkan akan menjadi semakin murah. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pembuatan kebijakan pendukung, yang selama ini masih dipengaruhi anggapan bahwa energi terbarukan merupakan teknologi yang mahal.

Paparan Pamela Simamora, Peta Jalan Menuju sektor energi nol emisi di 2050

Shareable_Net Zero Indonesia by 2050_ Roadmap for Clean, Affordable, and Secure Energy

Unduh

 

 

Evidence-based Communications to Propel the Energy Transition

Komunikasi menjadi salah satu instrumen kuat yang bisa digunakan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap transisi energi dan energi terbarukan. Adapun cara menggunakan alat ini dalam menjangkau berbagai golongan masyarakat, tidak hanya orang yang kesehariannya bergelut di dunia energi, menjadi topik perbincangan yang menarik dalam Side Event Asia Clean Energy Forum 2021 berjudul Evidence-based Communications to Propel the Energy Transition yang diselenggarakan oleh Anggota konsorsium Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia” (CASE) bekerja sama Asian Development Bank.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) menjelaskan bahwa komunikasi memainkan andil yang penting dalam mencapai tujuan CASE. Adapun tujuan CASE diantaranya membangun dialog yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan yang berasal dari sektor non energy  dan menciptakan lebih banyak diskusi publik yang mendukung percepatan transisi energi.

Christiane Rossbach, Business Director, Multilateral, Sustainability, Agri Food and Health di Edelman dan Co – lead for CASE Communication Team, dalam presentasinya menekankan bahwa hal yang paling penting dalam mengomunikasikan transisi energi adalah dengan mendefinisikannya, sebagai misi krusial yang patut diketahui oleh masyarakat yang dituju.

“Apa peran komunikasi untuk mendorong transisi energi ke depan dengan membuat pemangku kepentingan menyadari transisi energi memberikan manfaat bagi mereka. Mereka ini adalah para pengambil keputusan, pemangku kepentingan non-energi, keuangan, entitas bisnis, para konsumen yang mampu memberikan pengaruh dengan banyak terlibat dalam pertemuan publik atau senang menyatakan pendapatnya, meskipun mereka bukan pengambil keputusan tapi mereka nyatanya lebih berpengaruh dalam menentukan arah bisnis, ”ujar Christiane.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, selama pandemi, konsumsi konten daring berlipat ganda, oleh karena itu, perlu lebih teliti memilih bukti atau argumen mana yang paling cocok untuk audiens tertentu. Pendekatan yang ia sarankan dalam menyampaikan pesan pentingnya transisi energi agar terjadi peningkatan kesadaran, mendorong keterlibatan, dan menciptakan diskusi adalah dengan cerita bertutur.

“Di luar fakta dan angka, cerita bertutur merupakan cara yang kuat dalam menyampaikan suatu pesan. Otak manusia terprogram untuk memproses dan menyimpan informasi dalam bentuk cerita. Cerita akan merangsang indera kita secara emosional dan intelektual; bahkan dapat memberikan ‘wajah’ pada suatu isu sehingga dapat membantu pendengarnya terhubung secara empati, ”tambahnya.

Menyoal tentang narasi transisi energi, Renato Redentor Constantino Executive Director of Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC) dari Filipina berbagi pandangannya. Menurutnya narasi yang perlu disampaikan baik oleh organisasi non pemerintah maupun pemerintah adalah bahwa transisi energi sedang berlangsung.

“Tujuan pendaratan kita yaitu energi bersih yang akan dominan. Pertanyaannya sekarang, seberapa cepat kita sampai di sana? Bisakah kita tiba lebih cepat sehingga dapat memberikan manfaat energi modern dan bersih, terjangkau, dan handal ke meja ke ruang rumah suatu keluarga. Organisasi non pemerintah tidak perlu merasa sebagai satu-satunya pihak yang memiliki niat baik dalam menyuarakan energi bersih, sehingga seakan memonopoli narasi ini. Kita perlu menyadari bahwa pemerintah juga mempunyai mimpi tentang energi aman yang bersih, terjangkau, dan andal sebagai tujuan utama mereka, ”imbuh Constantino.

Berbeda dengan Filipina yang mengalami kemajuan dalam mengomunikasikan narasi, Gandabhaskara Saputra, Outreach and Engagement Adviser CASE Indonesia, mengungkapkan bahwa sebagian besar ranah pemberitaan di Indonesia masih didominasi oleh batubara.

“Merupakan hal yang menantang untuk membawa percakapan transisi energi melalui berbagai diskusi partisipatif dan advokasi publik selama 5-10 tahun terakhir. Menjadi hal yang sulit diterima oleh masyarakat karena transisi energi tidak mereka alami secara langsung dalam kehidupan sehari-hari serta selama mereka masih memiliki akses ke energi, ” urainya.

Di sisi lain, Markus Steigenberger, Deputy Executive Director of Agora Energiewende memandang perlu pula merancang penelitian yang sejalan dengan agenda politik.

“Masalah yang sering kita hadapi adalah, setelah penelitian selesai akan tetapi agenda politik sudah bergerak maju. Tentu saja sudah terlambat. Maka apapun yang Anda katakan menarik bagi pembuat kebijakan ini tetap tidak relevan bagi mereka,”jelasnya.

Menurutnya ada 2 hal yang perlu dilakukan yakni antisipasi strategis dengan memprediksi situasi politik dua atau beberapa tahun mendatang dan mengaitkan pada penelitian atau bukti yang relevan.

“Kami sudah harus mulai memikirkan tentang komunikasinya, sebelum kami benar-benar memulai penelitian yang sesungguhnya,”

Selanjutnya, menentukan metodologi yang terintegrasi dan inklusif dengan melibatkan stakeholder sedini mungkin dalam riset.

“Kami melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk duduk bersama. Kami berbagi dan membuat transparansi data dan asumsi. Kami mengundang mereka untuk berbagi pandangan dan pendapat mereka. Hal ini sangat membantu dalam menciptakan rasa memiliki,” jelasnya.

Menurutnya, melalui cara ini, tanpa peluncuran kajian secara formal pun telah membantu mengkomunikasikan hasil riset kepada kalangan stakeholder yang terlibat dan relevan tersebut.

Rana Adib, Executive Secretary of REN21, menuturkan bahwa untuk menggerakkan suatu narasi perlu pula untuk melihat dari dua sisi, yakni dari energi terbarukan dan juga dari energi fosilnya. Mengutip laporan terbaru yang REN 21 rilis, selama satu dekade terakhir terjadi peningkatan konsumsi energi final di energi terbarukan yang semula hanya 9 persen menjadi 11 persen. Ironisnya, konsumsi final energi fosil justru tidak mencatat perubahan yang signifikan, hanya bergerak dari semula 80.3 persen menjadi 80.2 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa perlu ada dorongan yang kuat kepada pemerintah dan pelaku bisnis untuk menargetkan pemanfaatan energi terbarukan di segala sektor dengan segera.

“Kita masih sangat jauh dari jalur. Energi terbarukan telah menunjukkan terutama di sektor listrik sebagai energi yang dapat diandalkan, mempunyai teknologi yang matang, dan biaya terendah. Namun, saat ini belum cukup hanya dengan mengatakan dukungan terhadap energi terbarukan, juga perlu memberikan pesan yang jelas tentang pelarangan bahan bakar fosil,”tegasnya pula.

Senada, Renato memandang, mengkomunikasikan narasi yang didukung dengan bukti konkret perlu bagi pengembangan energi terbarukan dan  penghentian penggunaan energi fosil.

“Kenyataan yang perlu kita komunikasikan dengan lebih baik adalah bahwa batubara sebenarnya bersifat intermiten, umumnya tidak dapat diandalkan, mahal dan tidak aman,” tutupnya.