Direktur Eksekutif IESR Berbicara dalam Sumba Investment Forum

Oleh : Hening Marlistya Citraningrum

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa tampil sebagai salah satu pembicara dalam Sumba Investment Forum 2017 yang digelar di Soehanna Hall, Enery Building oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Hivos Southeast Asia, Senin (20/2).

Sumba Investment Forum 2017 merupakan ajang pertemuan bisnis antara pemerintah, baik nasional maupun daerah, dan para investor untuk mendukung tercapainya target pemenuhan energi di Sumba dengan 100% energi terbarukan di tahun 2025.

Sumba Iconic Island (SII) telah menjadi program prioritas nasional dalam pemenuhan kebutuhan energi melalui pengembangan potensi energi baru dan terbarukan (EBT). Program yang dikembangkan di Sumba, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur ini dikelola bersama oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hivos Southeast Asia, PT PLN dan Pemerintah Daerah serta kelompok masyarakat.

Berbicara di hadapan ratusan undangan, Fabby berbicara tentang pengembangan energi terbarukan on-grid dan kesiapan PLN dalam mendukung peta jalan target Sumba Iconic Island (SII) di tahun 2020.

Dia menjelaskan bahwa saat ini kondisi kelistrikan di pulau Sumba baru mencapai 30% dan 15 % diantaranya berasal dari energi terbarukan.

“Target dari program ini adalah tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 95% dengan keseluruhan sumber energi berasal dari energi terbarukan’ ujar Fabby.

Untuk mewujudkan target ini dibutuhkan sebuah Rancangan Umum Penyediaan Energi Sumba (RUPES). Rancangan ini berisi tentang analisa menyeluruh pentingnya target ini dan telaah mengenai pilihan jaringan off-grid dan on grid, rencana ekspansi jaringan yang telah ada ataupun pembangunan jaringan baru.

“Perencanaan ini harus disusun dengan baik dan didukung oleh investasi swasta serta optimalisasi pembiayaan negara” ujarnya.

Lebih lanjut Fabby yang juga adalah anggota kebijakan Tim Pelaksana SII menjelaskan tentang dua skenario mengenai produksi listrik di Sumba selama satu tahun. Untuk skenario tinggi, total elektrifikasi yang terjangkau jaringan mencapai 80% sedangkan sisanya akan disumbang dari minigrid dan off-grid. Di musim kemarau dimana debit air dan kecepatan air berkurang maka penetrasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) diperkiran bisa mencapai 87% dengan syarat pumped storage selalu tersedia sebagai cadangan listrik. Sedangkan skenario rendah, total elektrifikasi yang terjangkau jaringan mencapai 70%, dan sisanya berasal dari mini dan off-grid. Di musim kemarau, diesel diperlukan sebagai pengganti pembangkit tenaga EBT yang lain. Penetrasi EBT diperkirakan mencapai 71%.

Fabby juga menjelaskan beberapa contoh gambaran skenario kebutuhan investasi yang bisa diadopsi. Untuk skenario dasar 20 MW strorage hydro dengan seluruh pembangkit energi terbarukan beroperasi akan membuntuhkan biaya investasi yang lebih rendah dibandingkan dengan skenario pumped storage 10 MW strorage, Meski begitu, biaya pembangkit listrik untuk skenario kedua akan lebih murah dari yang pertama.

Fabby menilai dengan besarnya potensi energi terbarukan yang dimiliki Sumba, target untuk mencapai 100% energi terbarukan akan bisa diwujudkan dalam jangka waktu 10 tahun yang solid dan didukung dengan analisa lapangan melaui feasibility study dan investasi yang memadai.

“Selain sumber energi, Sumba juga memiliki iklim investasi yang mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten sangat terbuka terhadap investor dan PLN memiliki komitmen menjadi off-taker dalam pengembangan jaringan” ujarnya menutup paparan.

FGD Pemenuhan Kebutuhan Pangan di Indonesia dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim telah terjadi di seluruh pelosok dunia. Di beberapa tempat di Indonesia, kekeringan, curah hujan dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi, telah mempengaruhi produksi pertanian untuk memenuhi permintaan pangan di Indonesia. Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) yang dipublikasikan oleh Bappenas di tahun 2010, menunjukkan proyeksi temperatur dan juga variabilitas iklim yang akan terjadi di tahun 2020. Diperkirakan Indonesia akan mengalami perubahan pada tingkat curah hujan, dan juga perubahan temperatur permukaan air laut.

ICCSR memperkirakan kenaikan muka air laut rata-rata di Indonesia akan berada di rentang 0.6 cm/tahun – 0.8 cm/tahun. Sedangkan suhu muka air laut diperkirakan akan meningkat hingga 0.65oC di tahun 2030 hingga 1.10oC di tahun 2050. ICCSR juga memberikan prediksi ketersediaan air bersih di Indonesia pada tahun 2030. Diperkirakan pada tahun 2030, Sumatera, Jawa-Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, akan mengalami kekuarangan air bersih dimana permintaan air akan melebihi pasokan air bersih yang ada. Hal-hal ini akan mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia baik dari sisi pertanian (komoditi beras) maupun ketersediaan protein yang berasal dari laut.

Ketahanan pangan pun tidak hanya dipengaruhi oleh supply seperti ketersediaan komoditi beras untuk pertanian maupun protein dari laut, namun juga dari ketersediaan lahan dan juga dari jalur distribusi untukpemenuhanpermintaan di wilayah-wilayah yang bukanmerupakansentraproduksipangan. Banjir yang disebabkan oleh frekuensi dan intensitas hujan yang tinggi, seringkali memutus jalur distribusi pangan untuk wilayah-wilayah yang memerlukan pangan. Itu sebabnya, ketahanan pangan harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari peningkatan produksi, namun juga dari sisi permintaan.

Ketahanan pangan saat ini masih bertumpu pada ketersediaan beras. Pada kenyataannya, bahan pangan juga mencakup ketersediaan protein, seperti protein dari laut. ICCSR menyatakan bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut, kekeringan, dan perubahan curah hujan. Dampak-dampak ini berakibat pada pengurangan luas lahan pertanian di wilayah pesisir, menurunkan produktivitas dari tanaman pangan. Perubahan curah hujan menyebabkan pergeseran musim tanam, bahkan mengurangi ketersediaan air.

Bukan hanya sektor pertanian, namun juga sektor kelautan dan perikanan yang terpengaruh oleh perubahan iklim. ICCSR mengidentifikasikan bahwa sektor kelautan dan perikanan akan mengalami dampak perubahan iklim terutama akibat naiknya permukaan air laut, dan juga kerusakan yang disebabkan oleh badai yang angin kencang yang terjadi. Dampak ini berakibat pada kerusakan di wilayah pesisir, pergeseran lokasi untuk mencari ikan, serta berkurangnya stok ikan tangkap.

Terkait dengan hal tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) didukung oleh Oxfam, melakukan kajian terkait dengan ketahanan pangan dan perubahan iklim yang dilihat dari empat sektor yang berbeda: pertanian, perikanan, perkotaan, dan tata guna lahan. Untuk itulah IESR bermaksud untuk mengadakan FGD terkait dengan isu pengaruh perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dengan menggunakan pendekatan empat sektor, guna memperkaya kajian yang telah dilakukan.

FGD ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2016 di Penang Bistro Kebon Sirih.

Unduh laporan FGD Pangan dan Perubahan Iklim (PDF)

FGD Mengenai Pengarusutamaan Gender di dalam Sektor Energi

IESR bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melakukan kajian awal mengenai pengarusutamaan gender di dalam sektor energi, khususnya yang terkait dengan energi terbarukan. FGD ini merupakan FGD kedua dari rangkaian diskusi untuk mendapatkan masukan terhadap studi yang sedang dilakukan.

Pada diskusi ini, IESR memaparkan hasil kajiannya, serta mendapatkan masukan dari MCAI, HIVOS, EBTKE direktorat Aneka Energi, serta beberapa kelompok masyarakat sipil lainnya dan Bappenas. FGD ini dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2016, bertempat di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat.

Beberapa hal yang muncul di dalam diskusi tersebut adalah:

  1. Akses informasi yang diberikan kepada masyarakat, terutama perempuan, seharusnya tidak terbatas pada sosialiasi satu arah.
  2. Teknologi yang digunakan untuk mengakses informasi, harus dapat digunakan oleh perempuan dengan mudah. Membuat informasi tersedia secara online di internet, seringkali bukan suatu hal yang dapat meningkatkan akses informasi perempuan.
  3. Partisipasi bagi perempuan menjadi sulit, jika informasi yang diberikan kepada kaum perempuan tidak lah cukup. Ruang partisipasi untuk perempuan juga harus diciptakan, di mana perempuan dapat merasa nyaman untuk menyatakan pendapatnya.
  4. Terkait dengan teknologi energi terbarukan. Teknologi yang digunakan menjadi kurang dekat dengan perempuan, karena perempuan tidak dilibatkan mulai dari sisi perencanaan hingga implementasi kegiatan. Pada umumnya perempuan juga tidak mendapatkan pelatihan terkait dengan teknologinya.
  5. Para pengembang energi terbarukan pada umumnya belum melihat relevansi dari isu gender ini terhadap energi terbarukannya sendiri. Bagi pengembang, yang penting adalah terbukanya peluang bisnis. Diskusi terkait dengan DAK untuk tahun 2017 pun belum menyentuh hal ini, hanya sebatas aspek-aspek teknis. Jika konsep ini diperkenalkan kepada pengembang, maka akan membuat kerja pengembang menjadi lebih efektif dan mengurangi biaya. Misalnya, jika diketahui level ketelatenan perempuan di satu wilayah tertentu, maka pengembang akan memberikan tugas-tugas tertentu yang dapat dilakukan oleh perempuan dengan lebih baik.
  6. Menyediakan teknologi yang mudah bagi perempuan sebenarnya dapat dilakukan dari sisi pengembang. Pada umumnya, pengembangan teknologi akan ditentukan berdasarkan permintaan yang ada.
  7. Diskusi juga menyinggung perihal teknologi biogas dari sampah, dan bagaimana teknologi tersebut harus dirancang sedemikian rupa, sehingga akan mengurangi beban perempuan dalam mengelola sampah rumah.
  8. Pemahaman mengenai isu gender perlu untuk dilakukan di berbagai level dan berbagai pihak.

Unduh Laporan FGD Mengenai Pengarusutamaan Gender di dalam Sektor Energi (PDF)

Dialog Publik: Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh IESR yang mengundang instansi atau pihak-pihak yang punya kewenangan atau yang bertugas untuk membawa posisi Indonesia di dalam negosiasi perubahan iklim. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 31 Oktober 2016, di Hotel Oria. Pada tahun-tahun sebelumnya yang lazim diangkat adalah isu terkait COP yang cukup luas. Tahun lalu, sehubungan dengan Paris Agreement, maka seluruh aspek dalam Paris Agreement itu, dibahas. Namun, untuk tahun ini, karena banyak isu dalam Paris Agreement yang masih ‘dibentuk’, maka IESR hanya mengangkat satu tema, yaitu mengenai pendanaan perubahan iklim.
Pendanaan merupakan salah satu dari tiga pendukung yang menjadi agenda COP dan selalu disebut sebagai Means of Implementation (MoI): teknologi, capacity building, dan pendanaan. Terkait dengan pendanaan perubahan iklim, menarik untuk melihat kemajuan di Indonesia. Hal ini terlihat dari bagaimana Indonesia mempersiapkan institusi-institusi pendanaan, maupun mekanisme pendanaan di tingkat domestik, untuk mendanai aksi-aksi perubahan iklim, baik adaptasi maupun mitigasi. Untuk Adaptation Fund, saat ini sudah ada accredited implementing entity di Indonesia, yaitu Kemitraan. Dialog ini juga diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Kemitraan terkait dengan Adaptation Fund.

Indonesia juga telah menetapkan NDA untuk Green Climate Fund. Indonesia juga memiliki institusi seperti ICCTF yang dibentuk oleh Bappenas, serta inisiatif-inisiatif lain yang saat ini berkembang untuk mengakses pendanaan tersebut. KADIN juga saat ini tengah mempersiapkan suatu inisiatif. Ada juga NGO lain yang memiliki inisiatif untuk mendanai kota. Namun, yang menjadi isu saat ini adalah bagaimana mekanisme-mekanisme pendanaan tersebut, dapat memenuhi kebutuhan pendanaan untuk aksi adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Selain daripada itu, mekanisme GCF yang merupakan mekanisme pendanaan terbesar untuk perubahan iklim, juga sudah mulai, dan sudah siap ‘belanja’. Modalitasnya sudah tersedia, instrumennya sudah ada, dan saat ini sudah siap untuk menyalurkan dana, sehingga negara-negara termasuk institusi-institusi dari negara-negara berkembang yang menjadi anggota dari UNFCCC, dapat memanfaatkan dana-dana tersebut. Untuk mengakses pendanaan tersebut, tentunya harus kembali ke kapasitas nasional Indonesia untuk mengakses pendanaan-pendanaan tersebut.

Sejak kesepakatan Paris tahun lalu, dan Indonesia juga sudah meratifikasi kesepakatan Paris, dengan perkembangan terkini melalui inisiatif pendanaan lingkungan, perlu untuk dilihat bagaimana pendanaan-pendanaan yang ada di Indonesia saat ini untuk siap dan dapat bersinergi dengan kebutuhan pendanaan yang ada. Kebutuhan pendanaan untuk Indonesia dapat mencapai 23% energi terbarukan saja, mencapai 1.600 triliun rupiah. Pendanaan investasi swasta ini juga tidak mudah, karena energi terbarukan, misalnya, masih dianggap sangat beresiko. Jadi sebenarnya, banyak pihak masih berharap, untuk mengakses pendanaan perubahan iklim seperti GCF sebagai salah satu cara atau jalan untuk membiayai energi terbarukan. Permasalahan adalah dana tersedia, namun untuk mengakses dana tersebut tidak dapat dilakukan dengan begitu saja, ada prosedur, mekanisme, dan kesiapan institusi untuk mengakses pendanaan tersebut.
Pendanaan perubahan iklim juga ditentukan oleh konstelasi politik, sehingga konstelasi politik perubahan iklim global paska Paris perlu juga untuk dicermati. Bagaimana kemungkinan konstelasi politik dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat, yang salah satu kandidatnya pada saat kampanye pemilihan Presiden, sudah menyatakan bahwa yang akan dilakukan pertama kali sebagai Presiden, adalah membatalkan keikutsertaan Amerika di dalam Paris Agreement. Apabila hal ini terjadi, apakah ini tidak mengulangi pengalaman Kyoto Protokol dulu? Lalu kemudian, terkait dengan komitmen. Salah satu komitmen di dalam Paris Agreement adalah mobilisasi pendanaan USD 100 milyar, yang diharapkan bisa naik lagi. Jika negara-negara besar seperti Amerika, yang dikuatirkan akan mundur dari PA, bagaimana implikasinya dengan janji-janji yang terkait dengan pendanaan, pengembangan kapasitas, transfer teknologi dan lain sebagainya? Hal-hal ini tentu saja sangat terkait dengan politik perubahan iklim.
Dalam konteks ini, IESR meminta kesediaan dari Bapak Prof. (HC) Dr. Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, agar dapat menyampaikan perspektif atau gambaran konstelasi politik perubahan iklim global paska Paris Agreement, serta memberikan overview terkait dengan konteks di Indonesia sendiri seperti apa, dan kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh Indonesia untuk COP 22 di Marakesh.

IESR juga mengundang Direktur Jenderal untuk Pengendalian Perubahan Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diwakilkan oleh Ibu Drs. Sri Tantri Arundhati, M.Sc., terkait dengan Adaptation Fund. KLHK merupakan NDA untuk Adaptation Fund. IESR juga mengundang Yayasan Kemitraan juga, yang merupakan accredited entity untuk Adaptation Fund untuk Indonesia. Terkait dengan pendanaan Green Climate Fund, IESR juga mengundang Bapak Dr. Syurkani Ishak Kasim, dari PKPPIM (Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral), di mana kementerian keuangan adalah NDA untuk GCF di Indonesia. IESR juga mengundang Bapak Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup dari Bappenas. Bappenas membentuk ICCTF di tahun 2009, dan saat ini dalam proses transisi karena awalnya mau menjadikan ICCTF sebagai transformation fund. ICCTF bisa mendukung mitigasi dan adaptasi, walau demikian, saat ini masih menyalurkan hibah untuk adaptasi dan mitigasi yang cukup besar sebenarnya, terutama dalam dua tahun terakhir, ada pendanaan dari USAID, lalu ada juga dari UK, dan terakhir bekerja sama dengan BRG, untuk pendanaan gambut. IESR juga mengundang Bapak Paul Butarbutar dari South Pole, yang akan mengulas mengenai pendanaan berbasis pasar, khususnya untuk mitigation action.

Beberapa hal yang muncul dari dialog ini adalah hal-hal yang terkait dengan kemungkinan untuk Indonesia menyusun UU Perubahan Iklim, bagaimana menggali isu pasar karbon lebih mendalam, instrumen-instrumen pembiayaan untuk adaptasi, serta sistem registry di Indonesia. Dialog ini juga menyampaikan bahwa negosiasi internasional memang penting, namun yang lebih penting dan mendesak adalah bagaimana kesiapan Indonesia membangun pondasi yang kokoh untuk mengimplementasikan Paris Agreement di dalam negeri.

Unduh Laporan Dialog Publik Menjelang COP 22: Pendanaan Perubahan Iklim (PDF)

Energi untuk Semua: Strategic Partnership Empat Lembaga

Sesuai dengan kesepakatan global melalui Paris Agreement, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui sektor energi adalah peningkatan penggunaan energi bersih. Komitmen ini juga dituangkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan rencana pembangungan jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan target penggunaan energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025, harus dipastikan bahwa kebutuhan energi domestik dan akses energi pada semua kalangan terpenuhi.

Target peningkatan penggunaan energi bersih untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan gender serta tersebar ini mensyaratkan pemerintah untuk menyusun kerangka kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi. Bentuknya dapat meliputi pembangunan sistem energi bersih melalui pelibatan aktif semua pemangku kepentingan, dikeluarkannya perangkat kebijakan baik itu regulasi maupun pendanaan untuk energi bersih yang tersebar, serta mendorong kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Untuk mendukung pencapaian target ini, dorongan dari pihak eksternal terutama organisasi masyarakat sipil (civil society organizations/CSO) baik yang bergerak di bidang energi maupun non energi, pihak swasta, dan kelompok pengguna energi terbilang penting. Dorongan publik adalah komponen penting untuk memenuhi kebutuhan energi bersih dan inklusif karena sektor energi cenderung memiliki nuansa politik yang kental dan menarik banyak kelompok kepentingan. Tanpa adanya pelibatan CSO dan publik dalam merumuskan kebijakan, target, dan prioritas pengembangan di sektor energi; juga melakukan pemantauan perkembangan dan kualitas regulasi yang ada, perencaan di sektor energi serta penerapannya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

IESR dsc_0076bersama Hivos South East Asia (Hivos SEA), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bersama-sama memulai kerjasama strategis (strategic partnership) Green and Inclusive Energy yang akan berlangsung dari 2016 hingga 2020. Partnership yang didukung sepenuhnya oleh Dutch Ministry of Foregin Affairs melalui Hivos SEA ini memiliki fokus pada peningkatan akses pada energi bersih dan berkelanjutan, selaras dengan SDG Goal 7. Akses energi yang tersebar, merata, dan berkeadilan sosial dan gender akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi mereka yang mendapatkannya.

Indonesia memang negara dengan kondisi geografis yang menantang dan pemerintah sedang membangun sistem untuk mengalirkan energi ke daerah tertinggal, energi yang seharusnya juga dapat dinikmati oleh kelompok marjinal dan kaum perempuan. Dalam kick-off meeting yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 28 Oktober 2016 di Jakarta dan Yogyakarta, disepakati bahwa solusi transformasi sistem energi di Indonesia memerlukan kerjasama multipihak. Pada hari pertama, diadakan diskusi panel yang meliputi perwakilan berbagai elemen: pemerintah, swasta, CSO, dan masyarakat pengguna energi bersih. Dalam diskusi tersebut hadir perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EBTKE KESDM), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan perwakilan komunitas pengguna energi bersih dari Sumba. Dari diskusi tersebut dapat diambil benang merah bahwa dalam pembangunan energi bersih dan berkelanjutan, ada banyak aspek dan banyak pihak yang terlibat, baik dari segi teknologi, bisnis, hingga jejaring. Peran CSO cukup besar dan harus mendapat perhatian dalam kerangka advokasi pemerintah maupun pendampingan masyarakat. Strategic Partnership ini juga diharapkan dapat menyumbang peranan dalam percepatan pembangunan energi bersih yang tersebar serta berkeadilan sosial dan gender, melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, advokasi, outreach, serta edukasi publik.

dsc_0133Dalam agenda selanjutnya yang diikuti oleh IESR, Hivos SEA, YLKI, dan KPI, dibahas lebih lanjut mengenai theory of change dan tataran kondisi yang diharapkan serta intervensi apa yang dapat dilakukan masing-masing CSO. IESR sebagai CSO yang memiliki fokus energi akan berkoordinasi dengan YLKI untuk outreach pada kelompok konsumen dan KPI sebagai corong kelompok perempuaan. Peningkatan pemahaman isu energi dan kapasitas untuk melakukan advokasi di bidang energi akan menjadi tumpuan utama untuk lebih melibatkan CSO dalam penyusuna kerangka kebijakan energi nasional. Strategic Partnership ini juga menyasar media massa dan masyarakat secara umum guna memberikan pengertian dan kesadaran yang menyeluruh mengenai isu energi. Dalam periode berlangsungnya Strategic Partnership ini, diharapkan kebutuhan dan akses energi masyarakat Indonesia terpenuhi dari sistem energi bersih yang tersebar serta berkeadilan sosial dan gender yang menciptakan peluang ekonomi dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.

Kualitas Listrik: Perlukah Diamati?

Pernahkah Anda mengamati kualitas listrik di rumah Anda?

Barangkali tidak.

Setidaknya saya, yang tinggal di Jakarta, di salah satu area yang banyak disebut sebagai area maju karena berada di dekat jalan protokol dan kawasan bisnis terpadu. Mati listrik? Jarang, pake banget. Karena sedemikian jarangnya, saya pun abai dengan kualitas listrik di sana. Asumsi saya, semuanya baik-baik saja.

Ketika akhirnya saya memasang alat Electricity Supply Monitoring (ESM), asumsi saya terbukti salah. Voltase di tempat yang saya tinggali naik turun dengan frekuensi yang tinggi, dan terjadi setiap hari.

Institute for Essential Services Reform (IESR) saat ini sedang mengelola sebuah proyek yang disebut Electricity Supply Monitoring Initiative (ESMI). ESMI adalah sebuah inisiatif yang dibuat, dikembangkan, dan diterapkan di India oleh Prayas Energy Group (PEG).

Inisiatif ini pertama kali diperkenalkan pada publik pada bulan Maret 2015 di India dan saat ini diterapkan di beberapa ratus lokasi di seluruh India. World Resources Institute (WRI), Institute for Essential Services Reform (IESR) di Indonesia, dan Prayas Energy Group (PEG) di India, akan mengerjakan pilot project terkait ESMI di Indonesia.

img_20160927_114120

Sementara Jakarta dan sekitarnya tidak sering mengalami mati listrik, banyak rakyat Indonesia di berbagai area lainnya yang mengalami mati listrik dengan frekuensi yang cukup sering. ESMI, dengan alatnya yang disebut ESM device, digunakan untuk mengumpulkan data dengan metode crowdsource dari berbagai lokasi di Indonesia. Data yang diambil adalah data kualitas listrik (voltase dan frekuensi mati listrik) dan akan dipublikasikan pada masyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk memantau kualitas listrik di Indonesia.

Salah satu kota yang dijadikan sasaran ESMI adalah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut data statistik PLN, provinsi ini memiliki rasio elektrifikasi di bawah 60% dan kekurangan daya yang mengakibatkan frekuensi mati listrik yang cukup tinggi. Dengan kualitas listrik yang belum optimal, monitor kualitas suplai listrik melalui proyek ESMI dapat digunakan oleh pelanggan layanan listrik untuk berkomunikasi dengan penyedia layanan. Model seperti ini kami sebut dengan evidence-based feedback.

Untuk memonitor kualitas suplai listrik di Kupang, IESR bekerja sama dengan Perkumpulan Pikul. Pada tanggal 26 – 28 September 2016 lalu, IESR dan Perkumpulan Pikul mengadakan workshop bersama untuk membahas mengenai ESMI di Kupang. Dalam workshop ini dibahas mengenai latar belakang ESMI, tantangan terkait listrik yang terjadi di Indonesia, tujuan ESMI, serta bagaimana implementasi ESMI di Kupang. Workshop ini diikuti oleh tim Pikul, Geng Motor Imut, dan dosen salah satu universitas di Kupang. Menurut Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Pikul, hampir setiap hari terjadi pemadaman bergilir di Kota Kupang, baik yang diinformasikan sebelumnya melalui akun sosial media PLN maupun yang tidak. Langkah pemberitahuan ini diapresiasi oleh masyarakat Kupang, meskipun mereka juga banyak menyesalkan dan bertanya-tanya mengenai seringnya pemadaman tersebut. Kupang memang mengalami defisit daya.

Menurut paparan data kondisi kelistrikan di Kupang, banyak trafo distribusi yang bebannya sudah melebihi hampir mencapai 100%, di mana sebaiknya beban pada satu trafo tidak melebihi 80%. Dengan kondisi ini, mati listrik dengan periode beberapa jam cukup sering terjadi di Kupang, sehingga Kupang dipilih menjadi salah satu kota untuk implementasi ESMI.

Pemetaan responden di Kupang juga dilakukan dalam workshop ini. Dengan beberapa kriteria pemilihan, 11 alat akan dipasang di Kota Kupang dan sekitarnya. Beberapa responden mengungkapkan bahwa keberadaan alat ini akan membantu mereka dalam memantau kualitas listrik di rumah/properti mereka dan menggunakan data tersebut untuk berkomunikasi dengan PLN setempat untuk peningkatan kualitas listrik. Ke depannya, advokasi ke masyarakat, pemerintah, dan penyedia layanan listrik akan dilakukan bersama-sama antara IESR, Pikul, dan perwakilan komunitas di Kupang.

Hening Marlistya Citraningrum, Program Manager (Sustainable Energy Transition)

 

Seri Diskusi : Transformasi Sistem Energi

Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama European Climate Foundation (ECF) menyelenggarakan seri diskusi mengenai Transformasi Sistem Energi. Topik kali membahas tentang Integrasi Pembangkit Energi Terbarukan dalam Jaringan Kelistrikan.

Transformasi Sistem EnergiJakartaTercapainya kesepakatan global mengenai target penurunan suhu bumi dan upaya mitigasinya, telah mendorong sejumlah negara untuk menyusun kebijakan energi yang lebih ramah lingkungan.

Kesepakatan ini juga mempengaruhi Indonesia, sebagai negara yang sedang membangun layanan energi sekaligus beresiko terhadap dampak perubahan iklim. Pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi pilihan yang harus dipersiapkan secara matang agar pemenuhan akses energi di Indonesia bisa segera terwujud, termasuk bagaimana menyiapkan proses integrasi pembangkit energi terbarukan ke dalam jaringan kelistrikan yang sudah ada.

Dr. Hardiv Situmeang, Ketua Dewan Energi Dunia menjelaskan bahwa tantangan terbesar proses integrasi ini menyiapkan kebijakan di tingkat paling atas, dimana kerangka kebijakan yang dipersiapkan harus jelas untuk bisa mengakomodasi kepentingan para pihak yang terlibat dalam pengembangan berbagai jenis energi terbarukan.

Transformasi Sistem Energi1Selain itu, di tataran operasional juga perlu dipersiapkan sistem operasi yang komprehensif, termasuk kesiapan jaringan, pengembangan skala, prediksi biaya berdasarkan kondisi geografis yang terjadi di Indonesia. Dalam tataran ini juga perlu dipersiapkan kapasitas dan pengetahuan para pelaku baik di tingkat kebijakan dan lapangan. Dan yang paling penting adalah memastikan bahwa semua pihak bersedia untuk memenuhi standar dan peraturan yanng berlaku.

“Indonesia bisa belajar dari pengalaman Jerman yang berhasil mengatasi tantangan dan mengintegrasikan berbagai jenis pasokan energi terbarukan ke dalam jaringan kelistrikan” jelas Hardiv.

Sementara itu, Prof. Atmonobudi dari Universitas Indonesia dan Dr. Herman Darnel menegaskan tentang penting studi dan analisa yang komprehensif mengenai kelayakan integrasi energi terbarukan di lapangan, karena Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi fosil.

“Dengan studi ini, bisa dilakukan analisa dan proyeksi yang lengkap mengenai kebutuhan energi terbarukan di masa depan. Termasuk menghitung anggaran definitif terkait energi terbarukan harus dimasukkan dalam APBN. Dengan penganggaran yang jelas, pengembangan energi terbarukan tidak akan terhenti hanya di perencanaan. Dengan demikian proses transisi ini bisa berjalan secara halus dan matang. “ujar Darnel.

Transformasi Sistem Energi2Sumaryono dari asosiasi pengguna panel surya mengungkapkan bahwa perkembangan panel surya di Indonesia cukup progresif. Di Indonesia saat ini sudah lebih 100 panel surya yang dipasang dan menjadi sumber energi alternatif dari PLN, beberapa diantaranya bahkan menghasilkan energi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Namun yang menjadi kendala adalah utama adalah mengenai Feed-in Tariff dan mekanisme integrasi jaringannya.

Di Indonesia, kebijakan terkait pengembangan energi terbarukan telah dijabarkan dalam Permen No. 19/2016. Pemerintah melalui Kementerian ESDM mendukung tumbuhnya investasi energi terbarukan dan sekaligus memberikan payung hukum dan operasional bagi PLN yang melaksanakannya.

Namun dalam pelaksanannya masih bersifat sektoral. Selain itu, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaanya di tingkat lapangan juga belum dibahas secara serius dengan mellibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkompeten, serta secara bersama-sama membahas mengenai solusi yang bisa disepakati untuk mendorong proses intergrasi yang lebih menyeluruh.

Melalui rangkaian diskusi seperti ini, diharapkan para pemangku kepentinga bisa memberikan masukan dan rekomendasi baik dari segi kebijakan mau pun teknis untuk mendukung pencapaian target integrasi ET sebesar 23% dalam bauran energi nasional.

Silahkan unduh PDF Integrasi Energi Terbarukan dengan Grid_Diskusi IESR.

Mendorong Efisiensi Energi di Sektor Transportasi

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, Kamis lalu (11/8) berbicara mengenai Efisiensi Energi di sektor transportasi di Indonesia di hadapan peserta pelatihan “1 Hour University”, sebuah forum pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Mendorong Efisiensi Energi di Sektor Transportasi2Dalam pemarannya Fabby menjelaskan bahwa efisiensi energi di sektor transportasi menjadi sangat penting, karena sektor trasportasi menyerap konsumsi energi cukup besar sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca.

Sayangnya, dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), efisiensi energi belum banyak dibahas, padahal kebutuhan energi di sektor transportasi akan meningkat secara tajam, diperkirakan dalam jangka waktu 30 tahun mendatang kebutuhan energi di sektor transportasi akan naik lima kali lipat.

Efisiensi energi di sektor transportasi menurut Fabby menjadi sangat penting untuk diterapkan mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan dan kualitas hidup manusia Indonesia.

Fabby mengutip laporan yang dikeluarkan oleh Internasional Energy Agency pada pertengahan July lalu, yang menyebutkan bahwa polusi udara dari kendaraan bermotor merupakan penyebab utama terjadinya kasus kematian prematur. Di Indonesia sendiri, kasus kematian prematur mencapai angka 70.000.

Untuk mengatasi tantangan ini, menurut Fabby, penting bagi Indonesia untuk mulai menerapkan kebijakan mengenai perbaikan kualitas bahan bakar dan perbaikan keekonomian bahan bakar (fuel economy).

Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia dan Thailand kini telah menerapkan kebijakan fuel economy dengan menetapkan target dan standar yang jelas. Penerapan kebijakan ini terbukti tak hanya mampu mengurangi biaya penyediaan bahan bakar dan menurunkan onsumsi bahan bakar, tetapi juga mendorong investasi pengembangan kendaraan bermotor yang lebih inovatif dan ramah lingkungan.

Kebijakan fuel economy sendiri, menurut Fabby bukanlah sebuah kebijkan sektoral, tetapi multisektor, sehingga dibutuhkan kapasitas yang memadai dalam merancang kebijakan dan menetapkan standar serta target yang terukur secara akuntabel.

Dan untuk penerapannya dibutuhkan sejumlah perangkat kebijakan kunci yang mendukung seperti penggunaan standar fuel economy, pajak kendaraan bermotor, harga bahan bakar serta pelabelan.

Kebijakan ini juga perlu dikomunikasikan secara transparan guna mencapai target yang ditetapkan yaitu pengurangan penggunaan bahan bakar, peningkatan kualitas lingkungan serta pengembangan industri yang kompetitif.

Indonesia, ujar Fabby, sangat berkepentingan terhadap kebijakan fuel economy. Sebab di masa depan, kerjasama ekonomi ASEAN akan menerapkan industri otomotif yang lebih ketat. Negara yang memiliki standar fuel economy lebih tinggi bisa melakukan ekspor ke negara manapun, sementara negara dengan standar yang lebih rendah hanya bisa mengekspor ke negara dengan standar sama atau lebih rendah.

Tag: efisiensi energi, transportasi, fuel economy.

Diskusi Akses Pendanaan Perubahan Iklim untuk Kota-kota di Indonesia

Sejumlah lembaga pendanaan telah menyiapkan dana dalam mendukung program pembangunan kota yang beradaptasi pada perubahan iklim. Sayangnya, kapasitas kota untuk merancang program yang berkelanjutan, terintegrasi dan memiliki nilai ekonomis masih sangat terbatas dan menjadi kendala untuk mengakses dana yang tersedia.

Diskusi Akses Pendanaan Perubahan IklimDengan dukungan dari Climate and Development Knowledge Network (CKN), Institute for Essential Services Reform (IESR), Senin lalu (18/07) menyelenggarakan diskusi kelompok yang membahas tentang peluang kota-kota di Indonesia dalam mengakses sumber-sumber pendanaan perubahan iklim. Diskusi ini diikuti oleh 30 peserta yang mewakili instansi pemerintah, lembaga donor, kelompok masyarakat sipil dan lembaga pendanaan.

Diskusi diawali dengan pembahasan mengenai keberadaan lembaga-lembaga yang memiliki mandat untuk mendukung program perubahan iklim, baik di tingkat global maupun nasional, seperti Global Environmental Facility, PT Multi Sarana Infrastruktur (PT SMI) dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Untuk bisa mengakses dana dari lembaga-lembaga tersebut ada sejumlah persyarakatan yang ditetapkan seperti bentuk dan kapasitas organisasi dalam mengakses dana, jenis kegiatan atau program yang bisa didanai, serta mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana.

GEF misalnya, yang dibentuk dari konvesi perubahan iklim, hanya bisa diakses negara-negara yang tergabung dalam konvensi dan memiliki dana penyertaan. sementara PT SMI, sebuah BUMN yang dibentuk pemerintah untuk pendanan infrastruktur bisa memberikan pembiayaan program baik yang diajukan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, namun membutuhkan proposal proyek yang memiliki nilai ekonomis dan berkelanjutan. Sedangkan ICCTF hanya bisa diakses oleh lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.

Diskusi Akses Pendanaan Perubahan Iklim 1Diskusi ini juga memberi masukan bagi studi pendanaan perubahan iklim yang dilakukan oleh IESR di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Salah satu kendala yang dihadapi kota untuk mengakses dana perubahan iklim adalah terbatasnya informasi mengenai sumber-sumber pendanaan yang tersedia untuk program-program yang beradaptasi pada perubahan iklim, seperti pendanaan dari pemerintah, kelompok masyarakat, perusahaan dan lembaga perbankan yang beroperasi di wilayah kota.

Selain itu, kapasitas pemerintah kota dalam menyiapkan program dan rencana pembangunan yang selaras dengan isu perubahan iklim juga masih sangat terbatas, sebagian besar belum terintegrasi dengan sektor lain, tidak berkelanjutan dan tidak memiliki nilai ekonomi di masa depan.

Pemerintah kota, juga dianggap belum mampu untuk menginventarisir sumber-sumber pendanaan dan menyiapkan sebuah sistem pengelolaan dana terintegrasi dan berkelanjutan.

Diskusi ini diakhiri dengan sejumlah rekomendasi, diantaranya perlunya penguatan kapasitas bagi pemerintah kota dalam menyiapkan rencana pembangunan yang rendah karbon dan menguataka ketahanan terhadap perubahan iklim, pengembangan sistem pengeloaan sumber pendanaan (registry dan pengelolaan dana yang berkelanjutan) serta pengembangan forum stakeholder untuk sharing informasi dan bertukar pengalaman dalam melakukan inovasi pembangunan yang beradaptasi pada perubahan iklim.