Brown to Green Report: Indonesia Tertinggal

Jakarta, 4 Juli 2017 Indonesia telah berupaya mengurangi laju pengeluaran emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, dan mengurangi subsidi bahan bakar fossil sejak 2015. Dua hal ini membuat Indonesia berada di jalur transisi menuju ekonomi rendah karbon. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara G20 dengan porsi energi terbarukan yang cukup tinggi dalam bauran…

Read More

Presiden Hendaknya Memilih Menteri ESDM Baru yang Profesional dan Teruji Integritasnya

Presiden Joko Widodo diminta untuk mengangkat menteri ESDM yang berlatar profesional, memiliki rekam jejak yang bersih, memiliki kredibilitas yang teruji, dan dapat diterima serta dihargai oleh pelaku di sektor energi. Direktur IESR, Fabby Tumiwa, menyampaikan untuk menanggapi kabar bahwa Presiden mempertimbangkan untuk mengangkat kembali Archandra Tahar, PhD sebagai menteri ESDM. Terdapat sejumlah nama calon dengan latar belakang profesional yang tengah dipertimbangkan…

Read More

Siaran Pers : Hasil Survei Menteri ESDM: Publik Menginginkan Menteri ESDM yang Berintegritas, Bebas Konflik Kepentingan, Kompeten dan Berpengalaman

Survei yang dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) mengenai kriteria dan calon menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) semakin menegaskan keinginan publik akan sosok menteri yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan di sektor yang dikelola oleh kementerian ini. Survei ini juga menghasilkan sejumlah calon yang dianggap publik pantas dipilih sebagai Menteri…

Read More

Siaran Pers : Meminta Presiden untuk Segera Memilih Menteri ESDM Definitif dan Mengembalikan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ke Jalur Reformasi

Jakarta, 15 Agustus 2016 “Paska pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Presiden hendaknya segera memilih menteri ESDM definitif untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di sektor ESDM terlalu lama. Menteri yang definitif dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, serta memberikan kepastian atas kesinambungan kebijakan dan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral,” demikian disampaikan…

Read More

Siaran Pers : Mendesak Presiden Joko Widodo untuk Segera Mengklarifikasi Status Kewarnegaraan Menteri ESDM untuk Menyelamatkan Kepercayaan Publik & Keberlanjutan Agenda Reformasi di Sektor Energi dan Mineral

Jakarta, 14 Agustus 2016 Ketidakjelasan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Dr. Archandra Tahar dapat menghambat penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja pada Kementeriaan ESDM. Dengan adanya tudingan bahwa Dr. Tahar menjadi warga negara Amerika Serikat (WN AS) atau pernah menjadi WN AS dan melepaskan kewarganegaraan Indonesia sebagai konsekuensinya, dapat berpotensi mempengaruhi penilaian publik dan…

Read More

Direktur IESR : Potong Anggaran di Kementrian ESDM, Pemerintah Tidak Serius Mengembangkan Energi Terbarukan dan Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berencana memotong anggaran sebesar Rp. 900 Milyar. Berdasarkan informasi, pemotongan terbesar akan dilakukan pada Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE). Pemotongan pada Ditjen EBTKE ini mencakup tiga kegiatan yaitu : pemasangan solar rooftop pada bandara, sosialiasi program potong 10% dan Program Indonesia Terang (PIT).…

Read More

Siaran Pers : Menteri ESDM jangan Kehilangan Momentum Mereformasi Sektor Energi Indonesia

Jakarta, 28 Juli 2016 Menteri ESDM, Dr. Archandra Tahar, diminta tidak kehilangan momentum melanjutkan reformasi tata kelola sektor energi dan akselerasi pembangunan infrastruktur energi. Terdapat tiga aspek yang perlu mendapatkan perhatian Menteri ESDM, yaitu reformasi institusi dan kelembagaan sektor migas dan minerba, percepatan penyediaan akses energi, dan inovasi kebijakan dan teknologi. Demikian disampaikan oleh Fabby Tumiwa,…

Read More

Siaran Pers : Adopsi Paris Agreement Sebuah Langkah Maju, Tapi Itu Belum Cukup!

Jakarta, 22 April 2016 - Institute for Essential Service Reform memberikan penghargaan atas keputusan pemerintah Indonesia menandatangani Paris Agreement di New York hari ini. Penandatanganan ini merupakan ketentuan mengadopsi Paris Agreeement yang telah disetujui pada UNFCCC COP 21 di Paris. “Dengan mengadopsi Paris Agreement, Indonesia memposisikan dirinya sebagai bagian dari gerakan global mengatasi perubahan iklim yang…

Read More

Siaran Pers : “COP 21 : Indonesia Harus dapat Berperan Aktif untuk Membatasi Kenaikan Temperatur Global tidak Melebihi 2oC”

Indonesia Climate Action Network (ICAN) mendesak delegasi negara-negara yang akan hadir dalam perundingan COP 21 di Paris untuk mencapai kesepakatan kolektif untuk membatasi kenaikan temperatur global tidak melebihi 2°C. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kenaikan temperatur diatas 2°C akan dapat menimbulkan dampak besar terhadap ekosistem dan gangguan terhadap ekonomi. ICAN menilai COP 21 menjadi…

Read More

Siaran Pers : “Kontribusi Global Menurunkan Emisi GRK Paska-2020 Mengindikasikan Aksi Kolektif yang Menjanjikan Tetapi tidak Cukup Mengurangi Resiko Bencana Iklim Global”

Jakarta, 30 Oktober 2015 - Hasil kompilasi sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) terhadap submisi Intented Nationally Determined Contribution (INDC) yang diajukan oleh 146 negara sebelum 1 Oktober memberikan sinyal adanya urgensi dan penguatan upaya global (enhanced global action) untuk mengatasi perubahan iklim. Hasil kompilasi yang dilakukan oleh Sekretariat UNFCCC menunjukkan penurunan emisi…

Read More

Siaran Pers : “INDC Indonesia : Sebuah Langkah Maju yang Membutuhkan Sejumlah Perbaikan”

“INDC Indonesia cukup baik sebagai langkah awal tetapi masih membutuhkan banyak perbaikan untuk menjadikan janji aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang jelas dan transparan,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), yang juga coordinator Climate Action Network South East Asia (CANSEA). Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyampaikan naskah Intended Nationally Determined…

Read More

Siaran Pers : “Tranparasi, Akuntabilitas dan Partisipasi Publik serta FPIC dalam Rencana Pengembangan PLTN di Indonesia”

PLTN teknologi yang beresiko dan mahal dan memiliki konsekuensi jangka panjang. Keputusan pembangunan PLTN tidak boleh hanya dibuat oleh segelintir orang. Publik harus terlibat dalam pengambilan keputusan pengembangan PLTN di Indonesia. Berikut ini siaran pers oleh IESR, KPBB dan Thamrin School menanggapi wacana pengembangan PLTN di Indonesia, dan rencana pembangunan Riset Daya Eksperimen oleh Kemenristek…

Read More