Siaran Pers: IESR Sesalkan Pemangkasan Bauran Energi Terbarukan dalam Rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2018-2027

Merasionalisasi PLTU batubara dan meningkatkan bauran energi terbarukan justru mengurangi risiko keuangan PLN dalam jangka panjang. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyesalkan berkurangnya porsi bauran energi terbarukan dari 21 ribu MW menjadi 14 ribu MW dalam Rancangan RUPTL 2018-2027. Menurut IESR, pengurangan bauran energi terbarukan dengan alasan terjadinya penurunan proyeksi permintaan listrik dinilai tidak tepat. Sebaliknya,…

Read More

Siaran Pers: Perlu Revisi Aturan Sektor ESDM untuk Perbaikan Iklim Investasi Energi Terbarukan di Indonesia

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut positif penataan regulasi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pencabutan 32 aturan di sektor ESDM yang disampaikan oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan hari ini (5/2) di Jakarta.   “Meski demikian, pencabutan 32 aturan ini tidak cukup memadai untuk mendorong investasi karena yang diperlukan justru revisi atau pencabutan peraturan-peraturan…

Read More

Siaran Pers: IESR Apresiasi Pemerintah Dalam Mencapai Target Rasio Elektrifikasi Sebesar 94,91%, Saatnya Tingkatkan Kualitas Pasokan Listrik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rabu (10/1) lalu mengumumkan tentang pencapaian rasio elektrifikasi Indonesia sepanjang tahun 2017 sebesar 94,91%. Angka ini melebihi dari dari target yang direncanakan sebesar 92,75%. “Pencapaian target rasio elektrifikasi tahun 2017 sebesar 94,91% merupakan keberhasilan yang perlu diapresiasi. Namun pemerintah melalui Kementerian ESDM juga perlu menjelaskan…

Read More

Siaran Pers: Pembangunan Energi Bersih Menghadapi Tantangan Internal di 2017 dan Ketidakpastian di 2018

Tahun 2017 merupakan tahun ketidakpastian untuk penyediaan energi terbarukan di Indonesia. Sepanjang tahun 2017 ini pemerintah telah mengeluarkan 14 peraturan/kebijakan yang signifikan terkait listrik dan akses listrik serta energi terbarukan. Ke-14 peraturan/kebijakan tersebut terdiri dari 2 Perpres, 12 Permen ESDM, dan 2 Kepmen ESDM. “Sepanjang tahun 2017 ini terdapat perubahan kebijakan pemerintah (khususnya ESDM) yang cukup…

Read More

Kualitas Listrik Pelanggan Belum Merata, Pemerintah Didorong Perkuat TMP

Penyediaan listrik yang handal dan berkualitas masih menjadi persoalan dalam penyediaan layanan listrik di Indonesia. Hal ini terungkap dari hasil pemantauan kualitas listrik PLN oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui project Electricity Supply Monitoring Initiative (ESMI). ESMI merupakan sebuah inisiatif pemantauan kualitas listrik pada pelanggan yang awalnya dikembangkan oleh Prayas Energy Group, sebuah NGO…

Read More

Presiden Hendaknya Memilih Menteri ESDM Baru yang Profesional dan Teruji Integritasnya

Presiden Joko Widodo diminta untuk mengangkat menteri ESDM yang berlatar profesional, memiliki rekam jejak yang bersih, memiliki kredibilitas yang teruji, dan dapat diterima serta dihargai oleh pelaku di sektor energi. Direktur IESR, Fabby Tumiwa, menyampaikan untuk menanggapi kabar bahwa Presiden mempertimbangkan untuk mengangkat kembali Archandra Tahar, PhD sebagai menteri ESDM. Terdapat sejumlah nama calon dengan latar belakang profesional yang tengah dipertimbangkan…

Read More

Siaran Pers : Hasil Survei Menteri ESDM: Publik Menginginkan Menteri ESDM yang Berintegritas, Bebas Konflik Kepentingan, Kompeten dan Berpengalaman

Survei yang dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) mengenai kriteria dan calon menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) semakin menegaskan keinginan publik akan sosok menteri yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan di sektor yang dikelola oleh kementerian ini. Survei ini juga menghasilkan sejumlah calon yang dianggap publik pantas dipilih sebagai Menteri…

Read More

Siaran Pers : Meminta Presiden untuk Segera Memilih Menteri ESDM Definitif dan Mengembalikan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ke Jalur Reformasi

Jakarta, 15 Agustus 2016 “Paska pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Presiden hendaknya segera memilih menteri ESDM definitif untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di sektor ESDM terlalu lama. Menteri yang definitif dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, serta memberikan kepastian atas kesinambungan kebijakan dan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral,” demikian disampaikan…

Read More

Siaran Pers : Mendesak Presiden Joko Widodo untuk Segera Mengklarifikasi Status Kewarnegaraan Menteri ESDM untuk Menyelamatkan Kepercayaan Publik & Keberlanjutan Agenda Reformasi di Sektor Energi dan Mineral

Jakarta, 14 Agustus 2016 Ketidakjelasan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Dr. Archandra Tahar dapat menghambat penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja pada Kementeriaan ESDM. Dengan adanya tudingan bahwa Dr. Tahar menjadi warga negara Amerika Serikat (WN AS) atau pernah menjadi WN AS dan melepaskan kewarganegaraan Indonesia sebagai konsekuensinya, dapat berpotensi mempengaruhi penilaian publik dan…

Read More

Direktur IESR : Potong Anggaran di Kementrian ESDM, Pemerintah Tidak Serius Mengembangkan Energi Terbarukan dan Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berencana memotong anggaran sebesar Rp. 900 Milyar. Berdasarkan informasi, pemotongan terbesar akan dilakukan pada Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE). Pemotongan pada Ditjen EBTKE ini mencakup tiga kegiatan yaitu : pemasangan solar rooftop pada bandara, sosialiasi program potong 10% dan Program Indonesia Terang (PIT).…

Read More