Pemerintah Indonesia didesak agar segera merumuskan proses implementasi Sustainable Energy for All1 (SEfA), diantaranya konsultasi multi-pihak, dan membuat kajian cepat (rapid asessment)/analisa kesenjangan (gap analysis) yang dapat mendukung pembuatan rencana aksi untuk memastikan Indonesia dapat berkontribusi dalam pencapaian target SEfA.

Pertumbuhan energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung boros dan tidak produktif. Kondisi ini ditunjukkan dengan tingginya elastisitas energi Indonesia yang mencapai 2,69, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Thailand sebesar 1.1 dan 1.4, atau negara-negara OECD yang berada pada kisaran 0.6-1.  Kajian yang dilakukan oleh IESR dan Tim…

Pertumbuhan energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung boros dan tidak produktif. Kondisi ini ditunjukkan dengan tingginya elastisitas energi Indonesia yang mencapai 2,69, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Thailand sebesar 1.1 dan 1.4, atau negara-negara OECD yang berada pada kisaran 0.6-1.

Jakarta (IESR), 7 November 2011. Masyarakat Sipil mendesak para pemimpin ASEAN supaya mendukung implementasi Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) di kawasan ini, serta segera menyiapkan kerangka kerja bersama untuk pengelolaan sumber daya minyak, gas dan mineral untuk peningkatan kesejahteraan setiap negara anggota ASEAN, pengurangan kemiskinan dan perbaikan kualitas pembangunan manusia untuk mencapai komunitas ASEAN yang…

Jakarta (23/09)-Dalam rangka memperingati hari aksi global (Global Day of Action) yang dirayakan di seluruh dunia pada 24 September 2011, lima organisasi yakni WWF-Indonesia, Greenpeace, 350.org, Greeners, dan IESR (Institute for Essential Services Reform) menggelar aksi bersama melawan pemborosan energi melalui “Moving Planet.” Moving Planet adalah aksi global yang didekasikan untuk membebaskan bumi dari ketergantungan terhadap…

Jakarta, 5 Juli 2011. Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Global Subsidies Initiative (GSI) menemukan sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa subsidi listrik dan BBM dalam lima tahun terakhir di APBN semakin meningkat. Bahkan, jumlahnya lebih besar dari total anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial, dan setara dengan kombinasi ketiganya ditambah…

2 May, 2011: Ribuan komunitas di penjuru ASEAN hidup dalam ancaman yang serius karena perilaku perusahaan yang tidak bertanggungjawab terus berlanjut. Negara turut terlibat baik dalam keikutsertaannya dalam proyek-proyek yang merusak maupun karena sikapnya yang apatis terhadap ancaman ini. Masyarakat dari komunitas yang terkena dampak di Burma, Cambodia, Indonesia, Malaysia and Thailand membagi pengalaman mereka dalam…

Jakarta, 27 Februari 2011-(IESR) Sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, dalam rangka mencegah meningkatnya pemanasan global yang mengakibatkan memburuknya perubahan iklim, Institute for Essential Services Reform (IESR) pada hari ini memperkenalkan secara perdana Kampanye Menuju Masyarakat Rendah Karbon. Kampanye ini menitikberatkan kepada penurunan emisi gas rumah kaca dari berbagai aktivitas individu…

Jakarta, Di saat negosiasi Indonesia dicederai pada Pertemuan Para Pihak (COP-15) dalam Kerangka Kerja PBB atas Konvensi mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Copenhagen, ternyata harapan masih berlanjut di COP-16 Cancun, Mexico yang berakhir minggu lalu. “Setelah Copenhagen, Indonesia masih berdarah pada saat itu karena kegagalan negosiasi. Hilang harapan pada UNFCCC sebagai wadah yang dapat menyelesaikan…

Sepertinya tidak realistis untuk berharap COP 16 Cancun menghasilkan kesepakatan kunci untuk mencegah kenaikan suhu permukaan bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius, tetapi cukup realistis untuk berharap agar COP 16 Cancun menjadi momentum untuk membangun kepercayaan negara maju dan berkembang dalam perundingan multilateral perubahan iklim dibawah UNFCCC, serta menjadi pijakan untuk tercapainya kesepakatan yang…

Jakarta, 6 Mei 2010. Pemerintah Indonesia dan Perusahaan EI (Ekstraktif Industri) diserukan untuk serius menerapkan EITI (Extractive Industri Transperency International), menyusul telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (PerPres) No 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif. Hal ini ditandaskan oleh IESR (Institute for Essential Services Reform) dan PWYP (Publish What You Pay), dalam…