Indonesia – Tiongkok Perlu Rumuskan Kemitraan Pembiayaan Transisi Energi di KTT Belt and Road Initiative

press release

Jakarta, 17 Oktober 2023 – Menandai 10 tahun peluncuran Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative, BRI), Tiongkok kembali menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Internasional BRI atau Belt and Road Forum yang ketiga di Beijing pada tanggal 17-18 Oktober 2023. Tiongkok mengusung tema “Kerja Sama BRI yang Berkualitas Tinggi: untuk Pembangunan dan Kemakmuran Bersama” pada KTT tahun ini. Institute for Essential Services Reform (IESR) yang turut diundang dalam rangkaian agenda KTT BRI tersebut, mengharapkan adanya terobosan baru dalam kemitraan BRI Indonesia-Tiongkok, terutama untuk pembiayaan transisi energi, di antaranya untuk energi terbarukan, pengakhiran dini operasional PLTU batubara, industri hijau serta kolaborasi teknologi energi terbarukan yang erat untuk  mempercepat transisi energi.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dalam sambutannya pada Seminar Tingkat Tinggi  Membangun Visi Baru untuk Jalur Sutera Hijau di Beijing yang diselenggarakan oleh BRI International Green Development Coalition (BRIGC) and Foreign Environmental Cooperation Center (FECO), Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok, mengungkapkan Indonesia membutuhkan sokongan pendanaan yang besar, sekitar USD 1 triliun, dari negara-negara maju dan negara lainnya, salah satunya Tiongkok, untuk mencapai net-zero emission pada 2060.

“Pembiayaan merupakan hal yang krusial, yang berperan sebagai tulang punggung transisi ini. Opsi pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau dapat mempercepat transisi rendah karbon secara global, meningkatkan penerapan teknologi hijau, menghentikan penggunaan aset padat emisi, dan mengoptimalkan portofolio aset energi,” ungkap Fabby.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa

IESR memandang Tiongkok dapat mendukung Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk mempercepat transisi energi. 

“Melalui BRI ini, Tiongkok dan Indonesia dapat membentuk kemitraan pembiayaan transisi energi. Kemitraan ini perlu melibatkan lembaga keuangan, penyedia teknologi, dan pemerintah,  sehingga dapat membuka lebih banyak lagi pembiayaan domestik, memacu inovasi, dan mendorong kemakmuran ekonomi bersama,” jelas Fabby. 

Fabby meyakini bahwa pengembangan energi terbarukan menjadi tiket untuk memuluskan upaya penurunan emisi global yang akan berkontribusi dalam mencegah krisis iklim yang lebih parah. Tidak hanya itu, pemanfaatan energi terbarukan secara masif juga akan meningkatkan keamanan energi Indonesia. 

Dari sisi teknologi, Tiongkok juga memimpin dunia dalam pengembangan energi terbarukan, terutama PLTS. Pada peta jalan dekarbonisasi sistem energi Indonesia untuk mencapai target Persetujuan Paris yakni bebas emisi pada 2050, IESR menemukan Indonesia memerlukan pemanfaatan energi surya melalui PLTS hingga 80% dari sistem energi di Indonesia pada 2050.

“Menurut kajian Deep Decarbonization IESR pada 2030, kapasitas energi terbarukan perlu mencapai 138 GW, di mana PLTS mendominasi. Di sisi lain, Tiongkok menguasai sekitar 90% kapasitas manufaktur panel surya global dan setengah dari kapasitas manufaktur turbin angin global. Oleh karena itu, potensi pasar energi terbarukan yang masif di Indonesia dapat dipenuhi oleh perusahaan Tiongkok dan di saat bersamaan perlu terjadi pembangunan kapasitas manufaktur energi terbarukan serta transfer teknologi ke Indonesia. Kerjasama bilateral kedua negara dapat memfasilitasi dan mengakselerasi terwujudnya hal tersebut,” terang Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi, IESR.

Deon menambahkan bahwa Tiongkok sudah aktif berinvestasi di sektor energi, industri, dan infrastruktur di Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasamanya dengan mengalihkan rencana investasi yang saat ini masih berpusat pada dukungan terhadap energi fosil, menjadi pembangunan industri energi terbarukan.

Membumikan Narasi Transisi Energi

Jakarta, 13 Oktober 2023 – Seiring dengan jelasnya ambisi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 dan mencapai bebas emisi (net zero emission/NZE) pada 2060, pemerintah dan pihak terkait perlu bergandeng tangan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap transisi energi, sebagai salah satu upaya mencapai target-target tersebut.

Agus Tampubolon, Manager Proyek Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE), Institute for Essential Services Reform (IESR), menuturkan perspektif tentang alam dan pemanfaatan energi terbarukan yang ada di Indonesia haruslah terinternalisasi dalam pikiran dan kehidupan setiap individu.

“Setiap individu cenderung melindungi segala sesuatu yang menjadi milik kepunyaannya. Maka, jika setiap orang mempunyai pemikiran bahwa alam, hutan, lautan, lingkungan adalah milik kepunyaan yang berharga, dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam hidupnya, hal tersebut akan mendorong aksi yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2023.

Relevansi isu transisi energi dengan kehidupan masyarakat akan pula meningkatkan pemahaman mengenai transisi energi yang berujung pada perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan dan bertambahnya aksi mendorong kebijakan untuk adopsi energi terbarukan. 

“Transisi energi itu multidimensi, bukan hanya aspek teknis, namun banyak juga muatan sosialnya.   Untuk itu, setiap dari kita penting terlibat dan berkontribusi dalam proses ini agar transisi yang berkeadilan itu tercapai,” kata Agus. 

Di sisi lain, kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap transisi energi perlu pula menekankan sikap positif bahwa Indonesia mampu mencapai target bebas emisi sesuai Persetujuan Paris. Dukungan data yang terpercaya akan membantu menepis sikap pesimisme dalam mendukung suatu inisiatif yang pro energi terbarukan.

“Pesimisme dapat saja berasal dari sikap ketidakberdayaan dan memandang bahwa keluar dari jebakan energi fosil yang sudah berlangsung berabad-abad adalah upaya yang mustahil dan mahal. Padahal jika tetap bertahan pada energi yang polutif tersebut, negara akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal, mempercepat kenaikan suhu global yang memperparah krisis iklim,” ungkapnya.

Ketersediaan data terkait besarnya potensi energi terbarukan di Indonesia, kajian yang menunjukkan bahwa Indonesia mampu mencapai bebas emisi lebih cepat, disertai dengan rekomendasi aksi yang dapat diimplementasikan dan terukur, dan kolaborasi aksi advokasi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat merupakan beberapa cara untuk menyebarkan optimisme dan mendorong percepatan transisi energi untuk Indonesia mencapai bebas emisi lebih cepat.

Menghitung Biaya Pengakhiran Dini Operasional PLTU Batubara dan Intervensi Dekarbonisasi Lain

Jakarta, 11 Oktober 2023 – Pengakhiran dini operasional PLTU batubara dari tahun pensiun PLTU alaminya dipandang memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan memperpanjang usia PLTU batubara dengan penambahan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage, CCS). Hal tersebut disampaikan oleh Fadhil Ahmad Qamar, Staff Program untuk proyek Clean, Affordable, and Secure Energy (CASE) untuk Asia Tenggara (SEA), Institute for Essential Services Reform (IESR), pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2023.

Fadhil menyampaikan biaya penambahan teknologi CCS cenderung tinggi disebabkan oleh besarnya biaya pengadaan atau modal awal (capital expenditure, Capex) dan pengeluaran operasional (operating expenditure, Opex) CCS. Selain itu, menurutnya, pengakhiran dini operasional PLTU batubara berpotensi untuk menghasilkan pengurangan emisi PLTU yang mirip dengan pengurangan emisi yang dihasilkan dari penerapan CCS, dengan biaya yang lebih rendah.

“Untuk dapat menerjemahkan manfaat pengurangan emisi dari pengakhiran dini operasional PLTU batubara dan penerapan teknologi CCS pada PLTU batubara dalam nilai ekonomi, maka perlu disertai dengan penerapan harga karbon yang tepat sebagai bagian dari pembiayaan inovatif sehingga tidak membebankan anggaran negara,” ungkap Fadhil.

Raditya Wiranegara, Analis Senior, IESR pada kesempatan yang sama, juga menekankan kembali pentingnya aspek sosial dan ekonomi dari pengakhiran dini operasional PLTU batubara, terutama jika kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat lokal memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap beroperasinya PLTU batubara. Selain itu, pemangku kebijakan juga perlu untuk menggunakan pendekatan perumusan kebijakan terkait rencana penghentian pengoperasian PLTU batubara yang berbasis data, baik itu data aset pembangkitnya sendiri maupun biaya-biaya eksternalitas yang terkait dengan operasinya, seperti biaya sosial akibat polusi lokal yang dihasilkan oleh PLTU batubara. 

“Sehingga, penting untuk ke depannya, rencana penghentian operasi PLTU batubara ini masuk ke dalam RPJPN, sehingga dapat dipersiapkan jaringan pengaman sosial seperti apa dan berapa banyak yang diperlukan untuk meminimalisir dampak pengakhiran operasi PLTU batubara, baik pada masyarakat di sekitar pembangkit maupun di daerah penghasil batubara. Langkah-langkah antisipasi lainnya, seperti penyiapan peralihan tenaga kerja dari PLTU batubara ke pembangkit listrik berbasis energi terbarukan juga bisa dipertimbangkan untuk masuk ke dalam RPJPN,” jelas Raditya.

Transisi Energi Jadi Game Changer untuk Capai Ambisi Indonesia Emas 2045

Jakarta, 10 Oktober 2023 – Indonesia tengah mengejar ambisi Indonesia Emas pada 2045 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi, ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita setara dengan negara maju serta penurunan intensitas emisi. Agar pertumbuhan ekonomi tetap meningkat, dengan pemenuhan energi yang andal serta rendah emisi, maka energi menuju energi terbarukan menjadi salah satu cara penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ervan Maksum, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan, transisi energi menjadi salah satu pengubah signifikan (game changer) untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Menurut Ervan, penyediaan energi yang berkelanjutan perlu didorong agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi, dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas.

“Transisi energi tidak hanya memerlukan implementasi teknologi modern, namun juga membutuhkan dukungan regulasi dan kelembagaan. Melalui transisi energi, kami berharap agar dapat memenuhi komitmen Indonesia kepada dunia di mana penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia mampu mencapai 32%-43% pada tahun 2030 serta target net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat,” ungkap Ervan pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2023.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) menekankan pentingnya pengembangan  ekosistem energi terbarukan dan memasukkannya ke dalam strategi di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurutnya, transisi energi harus diupayakan mencapai target penurunan emisi yang lebih ambisius lewat akselerasi energi terbarukan, dengan menarik lebih banyak pendanaan dari dalam dan luar negeri, dan memanfaatkan pembiayaan transisi energi yang tersedia, seperti Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Prioritas transisi energi dan penurunan emisi dalam RPJPN dan RPJMN harus menjadi prioritas para calon presiden, parpol dan calon anggota legislatif yang akan berkontestasi di 2024. Pengakhiran operasional PLTU batubara yang selaras dengan target Persetujuan Paris, dan transisi energi berkeadilan perlu diusung sebagai agenda politik dan program kerja di sisa waktu pemerintahan sekarang dan pemerintah baru nanti,” jelas Fabby.       

Yudo Dwinanda Priaadi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pihaknya telah menyusun Peta Jalan Pengakhiran Dini Operasional PLTU Batubara sesuai yang dimandatkan Perpres 112/2022. Salah satunya ialah menargetkan pengakhiran dini operasional PLTU batubara hingga 2030 dengan total kapasitas PLTU batubara sebesar 6,1 GW untuk mencapai target JETP yakni mencapai puncak emisi 290 juta ton karbon dioksida ekuivalen.

“Agar keandalan sistem energi terjaga, maka ada skenario alternatif seperti pemanfaatan energi terbarukan menggunakan baterai, interkoneksi energi terbarukan Jawa-Sumatera, co-firing PLTU dengan maksimum 10 persen,” ungkap Yudo dalam paparannya di kesempatan yang sama.  

Pengakhiran dini operasional PLTU batubara juga termasuk pada lima area fokus investasi Just Energy Transition Partnership (JETP). Hal ini disampaikan oleh Paul Butarbutar, Kepala Deputi Sekretariat JETP. Ia menuturkan selain pengakhiran dini operasional PLTU batubara, fokus  investasi di bawah skema JETP lainnya adalah pembangunan transmisi dan distribusi,  energi terbarukan yang bersifat dapat dikontrol dan konstan (dispatchable), variabel energi terbarukan dan rantai pasok, serta program transisi energi berkeadilan.  

“Ke depannya, untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi energi terbarukan, PLTU dapat tetap beroperasi dengan porsi energi yang dibangkitkan yang berkurang. Kita juga mendorong investasi industri energi terbarukan, rencananya akan ada dua pabrik yang memproduksi panel surya yang akan beroperasi di kuartal tiga dan kuartal empat tahun depan. Dari berbagai fokus area investasi ini, dibutuhkan USD 95 miliar sampai 2030 dengan fokus paling besar di variable renewable energy (VRE),” jelasnya. 

Antisipasi Dampak Penurunan Konsumsi Batubara untuk Mempersiapkan Transformasi Ekonomi

press release

Jakarta, 27 September 2023 – Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan transisi energi yang akan mempengaruhi konsumsi batubara domestik. Selain itu, Indonesia masih mengandalkan 75-80 persen produksi batubaranya untuk ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor batubara seperti Tiongkok, India, dan Vietnam yang juga telah menetapkan target penurunan konsumsi batubara agar selaras dengan target net zero emission (NZE)-nya. Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang Indonesia perlu mengantisipasi potensi penurunan ekspor batubara Indonesia dengan memastikan transisi energi berlangsung secara adil, mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan, serta melakukan pendataan dampak penurunan konsumsi batubara terhadap berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, lingkungan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dalam seminar “Sunset PLTU dan Industri Batubara: Meninjau Arah dan Dampak Multisektoral dalam Transisi Energi Berkeadilan” yang diselenggarakan oleh IESR, memperkirakan permintaan batubara domestik akan mencapai puncaknya pada tahun 2025-2030, setelah itu akan permintaan batubara domestik tersebut akan turun secara signifikan. Sementara, jika melihat tren permintaan ekspor batubara, diprediksi ekspor batubara akan turun setelah tahun 2025.

“Apabila permintaan domestik dan ekspor batubara turun, maka produksinya pasti turun. IESR mengestimasikan bahwa Indonesia punya waktu 5-10 tahun untuk melakukan penyesuaian dengan melakukan transformasi ekonomi di daerah-daerah penghasil batubara di Indonesia seiring dengan turunnya produksi batubara yang berpengaruh terhadap berkurangnya permintaan negara dan daerah penghasil batubara,” kata Fabby.

Fabby menekankan dalam memastikan transisi energi yang berkeadilan, setidaknya perlu memperhatikan tiga faktor yaitu keterkaitan antara ekonomi lokal dengan batubara, kesiapan sumber daya manusia yang ada, dan rencana mitigasi dengan mempertimbangkan opsi-opsi alternatif perekonomian yang bisa dikembangkan di daerah tersebut.

Ilham Surya, Analis Kebijakan Lingkungan IESR menyatakan, transisi energi akan berdampak terhadap daerah penghasil batubara di Indonesia, seperti Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Berdasarkan laporan IESR berjudul  Just Transition in Indonesia’s Coal Producing Regions, Case Studies Paser and Muara Enim menemukan bahwa  kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sekitar 50 persen dan 70 persen di Muara Enim dan Paser selama satu dekade terakhir. Selain itu, dana bagi hasil (DBH) dari pajak dan royalti pertambangan batubara berkontribusi signifikan pada pendapatan pemerintah (APBD) hingga 20 persen di Muara Enim dan rata-rata 27 persen di Paser.

“Analisis modelling input-output kami di Kab. Muara Enim menunjukkan batubara hanya memberikan nilai tambah berupa kompensasi sekitar 20 persen bagi pekerja, dibandingkan 78 persen yang digunakan untuk perusahaan batubara itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kontribusi PDRB sektor pertambangan tinggi, antara 50 persen di Muara Enim dan 70 persen di Paser, tidak mencerminkan terdistribusinya manfaat bagi masyarakat lokal dan tidak banyak menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang besar,” jelas Ilham.

Ilham menegaskan bahwa daerah penghasil batubara memerlukan transformasi ekonomi untuk memangkas ketergantungan tinggi terhadap ekonomi yang berasal dari batubara. Kajian IESR menemukan beberapa sektor unggulan yang bisa dikembangkan seperti di Kabupaten Paser, dapat mengembangkan Jasa Keuangan, Manufaktur dan Pendidikan. Sedangkan di Kabupaten Muara Enim, dapat mengembangkan Manufaktur dan Penyediaan Akomodasi serta Makan Minuman. 

Untuk memonitor dampak transisi energi terhadap sektor batubara, IESR mengembangkan platform pelacakan dampak batubara atau Coal Impact Tracker yang membuat tiga skenario masa depan batubara. Platform Coal Impact Tracker melacak dampak batubara dari berbagai sektor seperti kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan dan lain – lain. Adapun tiga skenario tersebut adalah skenario BAU (Business as Usual), skenario Best Practice Policy (BPS) dan skenario System Dynamic yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung. Platform masih dalam pengerjaan dan rencananya akan dirilis pada Februari 2024.

Platform yang akan bernama radarbatubara.transisienergi.id merupakan bentuk kontribusi IESR dalam mengedukasi pemangku kepentingan terkait melalui visualisasi informasi indikator-indikator ekonomi, sosial, lingkungan dan kesehatan yang penting. Pemerintah daerah, masyarakat di lokasi industri batubara, pekerja industri batubara dapat menggunakan platform ini untuk mengantisipasi besaran dampak dan mempersiapkan antisipasinya lebih awal,” jelas Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi, IESR.

Kerja Sama Transisi Energi Indonesia-Tiongkok, Dialog Tingkat Tinggi Pertama Digelar

Kerja Sama Transisi Energi Indonesia-Tiongkok, Dialog tingkat tinggi pertama untuk memajukan kerja sama energi terbarukan antara Indonesia dan Tiongkok


26 September 2023 –
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyelenggarakan dialog tingkat tinggi yang pertama kali diadakan antara Indonesia dan Tiongkok untuk memperdalam kerja sama antara kedua negara dalam hal transisi energi pada Selasa (26/9) di Jakarta. Dialog ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Kemenko Marves, lembaga think-tank Indonesia Institute for Essential Services Reform (IESR), BRI International Green Development Coalition (BRIGC) yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan di Tiongkok, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional di bidang hukum lingkungan, ClientEarth. Dialog ini menjadi dasar dari laporan yang akan diterbitkan oleh IESR, BRIGC dan ClientEarth mengenai peran China dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. 

Dialog ini mempertemukan perwakilan dari kedua lembaga pemerintah dan para pemimpin industri utama untuk mempresentasikan dan bertukar pandangan dari kedua negara untuk menemukan kesamaan dalam membangun kerja sama terutama di sektor energi. Hadir dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut di antaranya Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Investasi, PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi, dan Kementerian Perindustrian dari Indonesia dan National Development and Reform Commission (NDRC), lembaga afiliasi Kementerian Perdagangan, China Development Bank, BRI International Green Development Coalition, China Renewable Energy Engineering Institute, dan Asosiasi Industri Energi Terbarukan dari China.

Tahun ini menandai ulang tahun ke-10 pengumuman Belt and Road Initiative (BRI) bersamaan dengan ulang tahun ke-10 dari kemitraan strategis komprehensif antara Tiongkok dan Indonesia. Selama satu dekade terakhir, China semakin memprioritaskan kerja sama dalam pembangunan hijau dan telah mengimplementasikan sejumlah proyek energi bersih yang ramah lingkungan, rendah karbon, dan berkelanjutan. Dengan keunggulan teknologi dan biaya, kemitraan yang saling menguntungkan ini dapat membawa peluang lompatan ke depan bagi para investor China, dan memanfaatkan transisi rendah karbon di Indonesia.

Antara tahun 2006 hingga 2022, investasi China di Indonesia mencapai sekitar USD 35 miliar. Seperempat dari total investasi ini disalurkan ke sektor energi. Namun, 86% dari jumlah tersebut digunakan untuk industri energi berbahan bakar fosil. Sejalan dengan janji Presiden Xi Jinping pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76, Cina mengumumkan bahwa mereka akan “meningkatkan dukungan bagi negara-negara berkembang lainnya dalam mengembangkan energi ramah lingkungan dan rendah karbon, serta tidak akan membangun proyek-proyek pembangkit listrik tenaga batubara di luar negeri.” Salah satu dari lima proposal yang dibuat oleh Presiden Xi pada Peringatan 30 Tahun Hubungan Dialog China-ASEAN adalah untuk “bersama-sama mempromosikan transisi energi regional, mendiskusikan pendirian pusat kerja sama energi bersih China-ASEAN, dan meningkatkan pembagian teknologi dalam energi terbarukan” dan untuk “mengintensifkan kerja sama dalam keuangan dan investasi hijau untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional”.

Dialog ini dilakukan untuk memahami perkembangan Indonesia dan Tiongkok khususnya di bidang energi berkelanjutan dan industri manufakturnya. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan investasi sebesar USD 1,1 triliun atau setara dengan 768 GW kapasitas energi terbarukan. Tenaga surya akan menjadi teknologi terdepan dalam transisi menuju nol emisi di Indonesia karena potensinya yang besar, biayanya yang rendah, dan mudah dipasang dalam jangka waktu yang singkat. Indonesia juga memiliki cadangan mineral global yang besar yang dibutuhkan untuk sel surya dan baterai. Oleh karena itu, diperkirakan permintaan modul surya dan komponen lainnya di Indonesia akan meningkat pesat dalam lima tahun ke depan.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, mengatakan, “Keberlanjutan telah menjadi bagian inti dari kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) dan terdapat peluang investasi yang sangat besar di antara kedua negara untuk mempercepat transisi hijau dan rendah karbon pada sistem energi Indonesia. Secara teknis dan ekonomis, mencapai nol emisi karbon pada tahun 2050 dapat dilakukan dengan mendekarbonisasi sistem energi Indonesia. Hal ini akan membutuhkan elektrifikasi yang luas pada sektor transportasi utama, penyebaran energi terbarukan secara luas, pengurangan infrastruktur bahan bakar fosil, penggunaan penyimpanan energi dan elektrolisis dalam jumlah besar untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan, serta pembawa energi untuk transportasi dan industri, dan konektivitas jaringan listrik yang dapat diandalkan antara pulau-pulau di Indonesia.”

Untuk memperdalam kerja sama hijau dan rendah karbon antara Tiongkok dan Indonesia, draf laporan “Critical role of China on accelerating Indonesia’s energy transition” dipresentasikan dalam dialog tersebut. Elizabeth Wu, Konsultan Hukum dari tim Sistem Energi ClientEarth di Asia, memoderatori diskusi mengenai temuan-temuan dari laporan tersebut. Diskusi tersebut membahas tentang memperkuat kemitraan energi terbarukan tingkat tinggi antara China dan Indonesia melalui pengembangan strategi jangka panjang bersama dan menyelesaikan perjanjian bilateral, eksplorasi mekanisme inovatif dan struktur pembiayaan untuk meningkatkan jalur proyek hijau dan zona percontohan BRI serta proyek percontohan, dan memperdalam pertukaran dan mengeksplorasi integrasi lebih lanjut dengan strategi regional ASEAN.

Dimitri de Boer, Direktur Program Regional ClientEarth untuk Asia mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. “Belt and Road Initiative (BRI) dapat memainkan peran penting dalam transisi energi global, dengan bekerja sama dengan negara-negara mitra seperti Indonesia untuk benar-benar meningkatkan penyebaran energi terbarukan,” tutup Dimitri de Boer.

Delapan Rekomendasi IETD 2023

press release

Jakarta, 20 September 2023 – Transformasi sektor ketenagalistrikan dengan pengembangan energi terbarukan dan percepatan pengakhiran operasional PLTU batubara membutuhkan pembiayaan signifikan.  Tersedianya pembiayaan transisi energi akan membantu pemerintah, perusahaan utilitas maupun kelompok masyarakat untuk memperbanyak proyek energi terbarukan sehingga semakin menurunkan harga pembangkitan energi terbarukan. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai untuk memenuhi kebutuhan investasi energi terbarukan, Indonesia perlu berinovasi dalam menciptakan skema pembiayaan berkelanjutan yang inovatif.

“Ide skema dan inovasi pembiayaan perlu terus dieksplor mengingat uniknya struktur pasar ketenagalistrikan di Indonesia. Indonesia bisa memanfaatkan proses Just Energy Transition Partnership (JETP) ataupun Energy Transition Mechanism (ETM) untuk eksplorasi skema tersebut. Pada akhirnya skema yang bisa diterapkan pasti membutuhkan masukan dari semua pemangku kepentingan, PT PLN, pemilik pembangkit listrik, dan institusi finansial,” jelas Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi IESR.

Salah satu peluang untuk membiayai transisi energi dengan terbatasnya pendanaan publik, menurut Iliad Lubis, South Asia Utility Transition Manager, Rocky Mountain Institute pada hari ke-3 pelaksanaan Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 (20/9), adalah kredit karbon. Illiad menuturkan kredit karbon dapat meningkatkan pendanaan dari kesepakatan transisi dari batubara, membangkitkan kualitas kredit karbon yang lebih tinggi di pasar karbon, dan mempercepat transisi energi.

“Meskipun saat ini ada berbagai persyaratan untuk monetisasi karbon kredit, namun ke depannya peluang untuk memanfaatkan pembiayaan karbon akan menjadi semakin menarik dengan pasar karbon yang diprediksi akan tumbuh signifikan,” ujar Illiad.

Sementara dari kalangan bisnis, kebutuhan pembiayaan seperti pinjaman lunak maupun dukungan kredit dari institusi pembiayaan akan membantu bisnis untuk beralih ke sektor energi terbarukan.

“Tentu saja untuk tahap awal, kami membutuhkan peta jalan transisi energi yang jelas sehingga kami dapat mengetahui besaran pembiayaan yang dibutuhkan. Kedua, menimbang pendanaan publik yang terbatas, kami membutuhkan dukungan pembiayaan dari multilateral maupun filantropis untuk pembiayaan konsesional yang dapat memadukannya dengan bank komersial. Hal ini akan memberikan risiko kredit yang tepat bagi proyek sehingga investor mendapatkan imbal hasil yang memadai,” ungkap Ekha Yudha Pratama, Head and Advisory Services, PT. SMI.

Agar transformasi di sektor ketenagalistrikan berjalan secara cepat untuk mengejar target penurunan emisi yang signifikan, Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan IESR dalam IETD 2023 menyampaikan delapan rekomendasi untuk mempercepat transformasi energi di sektor kelistrikan yang adil di Indonesia.

Pertama, menyusun dan mengajukan transisi energi dan mengaitkannya dengan pembangunan sosial dan ekonomi. IESR dan ICEF menyatakan perlu adanya hubungan yang jelas antara target yang ditetapkan di masing-masing kementerian.

Kedua, tersedianya dukungan yang kuat terhadap pembangunan energi terbarukan dalam lima tahun ke depan. Kesepakatan para pemimpin G20, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan tiga kali lipat kapasitas energi terbarukannya, perlu disikapi secara serius dengan memberikan insentif bagi pasar dan industri energi terbarukan.

Ketiga, meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data energi terbarukan melalui kolaborasi bersama. Data dan informasi energi terbarukan yang komprehensif dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, seperti mengurangi ketidakpastian dalam pengembangan proyek bagi IPP, lembaga keuangan serta operator sistem pendukung sehingga memiliki perencanaan yang lebih efisien dalam pemanfaatan energi terbarukan. 

Keempat, menciptakan pusat riset variabel energi terbarukan untuk memperoleh pembelajaran dalam pengembangan energi terbarukan terutama surya dan angin, serta operasi sistem. Hal ini akan mengatasi tantangan pengoperasian sistem yang fleksibel namun tetap andal di tengah ketidakpastian permintaan dan variasi pasokan.

Kelima, mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi energi terbarukan serta mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan tersebut untuk rencana transisi energi secara lokal. Transisi energi perlu melibatkan seluruh pihak, langkah pertama yang bisa dilakukan yakni mengidentifikasi kelompok aktor yang berbeda dan melakukan dialog. 

Keenam, meninjau kembali, dan menggabungkan kebijakan dan peraturan untuk memfasilitasi proyek energi terbarukan untuk menemukan  tarif yang kompetitif. Penggabungan kebijakan tersebut, paling tidak, dapat mencerminkan target energi terbarukan yang lebih ambisius, penjadwalan proses pengadaan proyek energi terbarukan yang transparan dan reguler, serta mitigasi berbagai risiko dari pengembangan energi terbarukan.

Ketujuh, menjajaki dan menguji struktur pembiayaan termasuk proyek batubara menjadi energi terbarukan dengan pengembang swasta dan lembaga keuangan serta memanfaatkannya diantaranya melalui skema kerjasama transisi energi yang berkeadilan (Just Energy Transition Partnership.JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM). 

Kedelapan, mengutamakan transisi energi sebagai isu utama dalam manifesto politik calon pemimpin nasional dan provinsi menjelang pemilu. Transisi energi akan berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti aspek keterjangkauan dan keamanan energi dalam jangka pendek, dan dampak dari perubahan iklim terhadap penghidupan masyarakat secara umum dalam jangka panjang. Untuk itu, Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam proses transisi energi. IETD mendorong agar transisi energi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas selama masa kampanye. 

Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyelenggarakan Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 pada 18-20 September 2023.

 

Memastikan Efektivitas Pengadaan Proyek Energi Terbarukan

Jakarta, 20 September 2023 – Standardisasi Power Purchase Agreement (PPA) atau perjanjian jual beli listrik menjadi salah satu cara untuk mempercepat negosiasi proyek energi terbarukan serta menghindari potensi terjadinya pelanggaran hukum.  Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023.

Senior Partner of UMBRA,  Kirana Sastrawijaya mengungkapkan hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan standardisasi di antaranya dengan merujuk pada PPA  yang sudah bankable atau memenuhi persyaratan bank dan terbukti sukses.

“Selain merujuk pada PPA yang sudah sukses, hal lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk standardisasi PPA adalah memberikan klausul fleksibilitas untuk menghindari penyimpangan yang dianggap sebagai “pelanggaran hukum”, memberikan fleksibilitas untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru, adanya implikasi studi keuangan untuk menjustifikasi alokasi risiko serta adanya perbandingan dengan negara lain,” jelas Kirana.

Raditya Wiranegara, Analis Senior Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan, tantangan yang perlu diperhatikan di dalam standardisasi PPA adalah bagaimana caranya standardisasi ini dapat disesuaikan dengan dinamika pasar; apakah dengan pemutakhiran standar PPA di dalam periode tertentu, misalnya. Dengan begitu, investor siap dan tetap mendapatkan kepastian.

“Selain itu, standardisasi ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Kirana, juga perlu memperhatikan teknologi pembangkit. Artinya, standar PPA untuk pembangkit listrik berbasis fosil dibedakan dari standar PPA untuk pembangkit listrik berbasis energi terbarukan” kata Raditya Wiranegara, Analis Senior Institute for Essential Services Reform (IESR).

Dari kalangan industri, Komite Eksekutif Kadin Net Zero Hub Anthony Utomo menyampaikan dalam pembahasan PPA, ketersediaan proyek energi terbarukan menjadi hal penting.

“Berkaitan dengan PPA yang berhubungan dengan pengembang, pertama, proyek energi terbarukannya harus ada dulu. Kedua, standarisasi PPA akan sangat membantu sehingga negosiasi tidak perlu berlama-lama dan ada transparansi. Ketiga, mengenai hak karbon, terutama untuk PPA yang sudah berjalan, apakah akan menjadi miliknya risk taker (pengampu risiko) PLN atau pengembang,” ungkapnya.

Senior Programme Lead, CEEW Centre for Energy Finance, Arjun Dutt memaparkan pengalaman India dalam pengadaan proyek energi terbarukan melalui proses lelang. Menurutnya, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan paket kebijakan yang mendukung pengadaan proyek energi terbarukan adalah dengan adanya kepastian permintaan, memitigasi risiko lahan dan evakuasi, integrasi jaringan, dan memitigasi risiko penjamin (off-taker).

“Hal yang dapat menciptakan kepastian permintaan di antaranya dengan adanya kewajiban pembelian energi terbarukan (Renewable Purchase Obligation, RPO) seperti penentuan standar portofolio energi terbarukan. Selain itu dapat pula membuka akses luas bagi konsumen untuk mempromosikan adopsi energi terbarukan, serta mengembangkkan sumber-sumber baru permintaan energi terbarukan seperti kendaraan listrik dan hidrogen hijau,” jelas Arjun.

Zulfikar Manggau Senior Specialist Project Management and Power Generation, PT PLN mengakui bahwa pihaknya pun menginginkan pengadaan proyek energi terbarukan, PPA yang lebih efisien dan kompetitif.

“PLN sedang mengupayakan agar bisa segera meningkatkan penjualan melalui industri yang terus tumbuh, sehingga sisi permintaan terus bertambah dan bisa menambah pembangkit energi baru terbarukan ke depannya,” ujar Zulfikar. Zulfikar menyebut pihaknya saat ini sedang finalisasi Permen Perjanjian Jual Beli LIstrik (PJBL).

Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyelenggarakan Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 pada 18-20 September 2023.

 

IESR dan Ford Foundation Menyerukan Pemusatan Keadilan dalam Kemitraan Transisi Energi

press release

Jakarta, 19 September 2023 – Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Ford Foundation di Indonesia menyerukan kepada pemerintah Indonesia tentang pentingnya mengedepankan prinsip keadilan dalam upaya transisi energi di Indonesia, khususnya pada kemitraan transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition Partnership atau JETP).

JETP adalah mekanisme pembiayaan inovatif yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi yang dipimpin negara dari bahan bakar fosil, termasuk batubara, ke sumber energi terbarukan. JETP pada dasarnya menghubungkan paket keuangan yang terdiri dari pembiayaan konsesi (pinjaman lunak) dan hibah dari negara-negara donor, dengan inisiatif transisi energi di negara-negara Selatan.

Dalam laporan yang diluncurkan secara digital oleh IESR dan Ford Foundation hari ini, disebutkan bahwa pendanaan JETP yang dijanjikan tidak cukup untuk menutupi biaya seluruh proses transisi. Sebaliknya, dana ini berfungsi sebagai pendanaan awal untuk mengkatalisasi dan memobilisasi sumber pendanaan lainnya.

Laporan tersebut menyoroti hasil dan rekomendasi dari The JETP Convening, Exchange and Learning from South Africa, Indonesia, and Vietnam yang diselenggarakan pada 25-28 Juni 2023 lalu di Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Ford Foundation, Institute for Essential Services Reform (IESR), dan African Climate Foundation.

“Karena pendanaan awal JETP memiliki batasan waktu, maka penting untuk menetapkan pencapaian dan proyek yang masuk akal serta dapat dicapai dalam jangka waktu yang disepakati dan mengembangkan strategi untuk memanfaatkan sumber pendanaan lain untuk menutupi biaya untuk mencapai target tahun 2030,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Fabby juga menambahkan bahwa instrumen pembiayaan seperti pinjaman lunak, pinjaman komersial, ekuitas, dana jaminan, hibah dan instrumen lainnya harus dikaji secara cermat agar tidak terjadi ‘jebakan utang’ di masa depan. 

 “Pemerintah harus terus mengadvokasi permintaan hibah dan pinjaman lunak yang lebih besar untuk mencapai target yang disepakati tanpa menambah beban bagi negara penerima,” kata Fabby.

Hal ini ditegaskan Edo Mahendra, Kepala Sekretariat JETP Indonesia saat menjadi pembicara dalam diskusi panel bertajuk ‘Safeguarding the “Just” in Just Energy Transition Partnerships (JETP) and Other Emerging Climate Finance Models’ pada acara Climate Week tanggal 18 September 2023 di New York, Amerika Serikat

“Komponen pendanaan tertinggi masih berasal dari pinjaman komersial dan investasi dengan tingkat bunga non-konsesi. Oleh karena itu, penting untuk membangun kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi filantropi, dan sektor swasta,” kata Edo.

Ford Foundation di Indonesia memandang bahwa filantropi mempunyai peran penting dalam mendukung prinsip keadilan baik melalui pemerintah maupun langsung kepada masyarakat yang terkena dampak. Mereka mempunyai kemampuan untuk bertindak lebih cepat dibandingkan pemerintah dan menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Filantropi juga dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pertukaran pengetahuan.

Prinsip berkeadilan juga harus diterapkan untuk memitigasi dampak transisi energi terhadap masyarakat. Dukungan kepada inisiatif sosial-ekonomi alternatif di bidang-bidang ini penting dilakukan agar gagasan keadilan memihak kepada seluruh kelompok masyarakat. Hal ini termasuk memberikan peningkatan keterampilan dalam peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan, mendidik dan membantu pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan rencana pembangunan ekonomi mereka untuk jangka panjang, serta menciptakan pendanaan yang didedikasikan untuk mengatasi dampak peralihan dari penggunaan batu bara.

Peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber daya rendah karbon tidak hanya berdampak pada perekonomian di tingkat lokal tetapi juga di tingkat regional atau bahkan nasional. Masyarakat yang tinggal di daerah yang bergantung pada bahan bakar fosil harus beradaptasi dengan lingkungan baru, serta menyesuaikan keterampilan dan pengetahuannya yang mungkin sulit dilakukan dalam waktu singkat.

Alexander Irwan, Direktur Regional Ford Foundation di Indonesia, mengatakan penerapan JETP harus memenuhi prinsip dasar unsur keadilan.

“Elemen keadilan sosial harus dimasukkan dalam diskusi dan rencana transisi. Konsep keadilan harus menjadi pusat perhatian, memastikan transisi yang adil bersifat inklusif bagi semua kelompok atau komunitas, khususnya pekerja, anak-anak, perempuan, dan komunitas lokal yang sangat bergantung pada rantai pasokan bahan bakar fosil,” kata Alex.