CASE IESR: Indonesia Perlu Dorong Komitmen Lebih Kuat Negara ASEAN Untuk Penurunan Emisi GRK di Kawasan

press release

Jakarta, 15 Agustus 2023 – Menjadi Ketua ASEAN pada 2023 dan mempunyai kekuatan ekonomi besar di ASEAN, Indonesia dapat mendorong negara anggota ASEAN lainnya agar mempunyai kesepakatan bersama untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang selaras dengan Persetujuan Paris serta memobilisasi dukungan dari negara ASEAN lain untuk mempunyai target pengakhiran operasional PLTU batubara secara bertahap sebelum tahun 2050. Hal ini disampaikan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) pada media briefing berjudul “Mengukur Ambisi Iklim ASEAN pada Keketuaan Indonesia ASEAN 2023”.

Menurut Fabby, pengurangan bahan bakar fosil dengan pelarangan pembangunan PLTU baru di Indonesia namun tetap mengizinkan pembangunan PLTU baru untuk keperluan industri dapat menghambat pencapaian bauran energi terbarukan yang lebih tinggi. Ia menekankan pemerintah Indonesia dapat mendorong komitmen yang lebih tegas untuk pengakhiran operasional PLTU batubara di negara ASEAN. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan energi terbarukan di ASEAN, terutama pengembangan energi surya. Ia mendorong pembahasan mengenai penyediaan rantai pasok yang terintegrasi patut disepakati pada ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) yang akan berlangsung dalam waktu dekat di Agustus 2023.

“Kami harapkan pada AMEM, Indonesia bisa mengusulkan Indonesia menjadi pusat manufaktur PLTS mulai dari teknologi polisilikon hingga modul surya. Beberapa negara ASEAN sudah mengembangkan manufaktur, namun masih terbatas di sel dan modulnya. Selain itu pengembangan manufaktur ini belum terintegrasi. Sementara di Indonesia, bahan baku untuk pembuatan komponen PLTS tersedia di Indonesia, misalnya pasir silika. Sebagai Ketua ASEAN 2023. Indonesia dapat merekomendasikan ini sebagai kesepakatan bersama untuk membangun rantai pasok yang terintegrasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan ancaman iklim menjadi semakin serius bagi negara-negara ASEAN yang berdampak luas terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kemajuan pembangunan di kawasan. Jika tidak ada upaya serius untuk mengurangi emisi global, maka dampak perubahan iklim akan membuat pertumbuhan ekonomi melebihi 6% di kawasan Asia Tenggara akan semakin berat.

Berlianto Pandapotan Hasudungan, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI mengakui selain tantangan geopolitik, krisis Myanmar, krisis iklim juga menjadi tantangan tambahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Ia memaparkan ketahanan energi melalui transisi energi ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi menjadi agenda penting dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN.

“Selain pengembangan kendaraan listrik, ASEAN sedang mengembangan interkoneksi energi antar negara anggota dan akan dimulai juga studi atas interkoneksi energi di kawasan,” jelasnya.

Shahnaz Nur Firdausi, Peneliti Iklim dan Energi, IESR memaparkan, kebijakan dan komitmen iklim Indonesia tidak konsisten dengan Persetujuan Paris yang ingin menjaga batas suhu 1,5°C, bahkan rawan menyebabkan peningkatan, bukan penurunan emisi. Hal ini bisa dilihat dari laporan Climate Action Tracker (CAT) yang menilai bahwa target dan kebijakan iklim Indonesia secara keseluruhan masih kategori sangat tak mencukupi (highly insufficient). Apabila semua negara mengikuti pendekatan kebijakan Indonesia, maka pemanasan global akan lebih dari 2°C hingga 3°C. 

“Untuk itu, kebijakan dan tindakan iklim Indonesia pada tahun 2030 membutuhkan perbaikan substansial agar konsisten dengan batas suhu 1,5°C. Indonesia perlu menaikkan target NDC menjadi 75% di bawah skenario NDC business as usual (BAU) di luar penggunaan lahan serta alih guna lahan dan kehutanan (bersyarat) dan 62% (tidak bersyarat). Terlebih lagi, emisi Indonesia dari penggunaan lahan dan kehutanan telah mencapai hampir 50% dari total emisi selama 20 tahun terakhir,” papar Shahnaz.

Manajer Program Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia, Agus Tampubolon dalam kalimat penutup kembali menyatakan pentingnya kerjasama antar negara anggota ASEAN untuk mengakselerasi transisi energi.

“Indonesia bisa memimpin transisi energi di ASEAN dengan leading by example. Negara-negara anggota ASEAN memiliki potensi besar, kita bisa bekerja sama untuk rantai pasok, contohnya adalah pengembangan PLTS. Kita juga perlu memikirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan, dan untuk meningkatkan target iklimnya,” ujar Agus.

Percepatan Pembangunan Rendah Karbon Perlu Sinergitas Target dan Strategi

press release

Jakarta, 10 Agustus 2023 – Pembangunan berkelanjutan yang minim emisi dipercaya akan membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang sudah berlangsung selama 30 tahun (1993-2022) sehingga mampu bergerak menuju negara maju. Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah Indonesia untuk secara serius menetapkan target dan melakukan aksi penurunan emisi yang jelas dan terukur serta mencantumkan target tersebut pada Kontribusi Nasional yang Ditetapkan atau Nationally Determined Contribution (NDC). 

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dalam sambutannya pada Seminar “Bridging the Cross-Sectoral Gap in Pursuing More Ambitious Climate Targets in Indonesia” yang diselenggarakan oleh IESR mengatakan berdasarkan data Climate Action Tracker (CAT) aksi global, yang diukur dengan basis kebijakan saat ini, akan menuju ke kenaikan suhu global sebanyak 2.7°C. Meski demikian, target pengurangan emisi terbaru Indonesia dikategorikan sebagai critically insufficient, yang artinya amat jauh dari cukup untuk meredam pendidihan global. Terdapat kesenjangan antara kebijakan saat ini dengan tingkat emisi yang kompatibel dengan Persetujuan Paris. Berdasarkan kebijakan dan aksi iklim Indonesia emisi diperkirakan akan mencapai 111.4-132.0 GtCO2e/tahun pada 2030 (tidak termasuk LULUCF), 351-415% di atas tingkat emisi 1990. Untuk kompatibel dengan Persetujuan Paris, maka emisi harus turun menjadi 0.56-0.86 GtCO2e/tahun pada 2030 (tidak termasuk LULUCF). 

“Selain itu, kita perlu melihat NDC Indonesia, dimana terdapat dua sektor yakni sektor transportasi dan industri yang masih belum menunjukkan aksi menuju pemenuhan target net zero, sementara sektor energi sudah ada strategi yang jelas untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Ini menunjukkan adanya kesenjangan aksi (gap of action) atau tidak ada strategi dan rencana yang transparan dan terukur. Hal ini dikhawatirkan akan membuat Indonesia gagal mencapai target Persetujuan Paris,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia juga menyinggung mengenai penyampaian sinyal yang berbeda dari pembuat kebijakan yang menyesuaikan prioritas masing-masing sektor terkait mitigasi krisis iklim. Hal ini membuat lambatnya pergerakan untuk mencapai target penurunan emisi selaras Persetujuan Paris.

“Tidak adanya strategi yang terukur menyebabkan perbedaan sinyal secara sektoral. Misalnya, alokasi anggaran untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak sesuai, pembuatan kebijakan sering tidak sejalan secara lintas sektoral, bahkan sektor transportasi belum ditargetkan tenggat waktu untuk mencapai puncak emisi. Aksi iklim perlu diintegrasikan ke dalam penyusunan RPJPN diikuti RPJMN,” lanjutnya.

Dia juga menekankan bahwa Keketuaan Indonesia di ASEAN juga perlu dilihat sebagai peluang untuk mengajak negara-negara ASEAN lainnya memiliki kebijakan dan aksi iklim yang lebih ambisius. Hal ini sesuai dengan hasil analisis CAT bahwa kebijakan dan aksi iklim Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang lebih ambisius dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu sasaran utamanya adalah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 95% pada 2045. Menurutnya, penurunan emisi berkaitan erat dengan pengembangan ekonomi yang lebih hijau. Terutama, Indonesia pada RPJPN 2025-2045 membidik pendapatan per kapita Indonesia dapat setara seperti negara maju sekitar US$30,300 dan masuk ke dalam ekonomi 5 (lima) terbesar di dunia.

“Penurunan emisi jangan dilihat hanya sekadar menurunkan emisi saja, dan harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi. Intervensi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon akan meningkatkan daya dukung lingkungan dan menurunkan emisi GRK seiring mendorong pertumbuhan PDB rata-rata Indonesia tahun 2022-2045 harus mencapai 6-7%,” tandas Medrilzam.

Namun, Medrilzam menyoroti jumlah investasi yang dibutuhkan rata-rata sebesar Rp2,377 triliun rupiah per tahun dari 2025-2045 untuk melaksanakan kebijakan ekonomi hijau.

“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan kebijakan yang mengarah pada penguatan pembiayaan inovatif hijau, seperti blended finance, impact investment, carbon tax, dan lainnya. Investasi hijau juga akan memberikan manfaat penciptaan lapangan kerja hingga 1.66 juta lapangan kerja/tahun pada tahun 2045,” tuturnya.

Sependapat, Ferike Indah Arika, Analisis Kebijakan Ahli Muda Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, menekankan kebutuhan akan pembiayaan inovatif selain APBN untuk upaya mitigasi dan adaptasi iklim. Ia membandingkan akumulasi pendanaan untuk mitigasi perubahan iklim yang diperlukan dalam rentang tahun 2018-2030 mencapai Rp4,002 triliun masih jauh lebih kecil dari pada kebutuhan investasi untuk kebijakan ekonomi hijau. 

“APBN yang dipantau alokasinya untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi masih jauh antara dari yang kita punya dan yang dibutuhkan. Ketimpangan kebutuhan pendanaan yang besar ini, tentu saja tidak bisa hanya dipenuhi oleh APBN yang terbatas,” ujar Ferike.

Nurcahyanto, Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, memaparkan dari sektor energi, untuk mendorong percepatan pengurangan emisi GRK, pengakhiran operasional PLTU menjadi salah satu kontribusi utama dalam mengurangi emisi pada sektor pembangkit listrik. Nurcahyanto menegaskan, rancangan peta jalan pengakhiran dini operasional PLTU batubara dengan target pemensiunan total kapasitas 4,8 GW PLTU batubara pada 2030 telah dirampungkan dan disampaikan pada Kemenkomarves, Kemenkeu, Kementerian BUMN,dan PT.PLN(Persero) untuk mendapatkan tanggapan.

Deklarasikan Bali Net Zero Emission 2045: Pemerintah Bali Targetkan 100 Persen Energi Terbarukan di Nusa Penida sebelum 2030

press release

Bali, 4  Agustus 2023 – Peningkatan bauran energi yang terbarukan yang signifikan diperlukan untuk mencapai ambisi Bali Net Zero Emission (NZE) 2045, 15 tahun lebih cepat daripada target netral karbon Indonesia. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan dan prinsip berkelanjutan akan menciptakan citra positif bagi aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Ida Bagus Setiawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, Provinsi Bali dalam pertemuan bertajuk Towards Bali Net Zero Emission 2045 di Jayashaba, Denpasar, Bali, memaparkan sektor energi menyumbang 57% dari total emisi di Bali. Ia menuturkan pemerintah daerah akan lebih fokus dalam mengurangi emisi tersebut, di antaranya dengan menargetkan pemanfaatan 100 persen energi terbarukan di Nusa Penida di 2030.

“Nusa Penida didorong lebih awal untuk mencapai net zero emission dibanding Bali Daratan salah satunya karena isolated dari segi kelistrikan,” ujar Ida Bagus.

Institute for Essential Services Reform (IESR) yang telah secara aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali sejak 2019 mendata potensi teknis energi terbarukan di Bali terbilang besar mencapai 143 GW, di antaranya potensi teknis PLTS terpasang di daratan sebesar 26 GWp dan penyimpan daya hidroelektrik terpompa (pump hydro energy storage, PHES) sebesar 5,8 GWh. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dalam kesempatan yang sama menyampaikan pihaknya memproyeksikan dalam beberapa tahun ke depan populasi Nusa Penida yang pada 2022 berjumlah sekitar 62 ribu jiwa akan meningkat, juga semakin tumbuhnya sektor pariwisata akan meningkatkan permintaan energi, termasuk listrik. Hal ini dapat dipenuhi dengan energi terbarukan.

“Adanya potensi energi terbarukan yang besar dan teknologi pembangkit energi terbarukan yang tersedia, permintaan listrik yang dapat dikelola dan pola beban listrik yang relatif sama antara siang dan malam, serta dukungan PLN, membuat saya memiliki keyakinan yang tinggi bahwa sistem kelistrikan berbasis 100% energi terbarukan di Nusa Penida dapat diwujudkan sebelum 2030,” ungkap Fabby. 

Menyinggung kondisi Nusa Penida yang saat ini kebutuhan listriknya salah satunya dipasok dari 7 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 10 MW, Fabby menyebut penggantian PLTD dengan energi terbarukan, menjadi tantangan tersendiri. 

“Tantangannya adalah mengganti 10 MW PLTD yang saat ini beroperasi dalam 2-3 tahun, dan meningkatkan kinerja PLTS Suana sehingga lebih optimal dalam setahun mendatang. IESR juga sudah melakukan kajian teknis dan hasil kajian menunjukan secara teknis-ekonomis sistem kelistrikan 100% energi terbarukan dapat dilakukan di Nusa Penida,” tandasnya.

Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari, pimpinan Center of Excellent Community Based Renewable Energy (CORE) menuturkan hasil kajiannya menakar potensi PLTS atap di bangunan pemerintah Nusa Penida bahkan mencapai 10,9 MW. Selain itu, ia menyebut PLTS skala besar potensial untuk dimanfaatkan di Nusa Penida. Menurutnya, persoalan lahan untuk memasang PLTS skala besar teratasi dengan ketersediaan lahan yang cukup di Nusa Penida

“PLTS Suana berkapasitas 3,5 MW menggunakan lahan seluas 4,5 hektare. Sementara di Nusa Penida terdapat potensi lahan sebesar 10 ribu hektar untuk PLTS skala besar,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Bali mendeklarasikan Rencana Aksi Bali Menuju Bali Net Zero Emissions 2045 yang didukung oleh mitra utama Institute for Essential Services Reform (IESR), World Resources Institute (WRI) Indonesia, New Energy Nexus Indonesia. Dalam acara ini juga hadir mitra pendukung dari lembaga filantropi global dan nasional, yaitu Bloomberg Philanthropies, IKEA Foundation, Sequoia Climate Foundation, ClimateWorks Foundation, Tara Climate Foundation, dan Viriya ENB.

 

Tentang Bali Net Zero Emission 2045

Inisiatif Bali Net Zero Emissions 2045 terdiri dari berbagai upaya yang bertujuan untuk pembangunan rendah karbon di Bali melalui transisi ke energi terbarukan, mobilitas listrik, dan kewirausahaan iklim, yang semuanya diarahkan untuk mencapai Bali Net Zero Emissions pada 2045. Inisiatif ini mendorong aksi kolaboratif dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali, berbagai mitra, komunitas, dan pemangku kepentingan di Bali untuk mempercepat adopsi energi bersih dan mendorong partisipasi aktif masyarakat Bali dalam agenda pembangunan rendah karbon. Pihak-pihak yang terlibat meliputi lembaga internasional, organisasi nirlaba, lembaga penelitian independen, sektor swasta, termasuk kewirausahaan dan bisnis perintis, lembaga akademik, asosiasi, dan komunitas lokal. Mitra utama inisiatif ini adalah Institute for Essential Services Reform (IESR), World Resources Institute (WRI) Indonesia, dan New Energy Nexus Indonesia.

 

IESR: Indonesia Perlu Strategi Baru untuk Capai 23% Bauran Energi Terbarukan pada 2025

press release

Jakarta, 27 Juli 2023 – Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan upaya untuk mencapai pertumbuhan nasional berkelanjutan, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai akselerasi pengembangan energi terbarukan menjadi sebuah keharusan. Pemerintah Indonesia, melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN), sudah mencanangkan target peningkatan bauran energi primer mencapai 23% di tahun 2025 sebagai salah satu tolak ukur. 

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan energi terbarukan nasional pada 2022 baru mencapai 12,3% dari target 23% pada 2025. IESR memandang sektor kelistrikan memiliki peluang paling besar untuk mendukung capaian target energi terbarukan. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) , diperlukan 45,2 GW listrik yang bersumber dari energi terbarukan pada tahun 2025. Namun, pengembangan energi terbarukan masih lambat dengan pertumbuhan hanya sekitar 400-500 MW per tahunnya selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut juga jauh dari target pemerintah untuk meningkatkan energi terbarukan 2-3 GW per tahun dalam lima tahun terakhir. 

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi IESR mengungkapkan pemerintah Indonesia perlu menyiapkan strategi baru untuk segera mencapai target 23% bauran energi terbarukan pada 2025 serta secara konsisten meningkatkan target pencapaian energi terbarukan.

“Cita-cita Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sehingga Indonesia harus tetap optimis dan ambisius dalam meningkatkan bauran energi terbarukannya. Bahkan dalam proses pemutakhiran dokumen KEN, target bauran energi terbarukan ini butuh dijaga atau malah ditingkatkan. Yang diperlukan adalah strategi baru yang menimbang perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi saat ini dan dapat diimplementasikan dalam waktu singkat, misalnya bagaimana mengakselerasi PLTS atap seoptimal mungkin dalam dua tahun kedepan,” tegas Deon dalam acara Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023, Expert Discussion Webinar pada Kamis (27/7/2023). 

His Muhammad Bintang, Peneliti Teknologi Penyimpanan Energi dan Materi Baterai, IESR menuturkan, berdasarkan studi IESR (2023), pembangkit listrik berkontribusi lebih dari 40% dari total emisi sektor energi di Indonesia.  Untuk mendukung capaian bauran energi terbarukan sebesar 23%, dan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan permintaan energi yang lebih rendah dari proyeksi RUEN, maka dibutuhkan setidaknya 24 GW kapasitas pembangkit energi terbarukan terpasang  yang perlu terpasang pada tahun 2025, atau harus meningkat sebesar 13 GW lebih dalam kurun waktu 2 tahun kedepan. Yang berarti, pertumbuhan pembangkit energi terbarukan perlu mencapai 5-7 GW per tahunnya. 

“Untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, diperlukan beberapa strategi konkret. Berdasarkan studi IESR, beberapa strategi yang teridentifikasi pada sektor ketenagalistrikan di antaranya meningkatkan keberhasilan Commercial Operation Date (COD) PLTP sebesar 1,4 GW dan PLTA/PLTM sebesar 4,2 GW, peningkatan kapasitas program dedieselisasi PLTD tersebar 588 MW menjadi PLTS 1,2 GWp dan baterai, pembangunan 4,7 GW PLTS dan 0,6 GW PLTB. Kemudian, implementasi co-firing biomassa pada PLTU PLN dengan porsi rata-rata 10% untuk PLTU Jawa-Bali dan 20% untuk PLTU di luar Jawa-Bali dan adanya rencana pensiun dini PLTU, dari beberapa pilihan teknologi yang ada, penambahan kapasitas PLTS sebenarnya dapat menjadi solusi untuk mengejar target bauran 23% dalam waktu singkat karena dibandingkan teknologi pembangkit lain, pembangunan PLTS relatif lebih cepat,” papar Bintang. 

Bintang menuturkan akselerasi pengembangan energi terbarukan menuntut kesiapan, fleksibilitas sistem energi listrik untuk meningkatkan penetrasi macam energi terbarukan (variable renewable energy,VRE). Untuk memenuhi target NZE, peran pembangkit VRE perlu ditingkatkan, dari saat ini 0,4% menjadi sekitar 4% pada 2025 dan meningkat hingga 77% pada 2060. Selain itu, investasi dibutuhkan tidak hanya untuk pembangunan pembangkit tetapi juga pengembangan infrastruktur untuk mengakomodasi penetrasi variable renewable energy (VRE). 

IESR mendorong Indonesia untuk memuluskan dan mempercepat transisi energi. Melalui penyelenggaraan Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023, IESR akan melibatkan banyak pakar untuk mengupas lebih dalam upaya mentransformasi operasi sistem kelistrikan sebagai satu strategi peningkatan bauran energi terbarukan. IETD 2023 merupakan IETD yang keenam sejak pertama kali diselenggarakan pada 2018. Tahun ini, IETD mengangkat tema “Enabling Rapid Power Sector Transformation” yang akan dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 18-20 September 2023 secara hibrid di Jakarta maupun secara online. Ikuti IETD 2023 dengan mengunjungi website www.ietd.info dan dapatkan promo menarik potongan harga tiket dengan melakukan pendaftaran pada tanggal 22-28 Juli 2023. 

Upaya Berkelanjutan Percepatan Energi Surya di Indonesia

press release

Jakarta, 26 Juli 2023 – Indonesia Solar Summit 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta bersama lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR), menegaskan komitmen untuk mempercepat penyebaran tenaga surya di tanah air. Pemanfaatan energi surya secara signifikan mendorong Indonesia mencapai jalur nol emisi karbon (net zero emission,NZE), dengan penggunaan energi surya diproyeksikan sebesar 61% dari total sumber listrik pada tahun 2060. Sebuah studi terpisah sebelumnya oleh IESR menjelaskan, energi surya menjadi tulang punggung sistem energi nol emisi pada tahun 2050.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Arifin Tasrif memaparkan,  pengembangan energi surya menjadi strategi penting untuk mencapai 23% dari bauran energi terbarukan dalam dua tahun ke depan sebelum 2025. Namun, ia juga menekankan pentingnya memiliki akses ke teknologi dan pendanaan untuk berhasil memanfaatkan energi surya dan memenuhi target bauran energi terbarukan. Menurutnya, investasi energi surya akan mudah mengalir ke Indonesia jika permintaan di dalam negeri cukup signifikan.

“Terdapat dua isu penting yang menjadi dukungan dalam percepatan energi surya yaitu ketersediaan teknologi yang harus didukung industri dan ketersediaan pendanaan internasional serta dalam negeri yang perlu dimobilisasi. Target bauran energi terbarukan mencapai 23% pada 2025, namun demikian, saat ini baru mencapai 12,5%, waktunya tinggal 2 tahun lagi untuk mengejar target tersebut. Kita juga ada target menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 290 juta ton di 2030 yang sudah ditingkatkan menjadi 358 juta ton. Untuk itu, beragam upaya dilakukan untuk pengurangan emisi antara lain melalui program dedieselisasi dan konversi kendaraan motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik,” jelas Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia.

Kemajuan adopsi energi surya di Indonesia masih lambat. Realisasi kapasitas terpasang PLTS pada tahun 2022 sebesar 271,6 MW atau jauh di bawah rencana sebesar 893,3 MW, berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), KESDM. Ada beberapa faktor yang menghambat pengadopsian energi matahari secara luas, termasuk masalah kepemilikan tanah, kurangnya pengalaman lokal dan tarif yang tidak menarik. Padahal,  potensi teknis energi surya mencapai 3.295 GWp, untuk itu percepatan penggunaan energi surya menjadi penting untuk mencapai target energi terbarukan dan NZE. Dalam jangka pendek, energi surya dibutuhkan sekitar 18 GW untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, dengan nilai investasi sebesar USD 14,1 miliar, berdasarkan studi BloombergNEF dan IESR. 

Dengan pengumuman dukungan Just Energy Transition Partnership (JETP) tahun lalu pada KTT G20 2022 di Bali, Indonesia – rencana investasi dan kebijakan yang komprehensif saat ini sedang disusun melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, yang mencakup penghentian awal batu bara, langkah-langkah transisi yang adil, dan percepatan pengembangan energi terbarukan. Kemitraan senilai USD 20 miliar ini bertujuan untuk mencapai puncak emisi sektor ketenagalistrikan Indonesia pada tahun 2030, dan energi surya telah menjadi bagian penting dari perencanaan tersebut karena keuntungan tekno-ekonomi dan potensi pengurangan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Versi pertama dari rencana investasi akan diluncurkan pada Agustus 2023.

Rachmat Kaimuddin, Deputi Koordinator Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves menekankan, untuk membangun industrialisasi energi surya, Indonesia perlu menyiapkan permintaan terlebih dahulu.

“Berkaca dari hal tersebut, kita mengintervensi dalam negeri, misalnya melalui JETP, bagaimana kita meminimalisir ketergantungan terhadap energi fosil, bisa dalam beberapa bentuk seperti mengurangi output pembangkit listrik berbasis batubara dan menciptakan permintaan baru,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, kerja sama Indonesia dengan Singapura untuk listrik hijau mensyaratkan modul surya dan baterai harus diproduksi di Indonesia, sehingga permintaan yang muncul menjadi pemicu terbentuknya industri PLTS di Indonesia.

“Kita tidak ingin ke depan hanya impor. Kita berharap industri dalam negeri sudah terbentuk selama kita dalam proses transisi energi,” ujarnya.

Antha Williams, yang memimpin Program Lingkungan, Bloomberg Philanthropies menuturkan, untuk mengembangkan industri surya rumahan menjadi komponen kunci untuk memajukan transisi Indonesia menuju energi yang bersih, terjangkau, dan andal. 

“Dengan memupuk kemitraan internasional untuk memobilisasi modal dan meningkatkan kapasitas produksi tenaga surya dalam negeri, Indonesia memiliki potensi untuk mewujudkan tujuan jalur energi bersih-nol melalui penerapan proyek energi bersih secara cepat. Bloomberg Philanthropies menyambut baik kesempatan untuk mendukung tujuan Indonesia menjadi pemimpin dalam pengembangan energi surya,” terang Antha. 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa memaparkan,  selama dua tahun terakhir, pasar baru telah muncul, memanfaatkan energi surya tidak hanya untuk menjual listrik tetapi juga untuk menghasilkan produk bernilai tambah baru, seperti hidrogen hijau dan amonia. Berdasarkan data IESR, saat ini terdapat 10 proyek hidrogen hijau dan amonia yang telah dirintis sejak tahun lalu, dengan tujuan memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber listrik utama. Proyek-proyek tersebut saat ini sedang dalam tahap studi dan diharapkan dapat terealisasi dalam 2-3 tahun ke depan. Fabby juga menegaskan, pengalaman dari berbagai negara, termasuk beberapa negara berkembang, menunjukkan bahwa membangun pembangkit listrik tenaga surya skala Gigawatt dalam waktu satu tahun merupakan prestasi yang dapat dicapai.

Fabby menyoroti tiga faktor pendukung penting untuk mendorong pengembangan solar PV, “Pertama, dibutuhkan kemauan politik dan kepemimpinan yang kuat dan aktif dari pemerintah, serta penetapan kebijakan dan regulasi yang transparan dan berkelanjutan. Kedua, perlunya pengembangan ekosistem terpadu, yang meliputi penentuan standar kualitas dan jaminan modul surya, memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih. Terakhir, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur PV surya yang terintegrasi dan kompetitif.”

Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 menghadirkan kesempatan untuk melibatkan masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang manfaat adopsi energi surya. Kampanye penjangkauan publik, program pendidikan, dan inisiatif berbasis masyarakat dapat menginformasikan masyarakat tentang keuntungan lingkungan, manfaat ekonomi, dan kemandirian energi yang datang dengan penggunaan energi surya. Membangun dukungan dan pemahaman publik dapat memfasilitasi adopsi teknologi energi surya yang lebih luas. Selain itu, Keketuaan Indonesia dapat menjadi preseden adopsi energi surya di ASEAN melalui penyelarasan kebijakan, kerja sama regional, promosi investasi, dan inovasi. Keketuaan Indonesia di ASEAN menjadi waktu yang tepat untuk mempromosikan dan mendorong industri tenaga surya domestik dan rantai pasokan secara paralel dengan penerapan cepat proyek tenaga surya.

 

ASEAN Solar Summit 2023 Serukan Kepemimpinan ASEAN untuk Percepatan Pengembangan Energi Surya di Kawasan Asia Tenggara

press release

Jakarta, 25 Juli 2023 – Sebagai ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2023, Indonesia mengambil langkah signifikan menuju masa depan yang berkelanjutan dan lebih hijau dengan suksesnya penyelenggaraan acara ASEAN Solar Summit 2023. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bekerja sama dengan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dan Institute for Essential Services Reform (IESR), menjadi ajang diskusi pemimpin, pakar, dan pemangku kepentingan dari seluruh dunia untuk mempromosikan energi surya sebagai pendorong utama dalam transisi energi di kawasan.

Diadakan di Jakarta, ASEAN Solar Summit 2023 bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat transisi energi di negara-negara anggota ASEAN dengan energi surya, memupuk kemitraan aktif yang berfokus pada energi surya di kawasan dan secara global, mendorong investasi energi bersih, dan memamerkan cerita sukses pengembangan energi surya untuk pertukaran pengetahuan. Pertemuan monumental ini dihadiri oleh perwakilan negara ASEAN dan negara mitra, pemerintah, pelaku bisnis, lembaga pembiayaan, dan organisasi non pemerintah, yang membahas aspek-aspek penting dari penyebaran energi surya, termasuk kerangka kerja kebijakan, inovasi teknologi, dan strategi investasi berkelanjutan.

Dalam sambutan Menteri Perindustrian RI yang disampaikan oleh Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI, menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian mendorong industri energi surya dalam negeri.

“Namun, pasar domestik saat ini dengan skala ekonomi belum sepenuhnya terpenuhi. Koordinasi dan kolaborasi dalam perencanaan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sangat diperlukan, melibatkan usaha kecil dan menengah (UKM), kementerian terkait, pemerintah daerah, dan swasta. Dengan demikian, pengembangan produk panel surya dapat sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk konstruksi panel surya,” kata Bawazir.

Bawazir menambahkan, saat ini industri panel surya domestik tengah mengalami perkembangan. Sampai saat ini kapasitas produksi industri mencapai ekuivalen 1,600 MW. 

“Meski demikian, spesifikasi modul surya produksi dalam negeri harus terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan rencana pengembangan panel surya saat ini, terutama untuk modul dengan kapasitas puncak di atas 550 watt. Selain itu, perlu dijajaki kebutuhan di sisi hulu untuk memenuhi kebutuhan nasional,” lanjut Bawazir.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Republik Indonesia, Dr. Dadan Kusdiana menyoroti bahwa ASEAN memiliki keunggulan dalam hal rantai pasokan tenaga surya, termasuk kelimpahan mineral dan bahan utama komponen energi surya. Penting untuk membawa wawasan dari acara ini ke pertemuan menteri energi ASEAN bulan depan untuk menyuarakan seruan sebagai tindakan upaya konsolidasi dalam meningkatkan implementasi energi surya di kawasan, dan mengembangkan rantai pasokan industri surya di negara kita.

“Hal ini perlu dilakukan melalui kerja sama dan kolaborasi yang kuat antar negara ASEAN untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan secara masif, khususnya energi surya,” Kusdiana menambahkan.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menyatakan bahwa terdapat beberapa peluang ekonomi baru dalam memenuhi  target Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global 1,5 derajat dan memerangi krisis iklim.

“Hal tersebut bisa dicapai, jika kita secara kolektif bertindak dengan berani dan ambisius untuk melakukan transisi energi dalam sistem energi kita dari bahan bakar fosil ke energi bersih. Di sinilah energi surya memainkan peran penting. Asia Tenggara harus memastikan akses yang terjangkau ke teknologi tenaga surya dengan membangun manufaktur modul surya dan rantai pasokan yang mencakup polisilikon, ingot, dan komponen lainnya,” tegas Tuwima.

Fabby mendesak agar negara anggota ASEAN untuk mengejar kerjasama yang kuat dalam mengembangkan kemampuan manufaktur panel surya dan berinvestasi dalam rantai pasokan panel surya, dengan meningkatnya permintaan domestik yang berfungsi sebagai pasar jangkar.

“Kami meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam pertemuan tingkat menteri yang akan datang, untuk membahas kemungkinan pembentukan rantai pasokan dan manufaktur modul surya di ASEAN. Inisiatif ini akan memperkuat kepentingan ekonomi bersama dan mendorong kemakmuran di kawasan,” ujar Tumiwa.

Andhika Prastawa, Ketua Dewan Penasihat AESI, menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan energi surya di tanah air, antara lain daya saing surya, penyimpanan energi, dan ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil karena kehandalan dan kesinambungannya dengan biaya yang relatif lebih rendah.

“Terlepas dari tantangan ini, kita harus tetap optimis dan bekerja menuju terobosan dalam energi terbarukan, khususnya energi surya. Ini tidak hanya memberi kita energi bersih tetapi juga mempromosikan keberlanjutan. Besarnya potensi pasar dalam negeri juga menarik bagi pengembangan industri manufaktur modul surya dan komponennya. Namun, upaya, penelitian, dan inovasi yang signifikan sangat penting untuk mendukung industri dan menemukan pendekatan baru untuk memanfaatkan efisiensi energi surya,” kata Prastawa.

Komitmen ASEAN terhadap pembangunan berkelanjutan melampaui batas negara, dan kawasan ini secara aktif berkolaborasi dalam prakarsa terkait energi. ASEAN Solar Summit 2023, yang diselenggarakan oleh Indonesia pada kepemimpinannya untuk tahun 2023, berfungsi sebagai platform untuk membina kerja sama regional, pertukaran pengetahuan, dan kemitraan di sektor energi surya. Melalui upaya kolaboratif, negara-negara anggota ASEAN dapat berbagi praktik terbaik, mengumpulkan sumber daya, dan secara kolektif mengatasi tantangan bersama dalam mengimplementasikan proyek energi surya dan untuk menarik  kolaborasi serta investasi dari mitra globalnya. Sinergi tersebut akan memperkuat dampak pengembangan energi surya dan mempercepat transisi kawasan menuju lanskap energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. ***

Transisi Lebih Cepat ke Energi Bersih Dapat Selamatkan Sekitar 180.000 Nyawa di Indonesia

press release

Jakarta, 18 Juli 2023 – Pembatalan proyek-proyek PLTU batubara baru dan penghentian PLTU batubara di Indonesia pada tahun 2040 dapat mencegah 180.000 kematian akibat polusi udara dan menekan biaya kesehatan sebesar USD 100 miliar atau Rp 1.500 triliun dalam beberapa dekade ke depan, berdasarkan penelitian terbaru dari Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) berjudul Health Benefits of Just Energy Transition and Coal Phase-out in Indonesia.

Penghentian penggunaan PLTU batubara pada tahun 2040 diperlukan untuk memenuhi target Persetujuan Paris, berdasarkan Badan Energi Internasional (IEA). Indonesia saat ini menargetkan penghentian penggunaan PLTU batubara pada tahun 2050, dengan beberapa pengecualian.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menekankan bahwa pemerintah harus mendesak perusahaan listrik untuk mengevaluasi kembali rencana mereka untuk membangun pembangkit listrik baru dan segera mengambil tindakan untuk beralih ke pembangkit energi terbarukan. Peralihan ini akan menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan kesehatan yang signifikan.

“Pada pertemuan puncak G20 tahun lalu, Indonesia menandatangani pernyataan bersama Just Energy Transition Partnership (JETP), yang berkomitmen untuk mencapai puncak emisi sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030 dengan nilai absolut 290 juta ton CO2e. Untuk mencapai target ini, Indonesia harus menghentikan sekitar 9 GW pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dalam satu dekade ini. Namun demikian, diperlukan kepastian strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya untuk PLTU batubara yang belum mencapai waktu penonaktifannya. Penerapan strategi ini harus menjadi bagian integral dari solusi untuk transisi energi yang berkeadilan,” ujar Fabby.

Penelitian CREA dan IESR mengembangkan jalur pengakhiran operasional PLTU batubara berbasis kesehatan yang pertama di Indonesia, berdasarkan pemodelan atmosfer yang terperinci dan penilaian dampak kesehatan per pembangkit listrik (health impact assessments, HIA). Jalur ini memaksimalkan manfaat kesehatan dari peralihan PLTU batubara ke energi bersih dengan mengakhiri operasional PLTU batubara yang paling berpolusi terlebih dahulu.

Emisi polutan udara dari PLTU batubara bertanggung jawab atas 10.500 kematian di Indonesia pada tahun 2022 dan biaya kesehatan sebesar USD 7,4 miliar, menurut hasil penelitian tersebut. Dampak kesehatan ini akan terus meningkat dengan beroperasinya PLTU batubara yang baru. Pembangkitan energi dari PLTU batubara akan meningkat selama satu dekade ke depan, kecuali jika pertumbuhan pembangkit listrik bersih dipercepat untuk memenuhi pertumbuhan permintaan.

Penghentian PLTU batubara membutuhkan investasi awal. Biaya kesehatan yang dihindari dari penghentian PLTU batubara yang lebih cepat pada tahun 2040, akan mencapai USD 130 miliar (Rp 1.930 triliun), sementara investasi sebesar USD 32 miliar (Rp 450 triliun) diperlukan untuk merealisasikan penghentian pengoperasian PLTU batubara, sehingga investasi ini akan sangat menguntungkan bagi seluruh masyarakat.

“Penelitian ini memberikan daftar PLTU batubara yang diurutkan berdasarkan dampaknya terhadap biaya kesehatan per unit pembangkit, yang sebenarnya dapat berfungsi sebagai metrik tambahan untuk dipertimbangkan dalam membuat prioritas penghentian pembangkit listrik. Hal ini merupakan masukan yang sangat penting karena sekretariat JETP saat ini sedang menyusun Comprehensive Investment Plan and Policy (CIPP), di mana pemensiunan pembangkit listrik tenaga batubara merupakan salah satu bidang investasi yang termasuk dalam dokumen tersebut,” ujar Raditya Wiranegara, Peneliti Senior IESR, yang juga merupakan salah satu kontributor dalam laporan ini.

Besarnya dampak kesehatan masyarakat terjadi karena seluruh PLTU batubara tidak memiliki alat pengendali emisi polusi udara yang efisien untuk polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan merkuri, mengingat standar emisi nasional yang lemah. Standar yang lebih kuat membutuhkan investasi dalam pengendalian polusi udara, dapat mencegah hingga 8.300 kematian akibat polusi udara per tahun pada tahun 2035, dengan biaya kesehatan yang dapat dihindari jauh melebihi biaya yang terkait dengan teknologi tersebut.

“Penelitian kami menunjukkan bahwa mengurangi emisi dari PLTU batubara tidak hanya baik untuk kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga dapat menguntungkan masyarakat Indonesia secara ekonomi. Biaya kesehatan yang dihindari dapat lebih dari sekadar mengkompensasi investasi yang diperlukan untuk menutup pembangkit listrik tenaga batu bara dan membangun pembangkit listrik bersih sebagai penggantinya,” ujar Lauri Myllyvirta, salah satu penulis laporan tersebut dan Analis Utama CREA.

Tentang Penelitian

Analisis dilakukan dengan (1) mengembangkan inventarisasi emisi PLTU batubara di Indonesia yang belum pernah dilakukan sebelumnya; (2) mensimulasikan penyebaran polusi dari PLTU batubara dengan menggunakan pemodelan atmosfer yang terperinci; (3) mengukur dampak kesehatan akibat polusi udara yang dihasilkan dari perubahan konsentrasi polutan di udara; dan (4) menilai dampak kesehatan dalam bentuk uang dengan menggunakan biaya ekonomi per kasus dari hasil kesehatan yang berbeda yang dikumpulkan dari berbagai literatur dan ditransfer ke tingkat pendapatan dan PDB per kapita di Indonesia. Penelitian ini bisa diunduh melalui https://s.id/HealthBenefit-IESR . 

Tentang IESR

Institute for Essential Service Reform (IESR) adalah sebuah lembaga think tank yang secara aktif mempromosikan dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan ekologi. IESR melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan analisis dan penelitian, mengadvokasi kebijakan publik, meluncurkan kampanye dengan topik-topik tertentu, serta berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan institusi.

Tentang CREA

Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) adalah sebuah organisasi penelitian independen yang berfokus pada pengungkapan tren, penyebab, dan dampak kesehatan, serta solusinya terhadap polusi udara. CREA menggunakan data ilmiah, penelitian, dan bukti untuk mendukung upaya pemerintah, perusahaan, dan organisasi kampanye di seluruh dunia dalam upaya mereka menuju energi bersih dan udara bersih, dengan keyakinan bahwa penelitian dan komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan kebijakan, keputusan investasi, dan upaya advokasi. CREA didirikan pada bulan Desember 2019 di Helsinki dan memiliki staf di beberapa negara Asia dan Eropa.

Mendorong Pertumbuhan Investasi Energi Terbarukan di Jawa Tengah

Semarang, 4 Juli 2023 – Menyadari bahwa investasi energi terbarukan memainkan peran krusial dalam mengatasi perubahan iklim dan mencapai Persetujuan Paris, Institute for Essential Services Reform (IESR)  bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan acara ‘Central Java Renewable Energy Investment Forum 2023’. Kegiatan ini menjadi ajang promosi potensi investasi energi terbarukan di Jawa Tengah untuk mengejar target 21,82% bauran energi terbarukan Provinsi Jawa Tengah pada 2025. Capaian bauran energi yang melebih target sebesar 15,76% pada tahun 2022 mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk proaktif membuka pintu investasi untuk energi terbarukan demi mencapai target yang telah ditetapkan serta menjaga daya saing ekonomi daerah. 

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa memaparkan, Jawa Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, khususnya energi surya. Berdasarkan studi IESR, jika 9 juta bangunan rumah memasang PLTS atap maka mampu menghasilkan 100 ribu megawatt (MW), dan apabila 35 kantor bupati dan walikota se-Jawa Tengah memasang PLTS atap maka akan menghasilkan sekitar 5 megawatt (MW) dari energi surya. Fabby menegaskan, potensi energi terbarukan di Jawa Tengah, termasuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm), di luar pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Jawa Tengah, mencapai 198 megawatt (MW).

“Ketersediaan energi terbarukan saat ini menjadi faktor utama daya tarik investasi. Untuk itu, apabila kita ingin meningkatkan daya saing investasi di Jawa Tengah maka perlu meningkatkan ketersediaan pasokan energi hijau, ini menjadi indikator baru bagi investor. Potensi sumber energi terbarukan yang besar tidak akan tercapai jika tidak ada pendanaan untuk pengembangannya,” jelas Fabby Tumiwa. 

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menjelaskan, Jawa Tengah memiliki potensi energi surya yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara penuh. Untuk itu, penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu digenjot. Sejak tahun 2019, Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas ESDM memasang PLTS di setiap kantor organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk DPRD Jawa Tengah dan beberapa lembaga pendidikan. Penggunaan PLTS tersebut tidak hanya untuk menurunkan emisi karbon, tetapi juga memiliki manfaat ekonomis seperti pengeluaran listrik yang bisa dipangkas sekitar 30-40%. 

“Jawa Tengah mempunyai daya saing yang berpotensi, baik dari dukungan infrastruktur, tenaga kerja dan komitmen kuat dalam investasi. Sektor energi terbarukan menjadi peluang investasi baru di Jawa Tengah, mengingat kebutuhan tumbuhnya ekosistem manufaktur yang membutuhkan alternatif energi untuk memenuhi produksinya. Potensi tersebut perlu dikelola bersama-sama,” ujar Taj Yasin. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menuturkan, Jawa Tengah memiliki rencana umum penanaman modal (RUPM) yang salah satunya menjadi arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment). Berdasarkan catatan DPMPTSP, terdapat 690 izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS), dan jumlah IUPTLS atap dan uap sekitar 17 hingga Juni 2023. 

“Terdapat beberapa proyek yang siap ditawarkan dalam sektor energi terbarukan di Jawa Tengah di antaranya pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro Banjaran dan Logawa di Kabupaten Banyumas, pembangunan PLTS terapung Waduk Wadaslintang, pengembangan pembangkit listrik tenaga geothermal di Candi Umbul Telomoyo, dan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Realisasi investasi di Jawa Tengah diharapkan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat, dengan penyerapan tenaga kerja,” papar Sakina. 

Cahyo Purnomo, Direktur Promosi  Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika, Kementerian Investasi/BKPM, menyebut bahwa proses transisi energi tidak bisa dilakukan dalam sekejap, perlu waktu dan komitmen. Pengembangan EBT menjadi salah satu upaya menuju ekonomi rendah karbon, untuk itu penciptaan iklim investasi yang kondusif diperlukan.  

“Misalnya saja dalam proses perumusan regulasi, dalam aspek prediktabilitasnya menjadi hal penting bagi investor. Kami mendorong investasi langsung, yang tentu semuanya berawal dari pandangan jauh ke depan, bukan hanya untuk 1-2 tahun saja. Maka dari itu, penting iklim investasi stabil dan perumusan regulasi perlu melibatkan seluruh stakeholder, tidak ada pihak yang menjadi penonton saja,” papar Cahyo. 

Ford Foundation, IESR dan ACF Menyelenggarakan Just Energy Transition Partnership (JETP) Convening untuk Pembelajaran dan Pertukaran Ilmu antar Negara Selatan

press release

Jakarta, 27 Juni 2023 – Ford Foundation di Indonesia, Institute For Essential Services Reform (IESR), dan African Climate Foundation (ACF), dengan dukungan dari Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) menyelenggarakan Just Energy Transition Partnership (JETP), yang bertujuan untuk memfasilitasi forum pertukaran pembelajaran antar pemangku kepentingan. Acara yang diselenggarakan pada 27-28 Juni 2023 di Jakarta ini mempertemukan peserta dari Indonesia, Afrika Selatan dan Vietnam untuk membangun jaringan, berbagi wawasan, dan bertukar pembelajaran.

Pada COP26 pada November 2021 di Glasgow, Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Afrika Selatan diumumkan kepada koalisi pemerintahan termasuk Uni Eropa, Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat (secara kolektif disebut sebagai International Partners Group, grup ‘IPG’). Sejak itu, IPG mendapat dukungan tambahan dari negara-negara seperti Spanyol, Denmark, Norwegia, Italia, Irlandia, Kanada, dan Jepang. Tujuan utama dari dana awal JETP senilai US$8,5 miliar adalah untuk mempercepat adopsi sumber energi terbarukan sambil menghapus sistem energi berbasis fosil secara bertahap, yang akan mendukung masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim yang mendorong lapangan kerja dan mata pencaharian selama 3-5 tahun ke depan.

Pada KTT G7 di Jerman pada Juni 2022, kelompok tujuh negara maju tersebut menyatakan dukungan mereka untuk memperluas peluncuran JETP. Indonesia adalah negara kedua setelah Afrika Selatan yang meluncurkan inisiatif JETP selama acara sampingan G20 di Bali pada November 2022. JETP di Indonesia akan memobilisasi $20 miliar selama 3-5 tahun ke depan yang terdiri dari $10 miliar pendanaan publik yang akan dimobilisasi oleh anggota IPG dan setidaknya $10 miliar dari keuangan swasta yang akan dimobilisasi dan difasilitasi oleh Kelompok Kerja Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Pada Desember 2022, Vietnam dinobatkan sebagai negara JETP ke-3 dengan dana setidaknya US$ 15,5 miliar selama 3 hingga 5 tahun ke depan melalui kombinasi instrumen keuangan publik (US$ 7,75 miliar) dan pembiayaan swasta (US$ 7,75 miliar). Baik Indonesia dan Vietnam sedang dalam proses menyusun rencana investasi, dan struktur tata kelola untuk mewujudkan JETP mereka. Beberapa negara lain juga telah memulai prosesnya sendiri, termasuk India, Senegal, dan Nigeria.

“Pertemuan ini akan menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk membahas tujuan penting dan menciptakan ruang untuk dialog, serta untuk mendokumentasikan dan mensintesis pembelajaran dari negara-negara JETP saat ini dan di masa depan,” ungkap Anthony Bebbington, Direktur Sumber Daya Alam dan Program Internasional Perubahan Iklim di Ford Foundation. Ia juga menambahkan bahwa Ford Foundation dan pemangku kepentingan lainnya seperti IESR, ACF dan GEAPP, berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang mempromosikan keadilan sosial, pembangunan yang adil, dan kelestarian lingkungan. “Dengan menjadi tuan rumah JETP Convening, kami bertujuan untuk berkontribusi pada misi JETP yang lebih luas dalam menciptakan masa depan energi yang adil, merata, dan berkelanjutan untuk semua.”

Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menekankan pentingnya kolaborasi, dengan mengatakan, “JETP Convening menyediakan platform yang unik bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat, bertukar ide, dan menjalin kemitraan. Melalui sesi ini , kami bertujuan untuk mengembangkan rencana yang dapat ditindaklanjuti dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks negara-negara JETP. Dengan berbagi pelajaran dan tantangan, kami dapat meningkatkan efektivitas inisiatif transisi energi kita.”

Berdasarkan mekanisme JETP, Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor ketenagalistrikan Indonesia pada tahun 2030 mencapai 290 juta ton CO2 (dari estimasi baseline mencapai 357 juta ton CO2); berusaha untuk mencapai emisi net zero di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050; dan mempercepat penggunaan energi terbarukan untuk mencapai 34% dari bauran energi listrik pada tahun 2030.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menekankan pentingnya pertukaran pengetahuan. Ia menyebutkan bahwa mengembangkan rencana yang dapat ditindaklanjuti dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks setiap negara JETP sangatlah penting. “Dengan target yang ingin dicapai Indonesia, kita perlu memastikan rencana dan upaya investasi dapat diakses oleh para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan komunitas,” ujar Tumiwa.

Negara-negara yang memulai JETP akan memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal konteks transisi, kesehatan fiskal, sektor-sektor prioritas dekarbonisasi, dan pengembangan bauran energi yang digunakan untuk meningkatkan akses energi. Semua hal tersebut relevan dengan desain dan implementasi JETP. Transisi yang adil juga merupakan proses jangka panjang untuk menggeser ekonomi dan masyarakat menuju jalur pembangunan yang rendah karbon, lebih adil, dan inklusif.

Saliem Fakir, Direktur Eksekutif African Climate Foundation (ACF) mengatakan, “Perubahan struktur sistem energi suatu negara akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan dan karena itu JETP tidak dapat diukur hanya dengan pengurangan emisi. Transisi energi juga harus berkeadilan dan oleh karena itu sangat penting untuk menggali dan berbagi pembelajaran, tantangan, dan peluang untuk inovasi di semua fase perjalanan JETP suatu negara.”