The Jakarta Post | Beyond 100 percent: Redefining energy access in Indonesia

Jakarta - Access to modern and reliable energy, including electricity, is an essential service and an important prerequisite for sustainable development. People's access to modern energy services for powering productive activities will drive socioeconomic improvements, opening access to better information, education, health and jobs. Conversely, lack of energy access can have adverse effects on people's ability…

Read More

Medcom.id | Akibat Covid-19, Pemerintah Kurangi Kapasitas Pembangkit Baru

KOMPAS - JAKARTA — Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengurangi penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 10-15 gigawatt (GW) dalam Rancangan Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan pengurangan tersebut sebagai bagian dari penyesuaian rendahnya konsumsi listrik akibat pandemi covid-19. Baca selengkapnya di Medcom.id 25…

Read More

Kontan.co.id | Desakan supaya nuklir dihapus dari RUU EBT terus berhembus

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pihak masih berupaya mendesak supaya isu pemanfaatan nuklir dihapus dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, Indonesia lebih membutuhkan UU Energi Terbarukan, bukan EBT. Baca selengkapnya di Kontan.co.id 22 November 2020

Read More

Kontan.co.id | Begini pandangan IESR terkait eksplorasi panas bumi dalam Rancangan Perpres EBT

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tak lama lagi pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Salah satu hal yang menarik dari beleid ini adalah adanya beberapa poin dukungan pemerintah terhadap kegiatan eksplorasi panas bumi. Baca selengkapnya di Kontan.co.id 17 November 2020

Read More

Kompas | Regulasi Sektor Energi Belum Berikan Kepastian dalam Berusaha

Setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua masih menyisakan pekerjaan rumah di sektor energi. Kebijakan yang tak konsisten dan rendahnya keterbukaan menimbulkan ketidakpastian. JAKARTA, KOMPAS — Regulasi yang diterbitkan pemerintah ataupun undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat di sektor energi belum memberikan kepastian dalam berusaha. Transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang juga sangat minim.…

Read More

SCMP | Why coal should have no future in Southeast Asia’s energy mix

The View by Pamela Simamora, IESR's Research Coordinator Growing energy demand in Southeast Asia is often associated with increasing coal use despite the region’s huge renewable potential. To help lower carbon dioxide emissions from coal power, some have tried to for “clean” coal technology in Southeast Asia. However, we need to carefully define what clean coal is.…

Read More

The Jakarta Post | Tug of war: Stakeholders clash over nuclear, fossil fuel addition to green energy bill

Green energy businesses and watchdogs are up in arms over the House of Representatives’ decision to add nuclear and “new” fossil fuel technologies into a landmark green energy bill. Industry players have issued statements and held public hearings with lawmakers over the past two weeks to protest such an addition in the long-awaited New and…

Read More

Belajar dari Kasepuhan Ciptagelar, Panen Energi dari Air dan Matahari

 Kasepuhan Ciptagelar, masih memegang tradisi dan adat istiadat dengan kuat. Meskipun begitu, mereka memanfaatkan berbagai teknologi, bahkan punya saluran televisi komunitas sendiri. Warga Ciptagelar pun tak ketinggalan informasi, karena mereka punya Wifi.   Darimana sumber energi komunitas adat ini? Berbagai keperluan energi, mereka juga hasilkan sendiri dengan memanfaatkan air dan matahari. …

Read More