Blok Rokan: Dari isu nasionalisasi hingga ‘beban berat’ Pertamina

Media Coverage4 August 201816Views0Likes0Comments
Hak atas foto  ANTARA FOTO/FB ANGGORO Walaupun pemerintah Indonesia menampik ada pertimbangan politik di balik penunjukan PT Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan di Riau, pengamat menganggap keputusan itu membawa implikasi politik menjelang pemilu presiden. "Masa jatuh temponya dekat atau berada di tahun politik, di mana isu nasionalisme itu menjadi isu politik yang sangat…

Read More

ESDM Segera Terbitkan Regulasi Rooftop Solar Panel

Media Coverage3 August 201817Views0Likes0Comments
Jakarta-Berita Satu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menerbitkan peraturan mengenai penggunaan panel surya di atap (rooftop). Peraturan tersebut ditujukan bagi pelanggan PT PLN (Persero) jenis tertentu. Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, dalam regulasi itu nantinya membolehkan semua pelanggan PLN diluar konsumen industri, seperti golongan bisnis, pemerintah, dan rumah tangga, melakukan pemasangan rooftop panel…

Read More

IKEA, Google Cs Syaratkan Listrik EBT Sebelum Investasi

Media Coverage1 August 201819Views0Likes0Comments
Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Eksekutif Institute for Esesential Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat, jika pembangunan dan investasi energi baru dan terbarukan (EBT) tidak berjalan lancar, dapat berdampak pada penanaman modal asing. Pasalnya, pengembangan EBT dapat menjadi daya tarik investasi. "Perusahaan-perusahaan multinasional banyak yang mau investasi di sini, tetapi dengan syarat listriknya menerapkan EBT," ujar Fabby kepada media…

Read More

Pertamina Kelola Blok Rokan, Biaya Produksi Harus Lebih Murah

Media Coverage1 August 201813Views0Likes0Comments
Jakarta-Tempo.co - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR, Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah perlu memastikan setelah izin pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas (migas) di Blok Rokan di Provinsi Riau diberikan kepada PT Pertamina (Persero). Jangan sampai, pengelolaan blok Rokan yang sudah semakin tua justru tak bisa optimal bagi keuntungan negara. "Misalnya, mampukah Pertamina mempertahankan produksinya atau bahkan…

Read More

Dorong Bauran Energi Terbarukan, IESR Inisiasi Indonesia Clean Energy Forum

Media Coverage31 July 201812Views0Likes0Comments
Jakarta.Tempo.co - Institute for Essential Services Reform atau IESR menginisiasi agenda Indonesia Clean Energi Forum (ICEF). Ketua Dewan Pengarah ICEF, Kuntoro Mangkusubroto mengatakan agenda ini ditujukan untuk mendorong transformasi di sektor energi, khususnya di sektor ketenagalistrikan menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.  "Secara sederhana, forum ini diharapkan menjadi wadah untuk bertukar gagasan yang berbasis data dan fakta untuk…

Read More

Indonesia Clean Energy Forum (ICEF): Mendorong Transformasi Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia Menjadi Lebih Bersih dan Berkelanjutan

Media Coverage31 July 201817Views0Likes0Comments
Institute for Essential Services Reform (IESR), meluncurkan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) yang diharapkan dapat mendorong transformasi sektor energi, khususnya sektor ketenagalistrikan di Indonesia menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada 2015, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dari business as usual (BAU) di tahun 2030, dan meratifikasi Paris Agreement pada 2016.…

Read More

Pencabutan harga khusus batubara untuk PLN: menguntungkan negara atau pengusaha?

Media Coverage29 July 201816Views0Likes0Comments
Jakarta-BBC Indonesia. Pemerintah berencana mencabut Domestic Market Obligation (DMO), kewajiban menjual batu bara ke dalam negeri dengan harga yang dipatok pemerintah, untuk mengikuti harga pasar. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, minimal 25% produksi batu bara harus dijual ke PLN, yang dipatok maksimal US$70 per ton untuk kalori 6.332 GAR atau mengikuti Harga…

Read More

Penunjukan Langsung Pengembang PLTU Riau 1 Rawan Penyimpangan

Media Coverage19 July 201814Views0Likes0Comments
TEMPO.CO, Jakarta - Ramai pemberitaan mengenai dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau 1 membuat publik bertanya-tanya tentang mekanisme penunjukan langsung yang melibatkan anak perusahaan PT PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa menganggap skema penunjukan langsung pengembang proyek PLTU mulut tambang rawan penyimpangan. Pasalnya, tak…

Read More

ESDM Pertahankan Aturan Penunjukan Langsung Pembangkit Listrik

Media Coverage19 July 201817Views0Likes0Comments
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan belum berencana membatalkan aturan penunjukan langsung untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Ego Syahrial menganggap aturan tersebut masih membantu pemerintah untuk menambah pasokan listrik bagi masyarakat. "Kalau semua dijalankan dengan niat baik, seharusnya tak ada masalah," ungkap Ego di…

Read More

Membuka Luka Lama Petinggi PLN di Lingkaran Kasus Hukum

Media Coverage18 July 201816Views0Likes0Comments
tirto.id – Suasana di salah satu ruangan Kantor Pusat PT PLN di Jalan Trunojoyo, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin sore (16/07) nampak riuh. Sosok yang ditunggu-tunggu oleh puluhan jurnalis dan fotografer akhirnya muncul. Ia adalah Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Senyum lebar tersungging dari bibirnya, wajahnya nampak tenang seolah tak ada masalah yang menderanya.…

Read More

Kejanggalan dan Celah Korupsi di Proyek PLTU Mulut Tambang PLN

Media Coverage17 July 201819Views0Likes0Comments
Penangkapan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih pada Jumat (13/7) lalu menunjukkan bahwa proyek-proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang PLN rawan permainan. Politisi Partai Golkar itu diduga menerima suap Rp 4,8 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. KPK menduga uang itu merupakan suap terkait pembangunan PLTU Riau…

Read More

Pemerintah Dianggap Hambat Penggunaan Panel Surya di Industri

Media Coverage6 July 201814Views0Likes0Comments
Jakarta, CNN Indonesia -- Aturan pemerintah dianggap menghambat pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia, khususnya teknologi surya atap. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) No.1 /2017, seperti diungkap Direktur Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Menurutnya, beleid ini menghambat pemanfaatan teknologi atap surya. Khususnya pemanfaatan panel surya…

Read More