‘Maju Mundur’ Kenaikan Harga Premium Negatif ke Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan pemerintah untuk mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium lalu membatalkannya kembali dinilai memberikan dampak negatif ke perekonomian. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pengumuman ini merupakan cermin koordinasi dan komunikasi yang kurang baik dari pemerintah. Hal itu tentu dibaca masyarakat untuk melakukan tindakan spekulasi atas BBM…

Read More

Kenaikan Harga Premium Ditunda, Beban Pertamina Makin Berat

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memutuskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium ditunda untuk menunggu kesiapan PT Pertamina (Persero). Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, penundaan tersebut menunjukkan koordinasi di internal pemerintah tidak berjalan dengan baik. Padahal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mengumumkan kenaikan harga. "Dibatalkan karena tampaknya pemerintah…

Read More

Lembaga Keuangan Diminta Beri Pinjaman untuk Konsumen Panel Surya

Untuk menghasilkan 1 kilowatt peak (kWp) biayanya mencapai Rp 15 juta. Jakarta, Katadata. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah mencari solusi mengenai pendanaan untuk panel surya atap (rooftop). Ini karena investasi panel surya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurut Fabby, seharusnya pemerintah bisa menggandeng lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman kepada konsumen yang…

Read More

Neraca Gas RI Dinilai Belum Konkret dan Minim Antisipasi

Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja meluncurkan Neraca Gas Bumi Indonesia (NGI) 2018-2027, yang dapat menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan, baik Pemerintah Pusat, Daerah, masyarakat juga badan usaha. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menjelaskan, berbeda dengan neraca gas sebelumnya, kali ini pihaknya membagi neraca gas bumi Indonesia menjadi enam region dengan tiga skenario, dan…

Read More

Daftar Proyek Setrum Jokowi yang Ditunda Demi Rupiah

Jakarta-CNN Indonesia. Pemerintah memperlambat laju kinerjanya sementara waktu dengan menunda pengerjaan sejumlah proyek listrik. Hal itu dilakukan demi mengurangi tekanan impor terhadap neraca perdagangan yang ujungnya melemahkan rupiah. Sejumlah proyek yang akan ditunda ialah proyek pembangkit listrik yang belum memasuki tahap pemenuhan kewajiban pembiayaan (financial closing). Tak tanggung-tanggung, jumlah proyek pembangkit listrik yang ditunda mencapai 15.200 MegaWatt (MW) dengan…

Read More

Produksi Minyak RI Terus Turun, Mobil Listrik Harus Dikebut!

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah mematok lifting minyak di angka 750 ribu barel per hari (bph) pada RAPBN 2019. Namun, dalam jangka menengah, lifting minyak diprediksi akan mengalami penurunan. Dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2019, pemerintah memperkirakan, lifting minyak bumi dalam jangka menengah diperkirakan berada pada kisaran 589-840 ribu bph akibat adanya beberapa hambatan dari sisi eksplorasi dan…

Read More

Dilema Subsidi Energi di Tahun Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tiba-tiba menggelembungkan alokasi subsidi energi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 menjadi Rp.156,53 triliun, naik hingga 65 persen dari alokasi tahun sebelumnya hanya Rp. 94,52 triliun. Usut punya usut, kenaikan harga minyak rupanya menjadi biang keladi pembengkakan subsidi energi Indonesia. Menanjaknya harga minyak membuat pemerintah menambah besaran subsidi solar tahun…

Read More

Harga Jual Listrik Rooftop Panel Surya Tak Kompetitif

Jakarta, CNN Indonesia -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengatur harga jual listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dari konsumen ke PT PLN (Persero). Hal itu akan tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Pengaturan Penggunaan Sistem PLTS Atap. Dalam draf Rancangan Permen (Rapermen) ESDM PLTS Atap yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (10/8), Sistem PLTS Atap meliputi modul…

Read More

Blok Rokan: Dari isu nasionalisasi hingga ‘beban berat’ Pertamina

Hak atas foto  ANTARA FOTO/FB ANGGORO Walaupun pemerintah Indonesia menampik ada pertimbangan politik di balik penunjukan PT Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan di Riau, pengamat menganggap keputusan itu membawa implikasi politik menjelang pemilu presiden. "Masa jatuh temponya dekat atau berada di tahun politik, di mana isu nasionalisme itu menjadi isu politik yang sangat…

Read More

ESDM Segera Terbitkan Regulasi Rooftop Solar Panel

Jakarta-Berita Satu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menerbitkan peraturan mengenai penggunaan panel surya di atap (rooftop). Peraturan tersebut ditujukan bagi pelanggan PT PLN (Persero) jenis tertentu. Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, dalam regulasi itu nantinya membolehkan semua pelanggan PLN diluar konsumen industri, seperti golongan bisnis, pemerintah, dan rumah tangga, melakukan pemasangan rooftop panel…

Read More

IKEA, Google Cs Syaratkan Listrik EBT Sebelum Investasi

Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Eksekutif Institute for Esesential Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat, jika pembangunan dan investasi energi baru dan terbarukan (EBT) tidak berjalan lancar, dapat berdampak pada penanaman modal asing. Pasalnya, pengembangan EBT dapat menjadi daya tarik investasi. "Perusahaan-perusahaan multinasional banyak yang mau investasi di sini, tetapi dengan syarat listriknya menerapkan EBT," ujar Fabby kepada media…

Read More

Pertamina Kelola Blok Rokan, Biaya Produksi Harus Lebih Murah

Jakarta-Tempo.co - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR, Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah perlu memastikan setelah izin pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas (migas) di Blok Rokan di Provinsi Riau diberikan kepada PT Pertamina (Persero). Jangan sampai, pengelolaan blok Rokan yang sudah semakin tua justru tak bisa optimal bagi keuntungan negara. "Misalnya, mampukah Pertamina mempertahankan produksinya atau bahkan…

Read More