Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak ekonomi bagi banyak negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Untuk menggali dan merumuskan strategi pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, IESR berkolaborasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (Kementerian Keuangan) dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Kementerian ESDM) dalam diskusi bertema ‘Green Economic Recovery: Akselerasi Pengembangan Energi Surya Sebagai Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca-COVID-19’ pada 19 Mei 2020 lalu. 

Diskusi dibuka oleh  Dr. Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, yang menegaskan bahwa ketahanan energi menjadi hal yang penting bagi Indonesia dan telah dicanangkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). Menurutnya, target capaian energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 harus benar-benar bisa mendorong tumbuh kembangnya lapangan kerja dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Untuk mencapai hal ini maka pemerintah pusat tidak bisa sendirian, diperlukan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah tidak perlu khawatir karena Kementerian Keuangan telah memiliki budget tagging untuk mendukung pendanaan perubahan iklim termasuk di dalamnya adalah transisi energi. Menurut laporan yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), kebutuhan dana terkait perubahan iklim ini mencapai kurang lebih Rp 3.400 triliun sampai dengan tahun 2030.

Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, memberikan paparan singkat terkait dampak pandemi di Jawa Tengah dan upaya Jawa Tengah untuk menjadi solar province (provinsi surya).

“Pandemi COVID-19 ini memang memberikan potret ekonomi yang buram namun ini juga momentum yang sangat baik untuk kita menyiapkan masa depan Indonesia, khususnya untuk sektor energi. Momentum  pandemi ini harus digunakan untuk membalikkan cara berpikir kita agar dapat mengambil kebijakan politik yang tidak biasa, ” ungkap Ganjar Pranowo optimis. 

Terkait penggunaan energi terbarukan, Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai laboratorium energi surya untuk percepatan pembangunan. Kesiapan Provinsi Jawa Tengah ini salah satunya ditunjukkan dengan adanya pemasangan penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya di sepanjang jalur Pantura.

Pandemi menyebabkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah bertambah dan pertumbuhan ekonomi yang mulanya menargetkan kenaikan sebesar 7%, kini berhenti di angka 5,6%. Pihak yang paling merasakan dampak ekonomi adalah usaha kecil dan menengah seperti pertanian, perikanan dan pariwisata. Karenanya, Ganjar Pranowo berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat agar pihak UMKM bisa mendapat suplai energi yang murah. 

Selaras dengan Ganjar Pranowo, Dr. Sujarwanto Dwiatmoko selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Jawa Tengah juga menegaskan bahwa sektor energi menjadi perhatian penting dalam kebijakan pemulihan ekonomi karena energi merupakan infrastruktur dan faktor produksi bagi berjalannya sektor industri pada semua skala.  Selain itu ada gagasan yakni dengan adanya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bisa memberikan lapangan pekerjaan baru, baik sebagai tenaga teknis pemasang atau pelaku pemeliharaan PLTS di daerah, termasuk menjadi usahawan vendor-vendor PLTS. 

Menurut pemaparan Hariyanto yang mewakili Ir. F.X. Sutijastoto, M.A dari Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), capaian EBT di Indonesia pada tahun 2019 kurang lebih sebesar 10,3 GW. Sampai dengan tahun 2018, pembangkit EBT di Indonesia didominasi oleh pembangkit air, panas bumi dan biomassa. Untuk energi surya, terutama PLTS atap, ada penambahan yang cukup baik sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 49/2018. Strategi pengembangan PLTS yang dilakukan pemerintah di antaranya sebagai berikut:

  1. Pengembangan PLTS secara besar-besaran untuk menurunkan biaya pokok pembangkitan (BPP) listrik, termasuk PLTS pada lokasi bekas lahan tambang atau tambang yang lahan konsesinya sudah kembali ke pemerintah daerah.
  2. Pengadaan PLTS atap secara masif di daerah-daerah melalui sinergi dengan pemerintah provinsi atau pun kabupaten.
  3. Pengadaan PLTS terapung yang ada di beberapa daerah dengan potensi cukup besar. 
  4. Pengadaan PLTS di daerah terluar  3T dan program hybrid di pulau-pulau terkecil di Indonesia. 

Fabby Tumiwa dari IESR berbicara tentang rekomendasi Program Surya Nusantara, program usulan skala nasional untuk memasang PLTS atap dengan pendanaan dari APBN dan APBD sebagai bentuk stimulus ekonomi pasca-COVID-19 dengan sasaran kelompok masyarakat miskin dan rentan. PLTS atap dipilih karena sifatnya yang modular sehingga dapat dengan mudah dan cepat dipasang dalam beragam skala, juga harga sel dan modul surya sudah mulai turun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, tenaga kerja yang dibutuhkan cukup di level terampil, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK. Kabar baiknya juga telah ada industri sel dan modul surya dengan kapasitas terbatas serta sudah ada BUMN yang mampu memproduksi inverter di dalam negeri. 

Kelompok yang bisa menjadi sasaran dari program ini adalah provinsi dengan jumlah pelanggan PLN bersubsidi terbanyak, provinsi dengan biaya pokok pembangkitan listrik (BPP) tinggi, target mandatori RUEN seperti di atas bangunan pemerintah dan fasilitas publik, dan program sejuta rumah yang dilakukan Kementerian PUPR dan program perumahan lainnya. 

Program Surya Nusantara dapat menimbulkan dampak berganda, yaitu mengalihkan subsidi listrik hingga Rp 1,3 T/tahun dan menghilangkan subsidi listrik dalam jangka panjang, mengurangi biaya listrik pelanggan, menghemat biaya produksi listrik PLN, menciptakan lapangan kerja baru hingga 30.000/tahun, mendorong tumbuhnya industri surya dalam negeri, termasuk industri jasa penunjangnya, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dalam pelaksanannya, IESR mengusulkan agar PLN menjadi jangkar program, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan EPC. Diperlukan juga identifikasi sasaran dan persetujuan dari pemilik rumah untuk penggunaan atap yang akan bermanfaat pada tagihan listriknya, termasuk kriteria teknis. Program ini perlu disiapkan dengan melibatkan pemerintah daerah di lokasi sasaran, PLN, dan industri penunjang; juga pelatihan dan sertifikasi untuk teknisi lokal dan dapat terintegrasi dengan program Kartu Prakerja dan lembaga yang sudah ada (BLK, BUMN, Kementerian ESDM, perusahaan EPC dan universitas).

Badan Kebijakan Fiskal melalui Dr. Joko Tri Haryanto berharap akan banyak daerah selain Jawa Tengah yang siap untuk melakukan pengembangan EBT, seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta  dengan InGub No. 66/2019. Salah satu isi InGub ini adalah mengembangkan EBT untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga fosil dengan pembangunan PLTS atap untuk semua sekolah, gedung pemerintah, dan fasilitas kesehatan pemerintah daerah. 

Iwan Prijanto selaku Ketua Green Building Council Indonesia mengapresiasi strategi pemerintah dalam mempromosikan PLTS atap. Namun Iwan Prijanto memberikan saran bahwa kebijakan PLTS atap akan lebih bermanfaat dan terasa hasilnya apabila diintegrasikan dengan kebijakan net-zero carbon. Perlu adanya efisiensi energi sebelum penggunaan energi yang terbarukan, sehingga permintaan energi juga bisa dikelola dengan baik. Dr. Andhika Prastawa sebagai Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia menyambut baik Program Surya Nusantara. Program ini dianggap menjadi kabar gembira bagi AESI yang selama tiga sampai empat tahun ini mendorong agar tenaga surya menjadi salah satu pilar untuk mencapai bauran energi nasional dengan Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap. Di sisi lain, perlu adanya perbaikan regulasi untuk mendorong masuknya investasi energi terbarukan di Indonesia.

Dr. Esther Sri Astuti, Direktur Program INDEF, mendukung penerapan Program Surya Nusantara sebagai bagian dari green economic recovery dan agar emisi gas rumah kaca yang dihasilkan Indonesia berkurang, sesuai target pemerintah. Menurutnya, program prioritas nasional untuk ketahanan energi akan sangat berguna bagi masyarakat dan tepat sasaran jika pemerintah bisa mengeluarkan stimulus fiskal terkait PLTS atap. Karena pemasangan PLTS atap ini membutuhkan biaya yang cukup mahal, maka INDEF menyarankan adanya skema cicilan lunak atau stimulus fiskal yang mendukung masyarakat untuk berpindah ke listrik yang menggunakan energi terbarukan. 

Dengan dampak lintas sektoral dari pandemi, terdapat peluang untuk mendorong pemulihan ekonomi hijau yang tidak business-as-usual dengan pemanfaatan energi terbarukan. Selain memberikan stimulus ekonomi pada yang membutuhkan, strategi green economic recovery juga seperti Program Surya Nusantara juga bisa mendorong penyerapan tenaga kerja, mendorong industri dalam negeri, hingga berkontribusi pada pencapaian target iklim. Diperlukan sinergi dan persiapan yang optimal, juga komitmen politik yang tinggi untuk mengubah arah pemulihan ekonomi di Indonesia ke green economic recovery. 


Materi presentasi dapat diunduh di sini dan rekaman dapat diakses di:

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *