TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan sistem dua harga lebih politis.
Karenanya, dia tegaskan, kebijakan itu sendiri bukanlah solusi efektif untuk mengatasi polemik yang disampaikan pemerintah selama ini.
“Menurut saya kebijakan tersebut lebih bersifat solusi politis dan tidak efektif karena membutuhkan pengawasan,” ujar Fabby kepada Tribunnews.com, Rabu (17/4/2013).
Apalagi, imbuhnya, rencana ini digulirkan pemerintah menjelang Pemilu 2014. Nuansa politik dibalik kebijakan ini terasa kental.
Kata dia lagi, dengan kebijakan dua harga BBM, pada dasarnya pemerintah menghindari risiko politik.
“Isu utamanya, subsdi BBM salah sasaran. Jadi ini yang perlu dikoreksi,” tandasnya.
Fabby lanjutkan, hanya ada di Indonesia kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dengan menggunakan sistem dual price BBM.
“Opsi dual price BBM subsidi ini, saya yakin ini cuma ada di Indonesia,” tegasnya.
Karenanya, dengan kebijakan dua harga, pemerintah malah menyulitkan dirinya sendiri untuk menjaga citra politik masing-masing.
“Pemerintah menyulitkan diri sendiri utk menjaga citra politik masing-masing. Solusi yang lebih tepat adalah menaikkan harga BBM untuk mengendalikan subsidi,” tegas dia.
Sumber: Tribun News.
