KOMPAS.com – Indonesia perlu segera menyusun pesan yang kuat dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC) menjelang pertemuan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan digelar pada November 2015 di Paris.
INDC akan menjadi dasar Indonesia dalam perundingan dunia yang bakal membentuk kesepakatan antar-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mencegah kenaikan suhu Bumi sebesar 2 derajat Celsius.
“Harus ada strong position dari pemerintah Indonesia (dalam INDC),” ungkap Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform dalam temu media bersama Greenpeace, Rabu (4/2/2015).
Menurut Fabby, INDC yang diperkenalkan oleh Ad hoc Working Group on Durban Platform on Enhanced Action (ADP) yang dibentuk tahun 2011 selama pertemuan UNFCCC di Durban punya peran penting.
Sesuai isu “Common but Differentiated Responsibilities” di mana setiap negara entah miskin entah kaya harus berkontribusi melawan perubahan iklim, Indonesia perlu punya pesan jelas sehingga langkah penurunan emisi serta kebutuhannya dipahami.
Meski belum disepakati, INDC perlu memuat strategi mitigasi, adaptasi, serta dukungan dana yang diperlukan untuk mengurangi emisi. “Jadi termasuk dana yang dibutuhkan dari negara maju untuk mengurangi emisi,” katanya.
Penyusunan INDC Indonesia dipimpin oleh Bappenas. Tapi, stakeholder seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga punya peran penting. “Idenya Bappenas akan buat kelompok kerja. Ada dari sisi land based, KLHK akan masuk ke situ,” kata Fabby.
Dengan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan serta peleburan Badan Pengelola Redd+ dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), penyusunan INDC punya tantangan.
Sebelumnya, penyusunan INDC melibatkan DNPI. Sementara, masalah Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK), science center berada di Kementerian Lingkungan Hidup. “Dengan penggabungan bagaimana ini,” kata Fabby.
Pertemuan di Paris tahun ini penting sebab harus menghasilkan kesepakatan global menurunkan emisi gas rumah kaca. “Saya khawatir kalau kita tidak cepat bersiap-siap, kita tidak akan kuat untuk di Paris nanti,” jelas Fabby.
Selain punya peran internasional untuk negosiasi, Fabby merasa INDC juga penting untuk acuan pemerintah. “Dengan kondisi kita sekarang, kita perlu pressure untuk tidak hanya pro investasi tetapi juga pro lingkungan,” ucapnya.
Sumber: kompas.com.
