Katadata | Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Pembangunan PLTD di Daerah Terpencil

Pemerintah perlu mengevaluasi relaksasi berupa izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) bagi PLN. Sebab, biaya produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar solar akan jauh lebih mahal jika dibandingkan menggunakan pembangkit listrik energi terbarukan. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan, untuk daerah 3T yang sukar dijangkau, opsi penggunaan energi terbarukan sebenarnya lebih feasible. “Bangun PLTD akan sulit untuk delivery bahan bakar dan biaya produksi listrik akan sangat mahal,” kata Fabby kepada Katadata.co.id, Jumat (28/7).

Baca lebih lanjut di Katadata (28 Mei 2021)

Share on :

Leave a comment

Related Article

COP20 Lima : Langkah Menuju Kesepakatan 2015

Koferensi Para Pihak (Conference of Parties) ke-20 tahun ini berlangsung di Lima, Peru. Bertempat di San Borja, konferensi ini digelar...

Philstar Global | Perempuan, Buruh, Masyarakat Adat di Jantung Transisi Energi Asia Tenggara

Asia Tenggara, yang dihuni oleh hampir 700 juta penduduk, merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim....

Kompas | Indonesia Punya Waktu Sampai 10 Tahun untuk Transformasi Ekonomi di Daerah Penghasil Batu Bara

Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan Indonesia mempunyai waktu 5-10 tahun untuk melakukan transformasi ekonomi di daerah-daerah penghasil batu...