Katadata | Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Pembangunan PLTD di Daerah Terpencil

Pemerintah perlu mengevaluasi relaksasi berupa izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) bagi PLN. Sebab, biaya produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar solar akan jauh lebih mahal jika dibandingkan menggunakan pembangkit listrik energi terbarukan. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan, untuk daerah 3T yang sukar dijangkau, opsi penggunaan energi terbarukan sebenarnya lebih feasible. “Bangun PLTD akan sulit untuk delivery bahan bakar dan biaya produksi listrik akan sangat mahal,” kata Fabby kepada Katadata.co.id, Jumat (28/7).

Baca lebih lanjut di Katadata (28 Mei 2021)

Share on :

Leave a comment

Related Article

Bonn 2012 : Sejauh Manakah Partisipasi Organisasi Pengamat (Observers Organizations) dalam Proses Negosiasi Diakui?

Partisipasi lembaga-lembaga pengamat, atau biasa disebut dengan Observers, dalam negosiasi perubahan iklim, sebenarnya tercantum di dalam Konvensi Artikel 7 paragraf...

Program Kendaraan Listrik Berhasil Akselerasi, IESR Dorong Pemberian Insentif oleh Pemerintah

  Jakarta, 21 Desember – IESR. Institute for Essential Services Reform (IESR) beranggapan program kendaraan listrik dapat membantu Indonesia melakukan...

Memperkuat Jantung Pengurangan Emisi

Jakarta, 25 Juni 2024 – Untuk menghidupi semangat pengurangan emisi yang dideklarasikan secara global melalui Persetujuan Paris (Paris Agreement), dokumen...