Jakarta, 25 April 2022 – Perhelatan Presidensi G20 sepanjang tahun ini menyajikan beragam tema yang mencoba menampung sejumlah aspirasi dari beragam kelompok kerja. Salah satunya dari kalangan sipil atau Civil of 20 (C20). C20 telah merumuskan isu-isu prioritas yang berhubungan dengan isu lingkungan, keadilan iklim, keuangan berkelanjutan, dan transisi energi. Demi menyelaraskan isu prioritas Kelompok Kerja Lingkungan, Keadilan Iklim, dan Transisi Energi (ECEWG) C20 menggelar pertemuan konsultasi dengan kelompok kerja pemerintah di bawah sherpa-track di bidang transisi energi (ETWG), keberlangsungan iklim (EDM-CSWG), dan kelompok kerja keuangan berkelanjutan (SFWG).
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Priambudi menyampaikan bahwa saat ini tidak hanya menyelesaikan pandemi, namun saat ini Indonesia juga mendapat tambahan mandat baik di Presidensi G20 dan berperan sebagai Co-Chair pada UN Global Crisis Response Group (GCRG).
“Pekerjaan Rumah (PR) dan tantangan pun bertambah, khususnya untuk mitigasi tiga krisis global, yaitu ketahanan pangan, transisi energi, dan menghadapi keterbatasan fiskal,” ujarnya.
Edi mengaitkan hal tersebut dengan hak setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 28H untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan hidup sehat. Menurutnya, kesempatan ini patut digunakan untuk menunaikan kewajiban bersama dan menjaga lingkungan dan berharap agar Indonesia bisa berkolaborasi dalam mencari cara untuk menerapkan praktik terbaik kepada hasil yang konkret.
Fabby Tumiwa, Co-Chair C20 dan Direktur Eksekutif IESR, menuturkan bahwa C20 tengah menggalang aspirasi dari anggotanya untuk mendorong transisi energi berkeadilan.
“Saat ini C20 terdiri dari 177 lembaga yang terdiri dari 35 negara dan dari workshop ini semua pihak akan terinformasikan proses dan hasil diskusi dengan anggota G20 serta menyelaraskannya dengan isu-isu prioritas. Tentunya perencanaan kegiatan C20 nantinya akan memastikan pendekatan people-at-center juga transisi adil dan inklusif,” ujar Fabby.
Mendukung pernyataan Fabby, Lisa Wijayani memaparkan kegiatan yang dilakukan oleh ECEWG sejak Januari 2022 di antaranya engagement group discussion, global-networking event, peningkatan kapasitas, serta rencana kegiatanwebinar terkait temuan Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC).
“Adapun isu prioritas yang menjadi perhatian para anggota yaitu keadilan iklim (adaptasi dan mitigasi yang inklusif, inklusivitas energi bersih, keadilan transisi); lingkungan (restorasi ekosistem, biodiversitas laut, sampah plastik); dan transisi energi (coal as stranded assets, keuangan berkelanjutan, green jobs),” imbuhnya.
Sementara itu, Prahoro Yulianto Nurtjahjo, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan hasil pertemuan pertama ETWG pada bulan Maret lalu. Ia menjelaskan bahwa isu prioritas yang dibahas dan disetujui adalah 3 pilar enegi transisi tentang mengamankan aksesibilitas energi, peningkatan teknologi energi bersih dan cerdas, juga memajukan pembiayaan energi.
“Selanjutnya, pada ETWG-2 akan diadakan serial webinar sebagai langkah penyusunan communique draft dan building blocks,” ujarnya.
Di sisi lain, delegasi iklim yang tergabung di EDM-CSWG telah membahas isu prioritas yaitu pemulihan lahan, tindakan untuk melestarikan laut, dan mobilisasi sumber daya dalam mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan iklim.
“Hasil beberapa pertemuan bahwa para negara berkembang menekankan adaptasi yang sama pentingnya dengan mitigasi dan menekankan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR_RC). Tak kalah penting mobilisasi keuangan dan partisipasi dari sektor swasta dan kemitraan juga perlu diperkuat,” papar Emma Rachmawati, perwakilan dari EDM-CSWG dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sementara itu, demi menyokong pendanaan terkait kebijakan iklim, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Dalyono, melalui SFWG tengah menyusun peta jalan keuangan berkelanjutan.
“Kami juga tengah menyusun tiga workstream, diantaranya melaporkan kemajuan peta jalan keuangan berkelanjutan, meningkatkan kredibilitas institusi keuangan, dan meningkatkan instrumen keuangan yang lebih mudah diakses dan terjangkau”.
Pembahasan bersama dengan kelompok kerja ini setuju akan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia ini diharapkan tidak hanya bersifat narasi atau kesepakatan tertulis, namun juga bersifat konkret dan memberikan manfaat nyata dan inklusif, tidak hanya untuk Indonesia namun juga dunia.
