Tentang Kami
Laporan Tahunan
Karier
Kontak
Tentang Kami
Laporan Tahunan
Karier
Kontak
Publikasi
Laporan Studi
Laporan Tahunan
Berita & Artikel
Siaran Pers
IESR Dalam Berita
Liputan Kegiatan
Blogs
Belajar Transisi
Kontak Media
Data & Tools
Kalkulator Jejak Karbon
Kalkulator LCOE
IESR – ESMI
Kalkulator Tenaga Surya
Simulasi Kebijakan Energi Indonesia
Program
Akses Energi Berkelanjutan
Ekonomi Hijau
Mobilitas Berkelanjutan
Transformasi Energi
Proyek & Inisiatif
Agenda
Multimedia
Infografis
Podcast
Video
Foto
Publikasi
Laporan Studi
Laporan Tahunan
Berita & Artikel
Siaran Pers
IESR Dalam Berita
Liputan Kegiatan
Blogs
Belajar Transisi
Kontak Media
Data & Tools
Kalkulator Jejak Karbon
Kalkulator LCOE
IESR – ESMI
Kalkulator Tenaga Surya
Simulasi Kebijakan Energi Indonesia
Program
Akses Energi Berkelanjutan
Ekonomi Hijau
Mobilitas Berkelanjutan
Transformasi Energi
Proyek & Inisiatif
Agenda
Multimedia
Infografis
Podcast
Video
Foto
Kumparan | Insentif Kendaraan Listrik Tuai Banyak Kritik, Perlu Lanjut di Tahun Depan?
Mei 29, 2023
No Comments
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan meskipun mendapatkan banyak kritikan, dia menilai kebijakan insentif kendaraan listrik masih perlu dilanjutkan di tahun 2024 walau sudah berbeda rezim kepemimpinan.
Baca selengkapnya di
Kumparan.
Share on :
Leave a comment
Batalkan balasan
Name
E-mail
Comment
I agree that my submitted data is being collected and stored. For further details on handling user data, see our
Privacy Policy
.
Δ
Related Article
Mendorong Langkah Industri Berkelanjutan di Jawa Tengah
Semarang, 26 Juni 2025 – Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya dekarbonisasi, sejalan dengan target nasional mencapai Net...
Bisnis | Pemerintah Diminta Kaji Kembali Rencana Penerapan Pajak Karbon
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia, Hendra Sinadia mengatakan bahwa kebijakan pajak karbon perlu dipertimbangkan kembali karena harga batu...
CNBC | Bank Besar RI Buka-bukaan Soal Net Zero & Perdagangan Emisi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan akan menerima salinan Peraturan OJK (POJK) No. 14 tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM...