Jakarta, 21 Agustus 2025 – Pemerintah memainkan peran penting dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Selain menciptakan program yang mendukung pengembangan energi terbarukan, pemerintah juga harus menyediakan insentif bagi perusahaan dan masyarakat untuk berinvestasi dalam teknologi energi terbarukan. Salah satu program yang dapat dipertimbangkan adalah program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang digabungkan dengan sistem penyimpanan energi. Upaya ini memberikan kesempatan bagi rumah tangga untuk menjadi produsen energi sendiri. Hal ini diungkapkan Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa dalam The Big Idea Forum, CNN Indonesia yang bertajuk “Beyond Emissions: Energy Transition for Indonesia’s Growth,” pada beberapa waktu lalu.
“Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, terutama energi surya. Dengan luas wilayah yang sangat besar dan penyinaran matahari yang melimpah, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara dengan sistem energi 100% bersih dan terbarukan. Teknologi pembangkit listrik tenaga surya di atap (PLTS atap) dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung transisi ini. Dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang tepat, PLTS atap dapat menghasilkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga dan industri,” ujar Fabby.
Lebih lanjut, Fabby menyatakan, untuk mencapai target energi terbarukan yang tinggi, dibutuhkan teknologi penyimpanan energi yang efisien dan murah. Penggunaan baterai dan sistem penyimpanan energi lainnya dapat membantu menyimpan energi yang dihasilkan oleh PLTS untuk digunakan pada saat konsumsi puncak atau ketika produksi energi terbarukan sedang menurun.
“Selain itu, pemerintah perlu menyediakan pembiayaan yang memadai untuk mendukung proyek energi terbarukan. Seperti yang diketahui, pembiayaan adalah salah satu tantangan besar dalam transisi energi. Biaya untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik terbarukan memerlukan investasi besar, dan jika pembiayaan tidak cukup, proyek tersebut bisa menjadi tidak layak secara finansial,” kata Fabby.
Menurut Fabby, untuk mengatasi tantangan pembiayaan, sektor publik dan swasta harus bekerja sama. Pemerintah bisa menggunakan dana publik untuk mendukung proyek-proyek transisi energi, seperti pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan pengembangan teknologi baru. Di sisi lain, sektor swasta juga perlu dilibatkan dengan memberikan insentif yang menarik untuk berinvestasi dalam energi terbarukan.
“Salah satu cara untuk mengatasi masalah pendanaan adalah dengan merestrukturisasi subsidi energi fosil. Pengalihan subsidi ini bisa digunakan untuk mendanai pengembangan energi terbarukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan demikian, biaya transisi energi dapat diimbangi dengan penghematan jangka panjang yang dihasilkan dari pengurangan penggunaan energi fosil,” ujar Fabby.
Fabby menyatakan, investasi dalam energi terbarukan juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, transisi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan. Dari pembangunan infrastruktur hingga operasional pembangkit listrik terbarukan, sektor ini menawarkan banyak peluang bagi tenaga kerja lokal, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi angka pengangguran.
“Di sisi lain, keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kesiapan industri dalam negeri. Teknologi energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, membutuhkan dukungan dari industri lokal yang mampu menghasilkan komponen-komponen tersebut. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas industri dalam negeri juga harus menjadi bagian dari rencana transisi energi,” tegas Fabby.
