Jakarta, 30 Januari 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa saat ini PT PLN sedang menyiapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan 60 persen dari target pembangkitan energi terbarukan akan diserahkan pada pihak swasta (IPP).

Dalam wawancara dengan Market Review IDX channel, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan bahwa keterlibatan pihak swasta untuk membangun kapasitas energi terbarukan Indonesia adalah keniscayaan. Namun terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain melesetnya target penambahan kapasitas energi terbarukan dan investasi energi terbarukan Indonesia dalam beberapa tahun belakangan.

“Hal ini (tidak tercapainya investasi) harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Saat ini terdapat preseden investasi energi terbarukan di Indonesia kurang menarik dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura, atau Thailand,” kata Fabby. 

Fabby menambahkan perbaikan iklim investasi adalah suatu keharusan untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan kapasitas energi terbarukan. Fabby merekomendasikan sejumlah langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mengurai simpul penghambat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. 

Pertama, benahi semua regulasi yang menghambat. Tarif energi terbarukan pada Perpres 112/2022 perlu ditinjau ulang menyesuaikan situasi saat ini yang mengalami kenaikan suku bunga.

Kedua, tingkatkan kemampuan PLN untuk melakukan lelang terjadwal dan proses PPA yang lebih cepat dan efisien

Ketiga, perbaiki tarif listrik PLN untuk meningkatkan liabilitas keuangan PLN. Liabilitas keuangan PLN menjadi salah satu pertimbangan investor dalam berinvestasi mengingat peran PLN saat ini yang menjadi pembeli tunggal (single offtaker) dari listrik di Indonesia.