Memperbaiki Tata Kelola Proyek Panas Bumi Indonesia

Jakarta, 1 Agustus 2025 – Panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan di dunia yang masih berpotensi untuk dikembangkan secara lebih optimal. Laporan International energy Agency (IEA), menyatakan bahwa pada tahun 2024 pembangkit listrik tenaga panas bumi berkontribusi sebesar 1% kebutuhan energi dunia. Pada laporan yang sama, IEA mengatakan bahwa panas bumi dapat mensuplai sekitar 15% kebutuhan energi dunia. Hal ini berarti pengembangan panas bumi masih dapat dioptimalkan. 

Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO), Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam webinar “Manfaat dan Peluang Panas Bumi untuk Masyarakat: Ekonomi, Sosial dan Lingkungan” yang diselenggarakan oleh Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) berkolaborasi dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan bahwa untuk mengejar optimalisasi peran panas bumi sesuai proyeksi IEA, terdapat 800 GW kapasitas panas bumi yang harus dibangun. 

Namun Fabby menyoroti potensi kompleksitas isu dan risiko yang muncul juga akan semakin tinggi saat misal Pemerintah Indonesia berencana mendorong optimalisasi penggunaan panas bumi. 

“Dalam 10 tahun terakhir, proyek panas bumi di Indonesia kerap memicu konflik sosial dan konflik penggunaan lahan. Hal ini kemudian kerap memunculkan resistensi oleh masyarakat baik di lokasi tersebut ataupun lokasi lain yang menjadi lokasi potensial untuk pengembangan panas bumi,” kata Fabby. 

IESR mendorong komunikasi yang transparan dengan warga setempat sejak awal, serta mencari skema terbaik agar masyarakat setempat dapat memiliki kepemilikan pada proyek panas bumi. Skema kerjasama dengan Koperasi Desa bisa jadi hal yang patut dipelajari. Selain itu, penggunaan panas langsung (direct heat) panas bumi untuk aktivitas ekonomi seperti pengeringan hasil perkebunan perlu juga disosialisasikan agar ragam pemanfaatan panas bumi dapat semakin dipahami.

Share on :

Leave a comment