Kudus, 4 Desember 2025 – Jawa Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang besar sekitar 197,96 GWp berdasarkan studi Institute for Essential Services Reform (IESR), namun pemanfaatannya masih belum optimal. Pada tahun 2024, bauran energi terbarukan tercatat baru mencapai 18,58 persen, berada di bawah target 21,32 persen pada 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya celah yang perlu dijembatani serta tantangan nyata dalam mendorong implementasi energi bersih di daerah.
Berkaca dari kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak lintas sektor melalui wadah koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk memperkuat kerja bersama dalam percepatan transisi energi. Untuk itu, Pemprov Jawa Tengah melalui DESDM Jawa Tengah, bekerja sama dengan IESR serta mitra strategis lainnya, resmi membentuk Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/398 Tahun 2025 pada Kamis (16/10/2025).
Agus Sugiharto, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah mengatakan, percepatan transisi energi tidak mungkin dicapai tanpa kolaborasi lintas aktor. Semua pihak memiliki peran penting dan saling melengkapi, mulai dari pemerintah daerah, Perusahaan Listrik Negara (PLN), industri, akademisi, masyarakat, hingga mitra pembangunan.
“Forum Energi Daerah diharapkan menjadi pusat kolaborasi yang mendorong kemajuan nyata dalam pengembangan energi terbarukan di Jawa Tengah. Struktur Forum Energi Daerah dirancang secara komprehensif, terdiri atas Dewan Pengarah, Badan Pelaksana Harian, dan empat kelompok kerja yang berfokus pada regulasi dan data, pendanaan, teknologi dan infrastruktur, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Agus dalam Peluncuran Forum Energi Daerah Jawa Tengah pada hari Kamis (04/12/2025).
Azhari Syauqi, Penata Ahli Muda Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, menilai Forum Energi Daerah sebagai platform penting untuk supervisi dan penguatan pencapaian target energi bersih di daerah. Ia menyampaikan beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah daerah, seperti pembaruan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), penerapan regulasi hemat energi, perluasan ruang terbuka hijau, serta peningkatan kapasitas melalui kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pusat.
“Forum Energi Daerah merupakan platform yang sangat penting untuk memperkuat supervisi sekaligus mendorong pencapaian target energi bersih di tingkat daerah. Ada sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah, mulai dari memperbarui RUED, menerapkan regulasi penghematan energi, memperluas ruang terbuka hijau, hingga meningkatkan kapasitas melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pusat,” kata Azhari.
Sementara itu, Diah Perwitasari, Fungsional Perencana Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menekankan bahwa keberadaan Forum Energi Daerah sangat strategis dalam menjembatani perencanaan pusat dan daerah sehingga implementasi program menjadi lebih sinkron.
“Bappenas mendukung pembentukan FED di berbagai provinsi, termasuk daerah penghasil fosil, agar daerah memiliki ruang dialog, perencanaan berbasis data, dan skema kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat. FED harus mampu mengidentifikasi potensi energi lokal, menyusun roadmap yang terukur, dan mengintegrasikan kebutuhan daerah dalam dokumen perencanaan nasional,” jelasnya.
Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, menyatakan bahwa FED merupakan ruang kolaborasi yang demokratis dalam transisi energi, karena akses energi kini menjadi kebutuhan dasar manusia seperti halnya sandang, pangan, papan, dan informasi.
“Energi terbarukan khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), biogas, dan gas rawa, membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi produsen energi dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penyedia energi besar. Terdapat perkembangan signifikan di Jawa Tengah sejak 2019, di mana kapasitas PLTS daerah meningkat dari kurang dari 2 MW menjadi lebih dari 50 MW. Lonjakan ini dipicu oleh tuntutan pasar global yang mewajibkan industri berorientasi ekspor menggunakan energi terbarukan. Selain itu, suksesnya program Desa Mandiri Energi serta pemasangan PLTS untuk pesantren dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).” ujar Marlistya
Dengan kondisi demikian, Marlistya mendorong agar Forum Energi Daerah ini untuk memperkuat koordinasi multi-sektor dan memastikan kebijakan energi diterjemahkan ke dalam program nyata hingga tingkat desa. Konsistensi pemerintah dan lembaga publik dalam penggunaan energi bersih, menurutnya, menjadi contoh penting bagi masyarakat dan industri.
Di lain sisi, Suwarno, Deputi General Manager Production Engineering PT Djarum Oasis, memaparkan praktik keberlanjutan perusahaan melalui konsep “sangat hijau” (very green) yang telah diterapkan sebelum adanya program transisi energi daerah. Pihaknya telah melakukan konservasi energi, air, dan lingkungan, serta menjalankan dekarbonisasi melalui pembangunan PLTS, penggantian bahan bakar boiler dari solar menjadi Compressed Natural Gas (CNG) dan biomassa, pemanfaatan woodchip, dan peningkatan efisiensi energi dalam proses produksi.
“Upaya dekarbonisasi bukan sekadar memenuhi standar, tetapi menjadi strategi bisnis jangka panjang kami. Energi bersih, efisiensi, dan pemulihan lingkungan menjadi fondasi operasional yang membawa manfaat bagi perusahaan sekaligus masyarakat,” ujarnya.