Jakarta, 12 Desember 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Indonesia akan membangun 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) plus sistem penyimpanan baterai. Diproyeksikan, pemerintah akan memasang 1 MW PLTS dan 4 MW baterai di 80 ribu desa di Indonesia. Inisiatif ini disebut akan menjadi bagian terintegrasi dari Koperasi Desa Merah Putih yang telah diluncurkan bulan Juli 2025.
Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam wawancara dengan IDX Market Review bertajuk PLTS, Solusi Wujudkan Program 1 Desa 1 Megawatt melihat hal ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas akses energi di Indonesia. Desa-desa yang terletak di area 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) biasanya mengandalkan pembangkit diesel untuk memenuhi kebutuhan energinya. Terdapat beberapa tantangan dari pengoperasian pembangkit diesel, salah satunya biaya operasinya mahal dapat mencapai Rp6.000 – 10.000 per kWh. Lonjakan biaya ini disebabkan terutama ongkos angkut bahan bakar menuju daerah terpencil yang tinggi. Tidak hanya itu, kendala cuaca seperti badai dapat menghambat distribusi solar. Pembangkit diesel PLN yang saat ini berkisar 3 GW dapat menjadi pintu masuk cepat untuk program satu desa, satu megawatt PLTS ini.
Namun Fabby menekankan penting untuk melakukan pemetaan komprehensif sebelum memulai pembangunan PLTS di desa-desa. Menurutnya, terdapat dua hal yang harus dipastikan sebelum memilih lokasi PLTS, pertama kepastian adanya aktivitas ekonomi oleh penduduk setempat sehingga listrik yang dihasilkan PLTS akan mendukung aktivitas ekonomi warga.
“Aktivitas ekonomi ini harus dirancang dan dikerjakan telebih dulu sebagai bagian dari proses penciptaan permintaan (demand creation) energi listrik, mengingat kebutuhan listrik perdesaan saat ini cenderung rendah,” kata Fabby.
Kedua, lokasi perdesaan yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia juga perlu diperhatikan. Sumber daya manusia lokal di desa harus diberikan pelatihan dan didampingi untuk menjadi operator dan petugas perawatan sistem PLTS. Kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pemasangan PLTS (Engineering Procurement Construction – EPC) dapat dijadikan salah satu strategi jangka pendek sembari membangun kapasitas warga lokal melalui pelatihan dan pendampingan.