JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyambut baik usulan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp 1.000 per liter untuk sebagian pengguna mobil pribadi. Menurut dia, hal itu tidak akan memberatkan masyarakat. “Kalau dalam konteks itu (saya) positif (setuju). Kan menaikkan pada level yang tidak memberatkan,” ucap Fabby ketika dihubungiKompas.com, Rabu(16/11/2011).

Menurut Fabby, kenaikan serupa pernah terjadi pada tahun 2005 di mana harga BBM premium naik 100 persen dari Rp 2.400 menjadi Rp 4.500 per liter. Saat itu, katanya, masyarakat masih mampu membeli. “Konsumsi (BBM bersubsidi) terus naik sampai tahun 2008,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, ia menilai, jika kenaikan yang diwacanakan oleh pemerintah benar terjadi, masyarakat masih tetap mampu untuk membeli.

Menurut Fabby, menaikkan harga BBM bersubsidi lebih efektif ketimbang cara pemasangan sistem alat kendali (RFID) pada angkutan umum. Penggunaan alat itu butuh pengawasan yang ketat dan ada biaya pengawasan yang besar untuk melakukan itu. “Lebih susah untuk mengontrol volume,” tegasnya.

Masalahnya sekarang adalah kuota subsidi selalu terlampaui dengan berbagai macam alasan. Jika tidak diatasi segera, anggaran belanja (APBN) untuk yang lain bisa terganggu. Dengan begitu, menaikkan harga BBM subsidi ini adalah cara yang paling efektif. “Kalau saya menilai, kenaikan ini yang paling maksimal dibandingkan opsi yang lain,” kata Fabby.

Namun, katanya, pemerintah juga harus punya skenario jangka panjang. Pertama, kata Fabby, apakah akan ada kenaikan harga BBM secara bertahap. “Kedua, bagaimana kompensasi terhadap masyarakat miskin,” katanya.

Fabby menegaskan, dampak kenaikan harga ini harus diperhatikan, misalnya terhadap daya beli masyarakat miskin.

Sumber: Kompas.