Pemerintah terus mendorong pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dimana tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di Indonesia sudah mencapai 40%

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengungkapkan, penerapan pajak karbon bukan hanya berpotensi berdampak pada perseroan selaku penyedian

Semua warga harus jadikan upaya atasi perubahan iklim sebagai isu darurat. Salah satu masalah besar yang ada di Indonesia adalah

Krisis energi yang terjadi di Inggris bisa menjadi pelajaran bagi negara-negara yang memiliki ketergantungan kepada energi fosil untuk melakukan transisi

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membutuhkan investasi sekitar Rp 72,4 triliun per tahun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan selama kurun 2021-2030.

Pemerintah dinilai tidak konsisten mengembangkan program energi hijau. Hal ini terlihat dari terus dikembangkannya beberapa proyek pembangkit listrik yang menggunakan

50 persen polusi udara di DKI Jakarta disumbangkan oleh sektor transportasi, 30 persen dari pembangkit listrik dan sisanya sampah. DKI

Krisis energi saaat ini sangat terkait dengan mahalnya energi fosil. Keberadaannya masih penting dan sangat dibutuhkan untuk pembangkit listrik. Pemerintah

Investor lebih punya ketertarikan terhadap perusahaan dan peluang bisnis yang ramah lingkungan. Perusahaan-perusahaan dunia telah mensyaratkan pada rantai pasoknya untuk

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan pajak karbon sebesar 30 rupiah per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO2e) pada jumlah emisi yang

50 persen polusi udara di DKI Jakarta disumbangkan oleh sektor transportasi, 30 persen dari pembangkit listrik dan sisanya sampah. DKI

Potensi teknis energi surya di Jawa Tengah mencapai 193-670 GWp dengan potensi pembangkitan PLTS sekitar 285-959 TWh per tahun. Hal