Risiko Terbesar Pengusahaan Panas Bumi Ada di Eksplorasi
Jakarta– Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengataka, risiko terbesar pengusahaan panas bumi yang dilakukan
Jakarta– Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengataka, risiko terbesar pengusahaan panas bumi yang dilakukan
Jakarta, CNN Indonesia — Rencana PT PLN (Persero) mengempit separuh saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dinilai menimbulkan risiko bisnis
Jakarta, 15 Agustus 2016 “Paska pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Presiden hendaknya segera memilih menteri ESDM definitif untuk menghindari
Jakarta – Simpang siur isu tentang kewarganegaraan ganda Menteri ESDM Arcandra Tahar dinilai bisa berpengaruh pada agenda reformasi sektor energi
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, mengatakan pasca-pencopotan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi
Jakarta, 14 Agustus 2016 Ketidakjelasan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Dr. Archandra Tahar dapat menghambat penyusunan dan
Merdeka.com – Ketidakjelasan status kewarganegaraan Menteri ESDM, Arcandra Tahar dinilai dapat menghambat penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja pada Kementerian ESDM.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, Kamis lalu (11/8) berbicara mengenai Efisiensi Energi di sektor transportasi di Indonesia di hadapan peserta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk mengakuisisi 50 persen saham PT Pertamina Geothermal Energy
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memotong anggaran belanjanya sebesar Rp 900 miliar dikhawatirkan
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan memangkas Rp 133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah dalam APBN-P