TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan memangkas Rp 133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah dalam APBN-P 2016.
Dari total pemangkasan anggaran itu, dikabarkan Kementerian ESDM berencana memotong anggaran sebesar Rp 900 milyar.
Berdasarkan informasi, pemotongan terbesar dilakukan pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Pemotongan pada Ditjen EBTKE mencakup tiga kegiatan diantaranya pemasangan solar rooftop pada bandara, sosialisasi program potong 10 persen, dan Program Indonesia Terang (PIT).
Atas hal itu, Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan pada proyek energi terbarukan dan konservasi energi menunjukan Menteri ESDM baru tidak berpihak dan abai pada pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
“Dikhawatirkan tindakan ini akan memberikan sinyal negatif kepada pelaku usaha dan investor, serta mitra pembangunan terhadap keseriusan pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan,” ujarnya kepada Tribunnews.com, Jumat (5/8/2016).
Sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN), energi terbarukan diharapkan mencapai 23 persen dari bauran energi nasional pada 2025, dari 5 persen pada saat ini.
Untuk mencapai target yang ambisius tersebut, diperlukan stimulus dana publik dan instrumen kebijakan lainnya untuk menarik investasi.
Pemotongan anggaran sosialisasi PIT juga dipastikan dapat menghambat implementasi PIT dan menunda pelaksanaaannya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM merancang 4 tahap program PIT dimana tahap 1 berupa persiapan program, termasuk sosialisasi kepada Pemda dilaksanakan hingga akhir 2016.
Tahap persiapan ini sangat krusial untuk mendapatkan dukungan Pemda di 6 propinsi dan kabupaten dan kota di Indonesia Timur, termasuk persiapan lokasi, sosialusasi kepada masyarakat, dan pelaku usaha di daerah yang bisa terlibat dalam program ini.
Pemotongan anggaran untuk PIT juga dapat berdampak pada kinerja Kementerian ESDM dan menghambat program prioritas Presiden dalam hal meningkatkan akses dan pelayanan listrik.
RPJMN mentargetkan rasio elektrifikasi mencapai 96 persen pada tahun 2019.
Penundaan pelaksanaan PIT akan berdampak pada penyediaan listrik di 12600 desa yg menjadi sasaran dan setidaknya 2 juta rumah tangga yang belum terlistriki di 6 propinsi Indonesia Timur.
Pemotongan anggaran sosialisasi Gerakan Potong 10 persen dapat menghilangkan momentum penghematan energi yang sedang dibangun oleh KESDM.
Sosialisasi yang luas kepada Pemda dapat mendorong penghematan energi pada fasilitas publik yang dapat berakibat pada penghematan anggaran untuk biaya energi.
Untuk itu, Fabby Tumiwa menekankan agar Menteri ESDM untuk memberikan arahan yang tegas kepada jajarannya dalam memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konsevasi energi.
Menteri ESDM juga diharapakan mendukung implementasi regulasi energi terbarukan, misalnya Permen 19/2016, serta insentif untuk energi terbarukan dan konservasi energi.
Sumber: tribunnews.com.
