Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah diminta untuk tetap optimistis melancarkan program pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW). Meski banyak tantangan dan kendala, proyek ini bisa berhasil jika pemerintah optimistis dan melakukan langkah yang tepat.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengakui, proyek ketenagalistrikan ini bukan tanpa kendala, mulai dari dana, kepastian hukum, perizinan, pembebasan lahan dan lainnya.
Meski begitu, Fabby mengatakan, pemerintah harus tetap yakin dan tidak ragu-ragu dalam mengambil sikap.
“Jika pemerintah bilang eh tidak jadi 35 ribu MW, kita hanya butuh 15 ribu MW misalkan. Ini swasta yang tadinya mau masuk jadi berpikir, ngapain jangan-jangan nanti dihilangin proyeknya,” kata Fabby di acara Diskusi energi Kita di Jakarta, Minggu (13/9/2015).
Kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi adalah hal penting yang selalu menjadi pertimbangan investor.
“Dari sisi investor kepastian kebijakan penting untuk menentukan langkah langkah dia, kalo sinyal pemerintah ragu ragu, dia (Swasta) juga poco poco,” papar Fabby.
Proyek tersebut dinilai penting karena rasio elektrifikasi rumah tangga di Indonesia belum mencapai 100%. Artinya masih banyak yang belum menikmati listrik.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, per Agustus 2014 lalu, rasio elektrifikasi sudah mencapai 82,37 persen. Di mana rata-rata per provinsi mencapai 50 persen, hanya Papua yang rasionya baru mencapai 37persen.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menargetkan akan ada kenaikan 1,06 persen di tahun ini.
Agar target tersebut di capai, Target kapasitas terpasang pembangkit nasional 2015 adalah sebesar 57.145 MW, naik dibandingkan 2014 yang hanya 53.352 MW . sedangkan tambahan jaringan tramisi ditargetkan sepanjang 4.041 kilometer sirkuit (Kms) dan jaringan distribusi sepanjang 7.141 kms,” katanya.
Sumber: liputan6.com.
