Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menjelaskan, impor listrik berjangka waktu lima tahun tersebut untuk mengganti pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang biaya pokok produksinya lebih mahal. “Sambil PLN membangun pembangkit lain yang lebih murah,” kata Jarman ditemui di kantornya, Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, saat ini biaya pokok produksi listrik dari pembangkit menggunakan BBM mencapai 30 sen dolar per kilowatt hour (kWh), sedangkan Malaysia menjual listrik 9 sen dolar per kWh. Jika Indonesia mengimpor listrik dari Malaysia, harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan produksi listrik sendiri yang menggunakan pembangkit BBM. Jarman memastikan impor tidak akan menciptakan kebergantungan PLN terhadap Malaysia. PLN hanya boleh impor tak lebih dari margin cadangan listrik di wilayah Kalimantan Barat. ”Kami tak boleh tergantung dari Serawak karena cadangan ini hanya untuk menggantikan pembangkit BBM, sehingga sebenarnya tanpa beli listrik pun, listrik di daerah tersebut cukup, tapi mahal,” katanya.

Menurut Jarman, PLN telah mengajukan proposal pembelian listrik kepada pemerintah. Nantinya proses pembelian akan menggunakan perjanjian jual-beli listrik selama lima tahun. Jika selama lima tahun tersebut PLN belum bisa membangun pembangkit, perjanjian tersebut dapat diperpanjang. Jual-beli tenaga listrik lintas negara diperbolehkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, seperti bertujuan untuk pemenuhan listrik dalam negeri dan bukan merupakan listrik bersubsidi. Direktur Perencanaan dan Manajemen Risiko PT PLN Murtaqi Syamsudin menambahkan, adanya kerja sama jual-beli listrik antarnegara ini sangat menguntungkan kedua pihak, Indonesia dan Malaysia. Alasannya, perusahaan listrik kedua negara dapat mengoptimalkan dan mengefisiensikan biaya operasi.

Di sisi lain, Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan bahwa PLN juga berencana mengekspor listrik dari Sumatera ke Semenanjung Malaysia sebesar 600 MW. Ekspor setrum tersebut akan dilakukan pada 2017. “PLN menghitung, kebutuhan setrum Sumatera pada 2017 mencapai 7.000 MW dengan rasio elektrifikasi lebih dari 90%,” jelasnya. Saat kebutuhan listrik mencapai angka tersebut, PLN sudah memiliki cadangan 40% lebih tinggi dari itu.

Dari cadangan tersebut,600 MW diekspor ke Malaysia dan 3.000 MW dialirkan ke Jawa. Sementara itu, pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa menilai impor listrik dari Malaysia untuk wilayah lain di luar daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, perlu studi kelayakan terlebih dahulu. PLN mesti mengkaji biaya investasi dan mekanisme pendanaannya. “Intinya, kesepakatan kerja sama ini harus dikaji cost and benefit-nya. Jangan sampai Indonesia dirugikan,” kata dia saat dihubungi kemarin. nanang

sumber: seputar-indonesia.com.