JAKARTA–Pemerintah harus bisa memastikan pemenuhan kebutuhan energi primer untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan industri, seiring dengan persaingan yang semakin ketat.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan dalam mendapatkan energi, PLN tidak hanya bersaing dengan perusahaan listrik swasta tapi juga dengan perusahaan regional.
“Persaingan kita untuk mendapat energi primer itu bukan cuma dengan perusahaan listrik swasta, tapi juga dengan perusahaan listrik regional. Seperti kita tahu, Thailand dan China itu punya batu bara di sini [Indonesia],” ujarnya di sela-sela acara Diskusi Publik Rasionalisasi Tarif Listrik Menuju Subsidi Tepat Sasaran, Senin (26/11/2012).
Fabby mengatakan selain memiliki batu baranya sendiri, perusahaan listrik negara di Thailand, harga gasnya juga disubsidi oleh pemerintah. Sehingga, mereka bisa memperoleh Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik yang lebih murah dibandingkan dengan PLN. “Perusahaan listrik di negara lain sudah terintegrasi juga sebagai perusahaan energi. Saya kira PLN juga penting untuk jadi perusahaan energi seperti ini,” ujarnya.
Dalam pemenuhan kebutuhan batu bara untuk bahan bakar pembangkit, PLN disarankan memiliki perusahaan batu baranya sendiri. PLN diniliai tidak bisa terus-menerus bergantung pada pihak ketiga (pemasok batu bara) yang perilakunya tidak menentu. “Saya lihat perilaku perusahaan batu bara itu ngga fair, kontrak bisa direnegosiasi, harganya harus berpatokan dengan harga internasional, agak-agak heran juga. Tapi kalau harga lagi rendah, mereka minta dibantu. PLN ke depan harus punya perusahaan batu bara,” ujarnya.
Fabby menambahkan porsi BBM dalam bauran energi primer PLN yang masih 17% tahun ini harus dikurangi agar BPP tidak terlalu rentan dengan harga energi. Pasalnya, tren harga energi ke depan akan terus meningkat. “Tren harga energi, khususnya BBM akan sangat cepat naik. Begitu ekonomi pulih, harga minyak naik. Ini yang harus diantisipasi ke depan,” ujarnya.
Miliki Anak Usaha
Fabby mengatakan tren naiknya harga energi ke depan perlu dipahami oleh masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus lebih realistik bahwa tren ke depan adalah kita tidak bisa lagi mengharapkan harga energi itu murah. “Masyarakat harus disadarkan bahwa harga energi akan semakin mahal dan harga listrik juga akan semakin mahal. Ini harus diterima,” ujarnya.
Sementara Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, mengatakan PLN sebenarnya sudah memiliki anak usaha yang bergerak di bidang batu bara, meski volumenya masih kecil. Nur mengatakan batu baranya itu hanya digunakan sebagai buffer stock (cadangan) saja.
Sementara itu, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mengatakan pemerintah memang belum mengatur harga energi primer untuk PLN. Untuk batu bara misalnya, yang diatur baru sebatas volumenya (Domestic Market Obligation/DMO).
“Gas juga demikian. Kontrak gas yang sudah ada ngga bisa dibatalkan. Kalau ngga, nanti kita kena pinalti. Sementara untuk kontrak baru yang dialokasikan untuk dalam negeri, infrastruktur gas kita harus diperbaiki dulu,” ujarnya.
Jarman mengakui kondisi infrastruktur gas di dalam negeri masih kurang. Infrastruktur pipa gas hanya ada di Sumatra-Jawa. Sementara, sumber gas yang melimpah dari Blok Mahakam, Kilang LNG Tangguh, Masela, dan juga Donggi-Senoro, gasnya perlu diangkut.
“Tapi sekarang pelan-pelan sudah ada FSRU,” ujarnya.
Sumber: Solopos.com.
