Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu untuk mengingatkan PLN dalam jangka pendek dan melihat ke tahun 2019. “PLN perlu lebih hati-hati dalam mengelola risikonya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, ia telah membaca surat menkeu tersebut. Menurut dia, wajar bila menkeu mengkhawatirkan sesuatu yang bisa menjadi risiko keuangan negara.

“Wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, dan dia lebih khawatir dari saya. Dia memang harus mengingatkan kami,” ujarnya.

Rini menjelaskan, program yang telah dicanangkan pemerintah sangat terukur. Ini termasuk ketika memberikan tugas kepada PLN.

“Risiko sudah diantisipasi sejak awal. Kami tahu apa yang kami lakukan dan kami tahu risikonya,” papar Rini.

Sumber: beritasatu.com.