Program Pemerintah Daerah Jadi Kunci Keberhasilan Transisi Energi Terbarukan

Jakarta, 8 Desember 2020 – Tiap daerah di Indonesia menyimpan banyak potensi energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, kepemimpinan pemerintah daerah dengan program percepatan energi terbarukan menjadi kunci transisi energi terbarukan.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan NTT memiliki potensi energi terbarukan dari sinar matahari sebanyak 60.000 MW. Namun, hanya 100 MW yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Dalam transisi ini kami menemukan tantangan dari teman-teman pemerintah daerah, ini bertabrakan dengan zona nyaman menggunakan bahan bakar fosil, tapi kita tidak ada pilihan selain transisi energi sebab minat dunia sekarang mengarah ke sana,” kata Viktor, Selasa (8/12/2020) dalam diskusi panel Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) bertajuk High Level Roundtable Dialogue: Local Governments Lead the Way in Energy Transition

Viktor mengatakan perusahaan tujuan ekspor rumput laut NTT mulai menolak produk yang tidak diproduksi menggunakan energi terbarukan. Berdasar fenomena itu, menurut Viktor, transisi energi terbarukan merupakan hal yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, saat ini pemerintah daerah masih berupaya menambah serapan energi terbarukan dari tenaga sinar matahari di Pulau Sumba.

Akan tetapi, menurut Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, pemerintah daerah juga harus memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan. “Kalau hanya menghitung serapan energi terbarukan dari pembangkit listrik yang berhasil dibangun pemerintah, target serapan tidak akan pernah tercapai,” kata Sujarwanto.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan program Desa Mandiri Energi di mana masyarakat di dalamnya menggunakan tenaga matahari, tenaga air, tenaga angin, dan biogas dari limbah ternak sebagai pembangkit listrik. Saat ini hampir 80 Desa Mandiri Energi yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Komitmen antara pemerintah daerah dan masyarakat telah diterapkan di Provinsi Chungnam, Korea Selatan. Gubernur Chungnam, Yang Seung Joo melakukan komitmen dengan 300 organisasi masyarakat untuk mengeliminasi emisi karbon sebesar 90 juta ton karbon dioksida sejak masa kampanyenya pada 2018. “Komitmen dari semua stakeholder bisa mempercepat transisi energi. Kuncinya adalah bagaimana pemimpin daerah dapat memimpin energi transisi,” kata Yang Seung Joo dalam sambutannya di awal diskusi hari kedua IETD 2020 ini.

###

Tentang ICEF

Indonesia Clean Energy Forum adalah platform dialog konstruktif dan berbasis fakta untuk meningkatkan pemahaman transisi energi dan berbagi praktik terbaik mengenai kebijakan, peraturan, dan kerangka kerja kelembagaan untuk mendukung transisi energi yang adil di sektor energi Indonesia. ICEF secara resmi diluncurkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 15 November 2018. Anggota inti ICEF terdiri dari 25 individu terkemuka dari berbagai latar belakang. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi laman http://iesr.or.id/program/indonesia-clean-energy-forum/.

 

Tentang IESR

Institute for Essential Services Reform adalah institusi riset dan advokasi di bidang energi dan kebijakan lingkungan. Institusi kami mengkombinasikan studi mendalam, menganalisa kebijakan, regulasi, dan aspek tekno-ekonomi pada sektor energi dan lingkungan dengan aktivitas advokasi kepentingan umum yang kuat untuk mempengaruhi perubahan kebijakan pada skala Nasional, sub-bangsa dan dunia. Untuk Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi laman www.iesr.or.id atau ikuti  Facebook dan Twitter kami.

 


Nara hubung:

Jannata Giwangkara

Manajer Program Transformasi Energi, IESR

081284873488 | egi@iesr.or.id 

 

Gandabhaskara Saputra

Outreach and Engagement Adviser – Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia
IESR

081235563224 | ganda@iesr.or.id

Share on :

Leave a comment