Publikasi ini, berjudul Fleksibilitas dalam Pengembangan Sistem Ketenagalistrikan: Studi Kasus Pulau Sulawesi, mengkaji secara mendalam bagaimana sistem ketenagalistrikan Indonesia dapat bertransisi menuju target net-zero emisi pada tahun 2060, dengan fokus pada peran energi terbarukan variabel (VRE). Pulau Sulawesi dipilih sebagai studi kasus karena pertumbuhan VRE yang pesat, kompleksitas geografis, dan posisi strategisnya dalam pengembangan industri nasional, menjadikannya model penting untuk memahami tantangan dan peluang transisi energi yang lebih luas di Indonesia.
Penelitian ini menganalisis evolusi sistem ketenagalistrikan Sulawesi hingga tahun 2060 menggunakan pemodelan PLEXOS, baik dalam skenario sesuai kebijakan (RUKN) maupun skenario biaya terendah. Hasil studi menunjukkan peningkatan signifikan kebutuhan fleksibilitas sistem seiring dengan meningkatnya penetrasi VRE dan variabilitas permintaan. Kebutuhan fleksibilitas harian menjadi yang paling krusial, sementara kebutuhan fleksibilitas musiman menunjukkan peningkatan relatif paling tajam.
Untuk mengatasi kebutuhan fleksibilitas yang terus berkembang, publikasi ini mengidentifikasi sistem penyimpanan energi baterai (BESS) dan interkoneksi antar-pulau sebagai solusi jangka panjang yang paling efektif. BESS, terutama dengan durasi penyimpanan yang beragam, sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan fleksibilitas harian, sementara interkoneksi ke Kalimantan dan Nusa Tenggara dapat menyeimbangkan pasokan dan permintaan dalam skala waktu yang lebih panjang. Menariknya, skenario biaya terendah dengan impor (LCWI) menunjukkan preferensi yang jelas terhadap VRE, bioenergi, dan BESS daripada tenaga nuklir, sekaligus mencapai pengurangan biaya pembangkitan rata-rata sebesar 27% pada tahun 2060 dengan tingkat emisi yang sama dengan skenario RUKN.
Publikasi ini juga menyoroti potensi bioenergi Sulawesi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan saat ini. Rekomendasi yang disajikan mencakup integrasi penilaian fleksibilitas dalam perencanaan ketenagalistrikan jangka panjang, reformasi perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) yang lebih fleksibel, pembentukan lingkungan regulasi yang mendukung penyebaran BESS yang hemat biaya, serta pengembangan mekanisme khusus untuk layanan pendukung. Dengan perencanaan, investasi, dan reformasi kebijakan yang tepat, Sulawesi dapat menjadi contoh terdepan dari sistem ketenagalistrikan yang fleksibel dan rendah karbon, memberikan pelajaran berharga bagi transisi energi nasional Indonesia.
