COP-28 di Uni Emirat Arab tahun ini akan menjadi ajang Global Stocktake pertama yang akan menjadi salah satu proses inventarisasi aksi iklim negara-negara di seluruh dunia untuk melihat apakah aksi tersebut sudah sejalan atau justru semakin menjauh dari target Persetujuan Paris (UNFCCC, n.d). Hasil dari The First Technical Dialogue of Global Stocktake, yang menunjukkan gap of action, yang akan menjadi landasan negosiasi dan peningkatan ambisi penurunan emisi global sesuai Persetujuan Paris. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia juga akan melakukan pembaharuan dokumen NDC menjadi Second NDC (SNDC) pada tahun 2024.

Melihat perkembangan implementasi dan ambisi iklim Indonesia dalam NDC, kami dari organisasi masyarakat sipil melihat perlunya memberikan masukan berbasis riset dan data atas penyusuan aksi mitigation dalam SNDC yang sejalan dengan Persetujuan Paris. Keterlibatan aktor non-pemerintah juga merupakan salah satu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan yang merupakan salah satu prinsip penyusunan NDC sesuai Article 4 Line 13 Perjanjian Paris.

Oleh karena itu, Institute of Essential Services Reform (IESR) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil Lainnya telah menyusun rekomendasi awal pada setiap sektor untuk NDC Indonesia. Rekomendasi sektoral ini disusun atas refleksi dari dokumen NDC sebelumnya, dan juga disesuaikan dengan keahlian/kompetensi masing-masing organisasi.

Besar harapan kami rekomendasi dari organisasi masyarakat sipil ini dapat diintegrasikan pada siklus pengembangan NDC berikutnya. Kami juga sangat berkenan jika Bapak/Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai rekomendasi yang telah kami sampaikan. Jika Bapak/Ibu memiliki pertanyaan terkait rekomendasi ini, mohon dapat menghubung Sdr. Wira A. Swadana melalui e-mail: wira@iesr.or.id

COP-28, Global Stocktake, Second NDC (SNDC), Persetujuan Paris, UNFCCC, ambisi iklim Indonesia, aksi mitigasi, transparansi, akuntabilitas, organisasi masyarakat sipil, IESR, rekomendasi sektoral