Jakarta, 6 November 2025 – UN Emission Gap Report 2025 menyatakan bahwa dengan komitmen iklim yang dimiliki semua negara di dunia saat ini, pemanasan global masih mengarah pada kenaikan suhu 2,2 – 2,5 derajat pada tahun 2100. Asia Tenggara, sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat, juga menjadi wilayah yang paling terdampak oleh efek peningkatan suhu global. Jika kawasan ASEAN tidak mengambil langkah signifikan untuk menangani krisis iklim, kawasan ini akan kehilangan rata-rata pendapatan per kapitanya sebesar 35-37 persen pada tahun 2050.
Arief Rosadi, Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam sambutannya pada webinar “Assessing the Outcomes of 47th ASEAN’s Summit and the Future of Southeast Asia’s Energy Transition” mengatakan bahwa ASEAN memiliki modalitas untuk memperjuangkan agenda iklim di kawasan. Salah satunya ditandai dengan adanya pernyataan bersama ASEAN untuk UNFCCC sejak tahun 2014 hingga sekarang. ASEAN Summit bulan Juni 2025, mengeluarkan visi ASEAN 2045: “Our Shared Future” yang ingin menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik, dan mengakui bahwa ketahanan energi, perubahan iklim, serta transisi menuju ekonomi hijau merupakan elemen yang harus dipertimbangkan untuk mencapai visi tersebut.
“Penggunaan energi terbarukan dapat menjadi solusi yang memberikan nilai tambah ekonomi di kawasan, hingga berkontribusi untuk aksi mitigasi iklim global. Dengan mengakselerasi energi terbarukan, ASEAN dapat menghasilkan GDP sekitar 13,1 trilliun pada 2050, atau 3.,4% lebih besar pertumbuhannya dibandingkan skenario business as usual (BAU), menciptakan tenaga kerja hijau baru, sekitar 6 juta pekerjaan hijau di tahun 2030,” katanya.
Arief menambahkan bahwa tanpa adanya intervensi kebijakan, bahan bakar fosil akan mendominasi sektor energi ASEAN hingga tahun 2050, meningkatkan resiko mangkraknya aset PLTU yang ditaksir kerugiannya mencapai USD 100-123 milliar, hingga berpotensi menempatkan ASEAN pada posisi carbon lock-in.
IESR merekomendasikan serangkaian aksi untuk melengkapi inisiatif ekonomi dan transisi energi di Asia Tenggara meliputi pertama, mempercepat integrasi dan penambahan kapasitas energi terbarukan. Kedua, menjadikan ASEAN sebagai pusat perdagangan dan manufaktur energi bersih., Ketiga, memperkuat mekanisme pembiayaan dan investasi hijau. Keempat, meningkatkan koordinasi kebijakan dan pengembangan angkatan kerja hijau.
Irvan Tengku Harja, Program Manager & Research Lead Just Energy Transition and Climate Action, The Habibie Center menyebutkan bahwa terdapat kemajuan dalam hal pengakuan urgensi peralihan menuju sistem energi yang lebih bersih (transisi energi) yang adil ditandai dengan masuknya klausa transisi berkeadilan (just transition) secara eksplisit dalam dokumen-dokumen kesepakatan ASEAN.
“Namun, salah satu hal yang harus dipahami adalah dokumen-dokumen hasil pertemuan ASEAN tidak memiliki kekuatan hukum (legal binding) bagi negara-negara anggota. Hal ini dapat dilihat sebagai kelemahan (karena tidak memiliki kekuatan hukum), namun sebenarnya juga sebuah kesempatan bagi masing-masing negara anggota untuk mendefinisikan lagi yang dimaksud dengan ‘berkeadilan’ dan ‘inklusif’ sesuai dengan konteks lokal negara masing-masing,” kata Harja.
Novita Putri Rudiany, Dosen Universitas Pertamina, menambahkan bahwa kawasan ASEAN sedang dihadapkan pada tantangan megatrend, yang meliputi dinamika besar meliputi isu krisis keamanan regional, tekanan geo-ekonomi, kohesi institusional.
“Terdapat sejumlah kesenjangan antara kondisi saat ini menuju visi ASEAN 2045. Misal dalam sektor energi, saat ini ASEAN masih didominasi sumber energi fosil dan masih terdapat tantangan struktural untuk dekarbonisasi sektoral,” kata Novita.
Novita menambahkan untuk menutup kesenjangan ini, selain terus mendesak pemerintah negara anggota ASEAN, dan organisasi resmi di bawah ASEAN, masyarakat sipil dan seluruh pihak juga didorong untuk terlibat aktif mengawasi dan memberikan masukan pada ASEAN.