Latar Belakang

Transisi energi Indonesia merupakan prioritas nasional, ditandai dengan janji untuk mencapai emisi nol bersih (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal. Komitmen ini diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 112/2022, Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP), dan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) yang diperbarui yang menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89% (tanpa syarat) dan 43,2% (dengan syarat dukungan internasional) pada tahun 2030.

Energi surya telah muncul sebagai landasan jalan Indonesia menuju dekarbonisasi. Analisis dari IESR dan lembaga lain, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Energi Internasional (IEA), memproyeksikan fotovoltaik surya (PV) akan memegang porsi terbesar dalam bauran energi masa depan Indonesia. Dalam Studi Dekarbonisasi Mendalam IESR (2021), tenaga surya menyumbang 88% pembangkitan listrik pada tahun 2045, sementara skenario NZE 2060 pemerintah mencakup kapasitas PV surya sebesar 462 GW—menjadikannya teknologi dominan dalam strategi jangka panjang Indonesia.

Namun, per Agustus 2024, kapasitas PV surya terpasang di Indonesia mencapai 717,71 MW (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024), yang menyoroti kesenjangan yang signifikan antara penerapan saat ini dan target masa depan. Untuk menutup kesenjangan ini dan mewujudkan potensi energi surya sebagai tulang punggung transisi, peta jalan yang komprehensif dan terintegrasi sangat dibutuhkan; yang menyelaraskan target energi terbarukan jangka pendek, menengah, dan panjang dengan kesiapan industri dan dinamika global yang terus berkembang.

Selain tantangan domestik, lanskap tersebut semakin dibentuk oleh gangguan perdagangan global seperti ketegangan perdagangan AS–Tiongkok yang sedang berlangsung, pajak perbatasan karbon, dan pergeseran arus investasi. Dinamika ini menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi transisi energi Indonesia, khususnya dalam pengembangan industri energi terbarukan domestik yang kompetitif, termasuk manufaktur PV surya dan rantai pasokan terkait.

Pada tahun 2024, IESR telah melakukan penilaian lanskap industri manufaktur PV surya yang ada dan rantai pasokan pendukung di Indonesia; termasuk analisis daya saing negara untuk meraih peluang industri. Berdasarkan studi ini, IESR akan mengembangkan peta jalan industri rantai pasokan PV surya terintegrasi dengan mempertimbangkan target pemerintah, daya saing negara, dan peluang untuk berkontribusi pada pembentukan hub PV surya regional. Peta jalan ini dibagi menjadi tiga tahap: jangka pendek (2025–2030), jangka menengah (2030–2040), dan jangka panjang (2040–2060), sekaligus membahas koherensi kebijakan yang dibutuhkan.

Proposal Timeline:

Peserta lelang harus mengirimkan salinan proposal dan semua berkas melalui email ke Program Manager SEA IESR di citra@iesr.or.id dan cc ke agung@iesr.or.id dan turas@iesr.or.id  paling lambat pukul 22:00 Waktu Indonesia Barat (WIB) pada hari Selasa, 29 April 2025. Mohon cantumkan “RFP Response – Development of Integrated Solar PV Supply Chain Roadmap for Indonesia” pada baris subjek.

RFP-Development-of-Integrated-Solar-PV-Supply-Chain-Roadmap-for-Indonesia.docx
Download