Latar Belakang
Pemerintah telah menyusun strategi dan peta jalan nasional untuk pengembangan hidrogen dan amonia, yang menjadi kerangka awal dalam membentuk arah kebijakan di sektor ini. Sejumlah kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pelaku sektor swasta telah menginisiasi studi kelayakan, proyek percontohan, dan kerja sama lintas negara sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem hidrogen domestik. Inisiatif-inisiatif tersebut menjadi fondasi awal yang penting bagi pengembangan ekonomi hidrogen di Indonesia.
Meskipun demikian, keberhasilan pengembangan infrastruktur dan pasar hidrogen sangat bergantung pada penciptaan permintaan yang tepat serta dukungan kebijakan yang memadai. Untuk memitigasi risiko tersebut dan mengoptimalkan potensi ekonomi hidrogen, Indonesia perlu segera membangun ekosistem kebijakan dan insentif yang mendukung terciptanya ekonomi hidrogen. Hal ini mencakup penyusunan kerangka regulasi yang jelas, instrumen berbagi risiko, serta dukungan kebijakan industri yang menyeluruh untuk mendorong investasi jangka panjang.
Menanggapi kebutuhan tersebut, IESR mengundang para pakar dan lembaga yang berkompeten untuk mendukung analisis dan merumuskan peta jalan kebijakan dan insentif untuk jangka pendek dan jangka panjang guna mendukung pencapaian target strategi nasional dan memastikan keberlanjutan implementasi teknologi hidrogen.